Kemendagri Jatuhkan Sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim Akibat Perjalanan Luar Negeri Tanpa Izin

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, setelah terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Keputusan tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada Selasa, 22 April 2025.

Sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban mengikuti program pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama tiga bulan di lingkungan Kemendagri. Lucky diwajibkan hadir minimal satu hari setiap minggu untuk mengikuti berbagai kegiatan di sejumlah unit kerja kementerian.

“Bupati diminta hadir langsung dan mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh komponen Kemendagri,” ujar Bima dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu, 23 April 2025.

Pemeriksaan terhadap kasus ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri selama sepekan dan melibatkan sembilan saksi. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Lucky Hakim tidak mengetahui adanya kewajiban bagi kepala daerah untuk mengajukan izin perjalanan luar negeri, baik untuk keperluan dinas maupun pribadi.

Selain itu, tim juga menelusuri dugaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perjalanan Lucky ke Jepang pada awal April lalu. Namun, tidak ditemukan bukti adanya pembiayaan dari anggaran daerah.

Selama menjalani masa sanksi, Lucky akan mengikuti program pembinaan yang dikelola oleh sejumlah direktorat jenderal di Kemendagri, antara lain Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Keuangan Daerah, serta Ditjen Pembangunan Daerah. Materi pembinaan disesuaikan dengan tugas dan kewenangan kepala daerah, dan dijadwalkan mulai berlangsung pekan depan.

Dengan langkah ini, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin dan tata kelola pemerintahan yang baik di kalangan kepala daerah.