JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Dalam pemaparan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo diduga berperan sebagai pihak yang memberikan perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan atau end user.

Menurut Suyudi, perintah penyadapan tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Center Polri, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution.

Peran tersebut, kata Suyudi, berkaitan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujar Suyudi.

Selain Listyo, terdapat tiga perwira tinggi Polri lainnya yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut, yakni Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Slamet Uliandi yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo.

Sementara itu, Eko Hadi Santoso yang menjabat Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi.

Adapun Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Pelaksana Tugas Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa disertai permohonan dari penyidik.

Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Dalam pengungkapan tersebut, Suyudi turut menyampaikan dugaan adanya perintah penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan catatan aktivitas atau log, serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait penyadapan.

Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur

Suyudi menjelaskan, perkara ini diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyadapan disebut dilakukan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui permohonan resmi penyidik maupun keterkaitan yang jelas dengan proses penegakan hukum.

Modus yang didalami penyidik terdiri atas lima tahapan, yakni pemberian perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada penerima akhir, hingga penghapusan data.

Dalam proses tersebut, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan penyaringan terkait perkara pro-justitia.

Pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui sistem Penlink X (PLX). Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman, kemudian menyusunnya dalam bentuk transkripsi untuk dilaporkan secara berjenjang.

Kasus ini mulai dilaporkan pada 30 Oktober 2026 ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Polri Dalami Dugaan Makar

Selain dugaan penyadapan ilegal, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Penyelidikan dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.

Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar.

“Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, atau menghilangkan dokumen elektronik, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” kata Suyudi.

Dalam penyidikan kasus tersebut, polisi telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Para saksi terdiri atas 24 personel Polri, tiga perwakilan penyedia jasa telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari pihak vendor sistem penyadapan.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 telepon genggam, tujuh diska lepas, dua iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, satu modem, serta dokumen dan catatan aktivitas penyadapan.

Adapun sasaran penyadapan yang didalami dalam materi penyidikan disebut mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, kepala daerah, hingga internal Polri, aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Suyudi menegaskan, pencantuman nama atau pihak dalam daftar sasaran penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta pengusutan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga mendalami dugaan tindak pidana makar.

Menurut Habiburokhman, perkara tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh karena diduga tidak hanya berkaitan dengan penyadapan ilegal, tetapi juga sejumlah tindakan lain seperti pemantauan ilegal, pembuatan profil, doxing, hingga dugaan kriminalisasi untuk kepentingan politik.

Ia menilai rangkaian dugaan perbuatan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan negara dan kepala negara.

Hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.