News
Laporan Dugaan Penipuan Rp5,5 Miliar Dibuka Kembali, Kuasa Hukum Sukdip Singh Apresiasi Langkah Mabes Polri
JAKARTA – Kuasa hukum Sukdip Singh, suami aktris Bunga Zainal, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan kliennya resmi dibuka kembali.
Apresiasi tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026), menyusul keputusan pembukaan kembali laporan setelah dilaksanakannya Gelar Perkara Khusus di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Tim kuasa hukum Sukdip Singh dari Tommy Sinulingga Law Firm, yakni Dr. Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H., CTL., C.Med. dan Rayvindo Pratama Sinuraya, S.H., CCD., C.Med., menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Apresiasi itu disampaikan menyusul dibukanya kembali Laporan Polisi Nomor LP/B/4467/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 2 Agustus 2024 atas nama pelapor Ratnaningrum.
Dalam keterangan tertulisnya, kuasa hukum menyebut kliennya merupakan korban dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta TPPU dengan terlapor Devi Herlina, S.H., M.Kn.
Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama investasi senilai Rp5.542.000.000 atau sekitar Rp5,5 miliar.
Menurut kuasa hukum, terdapat tiga lembar cek Bank BCA yang diajukan untuk pencairan, tetapi seluruhnya ditolak pihak bank dengan alasan saldo rekening tidak mencukupi.
Tim kuasa hukum mengungkapkan, proses penyelidikan laporan tersebut telah berjalan selama kurang lebih 23 bulan. Namun, selama proses itu, perkara belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Bahkan, penyidik sebelumnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) dengan Nomor B/1384/VI/RES.1.11./2026/Ditreskrimsus. Dalam surat tersebut, peristiwa yang dilaporkan disimpulkan bukan merupakan tindak pidana.
Atas keputusan tersebut, pihak Sukdip Singh mengajukan keberatan dan meminta dilaksanakannya gelar perkara khusus.
Permohonan itu diajukan melalui surat Nomor 81/TSLF/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026, yang kemudian disusul permohonan percepatan gelar perkara khusus dengan Nomor 113/TSLF/VII/2026 tertanggal 2 Juli 2026.
Upaya tersebut akhirnya berlanjut dengan pelaksanaan Gelar Perkara Khusus di Bareskrim Mabes Polri.
Hasilnya, laporan polisi dalam perkara tersebut dinyatakan dibuka dan dilanjutkan kembali. Keputusan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Kedua Nomor B/20193/X/RES.7.5./2026/Bareskrim.
Kuasa hukum Sukdip Singh menilai keputusan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan laporan kliennya kembali diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka juga meminta agar proses penanganan perkara selanjutnya dilakukan secara profesional, cepat, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.
Tak hanya itu, tim kuasa hukum turut meminta agar penyidik dan penyidik pembantu yang sebelumnya menangani perkara tersebut diperiksa apabila ditemukan dugaan pelanggaran profesionalitas.
Mereka juga mendesak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk mempertimbangkan penggantian susunan penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani laporan tersebut.
Menurut mereka, langkah evaluasi diperlukan agar proses penanganan perkara ke depan dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mencari keadilan.
Kuasa hukum menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi Sukdip Singh, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Mereka berharap dibukanya kembali laporan tersebut menjadi awal dari proses penegakan hukum yang transparan dan berimbang.
“Kami mengapresiasi langkah koreksi yang dilakukan melalui Gelar Perkara Khusus ini. Kami berharap proses selanjutnya dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” demikian disampaikan tim kuasa hukum dalam keterangan pers tertanggal 8 November 2026.