Jakarta – Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus. Mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk warga negara China, hingga perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, S.I.K., S.H., M.Si., mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dalam membongkar lima perkara TPPO tersebut.

Dia mengatakan KP2MI juga terus melakukan pengawasan dan penindakan administratif terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia.

“Kami dari KP2MI tentunya mengapresiasi langkah dari Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus TPPO ini. Dari sisi kami, KP2MI, langkah pengawasan dan penindakan administrasi juga tetap dilaksanakan,” ujar Guritno dalam konferensi pers tersebut.

Guritno menjelaskan, sanksi administratif terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dapat berujung pada pencabutan izin usaha.

“Bahkan sampai pada pencabutan izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya.

Dia menegaskan KP2MI akan terus memperkuat kerja sama dengan Polri, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

“Ke depan kami akan terus memperkuat kerja sama dengan Polri, terutama dalam hal pencegahan,” lanjutnya.

Sementara itu, lima perkara yang diungkap Bareskrim Polri menunjukkan beragam modus dugaan TPPO yang menyasar warga Indonesia.

Modus tersebut antara lain penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, praktik pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara China, serta perekrutan WNI untuk menjadi militer bayaran di Rusia.

Pengungkapan ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan proses perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia. KP2MI bersama Polri juga diharapkan terus memperkuat koordinasi guna mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.