Pemerintah Tunda Pencabutan Moratorium TKI ke Arab Saudi, Ini Kata Ketua Umum Brigade 08 Zecky Alatas

Wartahot — Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pencabutan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa proses pencabutan masih dalam tahap persiapan dan membutuhkan kajian serta koordinasi yang matang.

“Proses ini masih berjalan. Kita harus berbicara dengan DPR dan berbagai pihak lainnya untuk memastikan perjanjiannya detail dan mendapat dukungan publik,” ujar Karding dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (2/4).

Namun, pernyataan tersebut memunculkan reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Umum Brigade 08 sekaligus pengamat pekerja migran, Zecky Alatas. Ia menyebut sikap pemerintah terkesan ragu dan tidak konsisten, mengingat sebelumnya telah diumumkan bahwa moratorium akan dicabut pada 20 Maret 2025 dengan restu Presiden Prabowo.

“Kalau pemimpin ragu-ragu, bagaimana nasib ribuan calon PMI yang sudah menunggu bertahun-tahun? Ini bukan masalah buru-buru, justru sudah terlalu lama. Jangan hanya memberikan harapan palsu,” kritik Zecky.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang dialami para pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan calon pekerja migran yang terhambat keberangkatannya. Menurutnya, para pengusaha sudah menanggung beban biaya operasional besar, termasuk gaji karyawan dan simpanan deposito.

“Kalau menunggu DPR dan masyarakat, siapa yang akan tanggung biaya hidup ratusan ribu calon PMI? Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, bukan keraguan,” tegasnya.

Zecky menambahkan bahwa perlindungan pekerja migran memang penting, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk terus menunda. Ia mengusulkan agar penempatan dibuka terlebih dahulu sembari sistem perlindungan diperkuat.

“Kita berbicara tentang manusia, tentu akan ada dinamika. Tapi bukan berarti tidak bisa dijalankan. Ada asuransi, ada perwakilan pemerintah di luar negeri. Jangan terlalu berlebihan. Yang penting dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia berharap masukan dari masyarakat dan pengusaha P3MI bisa menjadi bahan pertimbangan serius bagi Menteri P2MI dan DPR RI untuk segera mengambil keputusan yang tegas dan berpihak pada kemaslahatan bersama.