Menhan Sjafrie Soroti Bandara Morowali yang Dianggap “Anomali”: Berpotensi Ancam Kedaulatan Ekonomi

MOROWALI – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keras status operasional Bandara di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah, yang salah satunya dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industri Park (IMIP). Peninjauan langsung ini dilakukan pada 20 November 2025, usai Menhan menghadiri Latihan Terintegrasi TNI di wilayah tersebut.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa keberadaan bandara yang diduga beroperasi tanpa pengawasan dan otoritas negara yang memadai merupakan sebuah anomali yang mengkhawatirkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut, ini merupakan hal yang anomali, di dalam NKRI. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah,” ujar Sjafrie.
Kerawanan Kedaulatan Ekonomi
Sjafrie menilai kondisi Bandara Morowali berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.

“Ini merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh pada stabilitas nasional. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik,” tegas Menhan.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Edna Caroline Pattasina, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies. Ia menyoroti bandara yang berada di kawasan industri seluas sekitar 4.000 hektar tersebut. Edna menyatakan bahwa bandara itu tertutup dan diduga tidak diawasi oleh otoritas negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
Penegakan Hukum Tegas
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.

Ia menegaskan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akan terus bekerja melakukan penertiban dan pengamanan terhadap kegiatan ilegal, termasuk di sektor pertambangan dan sawit.

“Jika ditemukan pelanggaran hukum, pihaknya akan menindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengawasi kegiatan yang merugikan negara,” jelas Sjafrie.

Menhan berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi mengenai Bandara Morowali dan isu kedaulatan ekonomi lainnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tutup Sjafrie.