Ade Ratnasari Pastikan Penyelidikan Mabes Polri atas Laporan Budiman Tiang Terus Berjalan

Jakarta — Tim kuasa hukum Bapak Budiman Tiang mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) guna memastikan perkembangan laporan dugaan tindak pidana yang telah dilayangkan sejak 1 Desember lalu. Kuasa hukum Budiman Tiang, Ade Ratnasari, menegaskan bahwa perkara tersebut telah masuk ke tahap penyelidikan dan hingga kini terus berjalan.

Ade menjelaskan bahwa penyidik Mabes Polri telah menerima dan menindaklanjuti laporan kliennya. Meski masih terdapat sejumlah dokumen yang sedang dilengkapi, ia menegaskan hal tersebut bersifat administratif dan tidak menghambat proses hukum.

“Unsur pidananya sudah ada. Saat ini hanya penyempurnaan berkas karena lokasi objek berada di Bali,” ujar Ade kepada awak media.

Ia juga membantah anggapan bahwa laporan kliennya mengalami stagnasi. Menurutnya, seluruh dokumen tambahan saat ini tengah dikirim ke Jakarta dan akan segera diserahkan kepada penyidik Mabes Polri.

Dalam keterangannya, Ade Ratnasari menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan sikap profesional aparat kepolisian. Ia menilai penyidik bersikap terbuka dan serius dalam menangani laporan tersebut.

“Kami puas dengan progres yang berjalan dan percaya proses ini ditangani secara profesional,” katanya.

Terkait substansi laporan, Ade mengungkap adanya dugaan keterlibatan dua oknum warga negara asing asal Rusia bersama pihak-pihak lain yang diduga memasuki serta menguasai lahan milik kliennya tanpa izin. Ia menegaskan bahwa Budiman Tiang merupakan pemilik sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan tersebut.

“Setiap bentuk penguasaan atau pembatasan akses tanpa dasar hukum jelas merupakan pelanggaran,” tegasnya.

Tim kuasa hukum juga memperingatkan seluruh pihak yang masih berada di lokasi lahan tanpa izin resmi agar segera menghentikan aktivitasnya. Ade menegaskan pihaknya tidak akan ragu menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk membuat laporan tambahan atas dugaan pelanggaran Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain menempuh jalur pidana, Ade menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada sejumlah lembaga negara, di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas perpajakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan transaksi keuangan mencurigakan dan potensi penghindaran pajak yang berkaitan dengan objek sengketa.

“Nilai kerugian yang dialami klien kami sangat besar, sehingga wajar jika aspek keuangan dan perpajakan juga perlu diperiksa secara serius,” ujarnya.

Ade menyebutkan, lahan yang disengketakan memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi dengan estimasi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, ia meminta negara hadir secara tegas untuk melindungi hak pemilik sah serta mencegah praktik mafia tanah.

Menutup pernyataannya, Ade Ratnasari mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan berkeadilan.

“Kami percaya hukum masih menjadi tempat terakhir untuk mencari keadilan, dan kami akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas,” pungkasnya.