News

Brigjen Susatyo Purnomo Condro Jadi Sorotan, Tangani Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo

Published

on

JAKARTA – Nama Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjadi perhatian publik setelah dirinya menangani penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri tersebut juga memimpin penyidik dalam penggeledahan rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Susatyo mengungkapkan bahwa rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).

Ia belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai hasil penggeledahan tersebut. Susatyo menyebut perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara atau makar akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.

Kasus dugaan makar ini sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Meski demikian, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Sementara itu, empat pihak yang telah diproses sebelumnya dijerat dalam perkara dugaan penyadapan.

Susatyo menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan sebagai bagian dari prosedur penanganan perkara.

“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” kata Susatyo.

Rekam Jejak Brigjen Susatyo Purnomo Condro

Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro lahir pada 24 November 1977. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse selama berkarier di lingkungan Polri.

Perjalanan kariernya dimulai sebagai Pamapta Poltabes Semarang pada 1999. Setahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kapolsek Kartasura Polres Sukoharjo. Pada 2002, Susatyo mengemban tugas sebagai Wakasat Reskrim Polresta Surakarta.

Kariernya kemudian berlanjut ke wilayah Jakarta. Pada 2006, ia menjabat Wakasat Reskrim Polrestro Jakarta Selatan dan Kapolsek Serpong Polres Tangerang.

Sejumlah posisi strategis lainnya juga pernah diemban, di antaranya Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Utara pada 2010, Kanit IV Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 2011, Kapolsek Metro Pademangan pada 2012, serta Kapolsek Metro Gambir pada 2014.

Pada 2015, Susatyo dipercaya menjadi Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia menjabat Kapolres Madiun Kota, sebelum dipercaya menjadi Kapolres Sukabumi Kota pada 2017.

Memasuki 2019, Susatyo menjabat Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Ia kemudian dipercaya menjadi Direktur Reserse Narkoba Polda Banten pada 2020, dilanjutkan dengan jabatan Kapolresta Bogor.

Setelah bertugas di sejumlah wilayah, Susatyo ditarik ke Mabes Polri dan mengemban jabatan Kasubdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat sebelum kembali bertugas di Bareskrim Polri.

Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri hingga akhirnya mengemban jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.

Penyidikan Dugaan Makar Masih Berjalan

Di sisi lain, perkembangan perkara dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo turut mendapat perhatian sejumlah pejabat negara.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra sebelumnya menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan ilegal yang mengarah pada dugaan makar.

Pernyataan itu disampaikan Herindra kepada wartawan sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik tengah mendalami indikasi adanya upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Menurut Yusril, pendalaman tersebut berkaitan dengan motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan yang tengah diusut kepolisian.

Meski sejumlah indikasi mulai didalami, proses hukum masih berjalan. Kepolisian pun masih mengumpulkan keterangan saksi serta alat bukti untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version