Aset Sitaan Beromzet Rp40 Miliar Diduga Dikuasai Secara Ilegal, Muncul Pertanyaan di Balik Perkara PT PAL

JAMBI — Persidangan kasus dugaan korupsi terkait kredit macet di Bank BNI menghadirkan sejumlah fakta yang memunculkan perspektif berbeda. Di satu sisi, ahli menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis. Namun di sisi lain, muncul dugaan terkait pengelolaan aset sitaan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

Ahli: Kredit Macet Merupakan Risiko Bisnis
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, ahli dari Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono, menyampaikan bahwa kredit macet yang dialami PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), termasuk proses PKPU dan homologasi di Pengadilan Niaga, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Menurutnya, kredit macet merupakan risiko yang lazim dalam dunia usaha. Ia juga menyinggung bahwa kerugian pada BUMN tidak otomatis menjadi kerugian negara, serta dugaan ketidaksempurnaan penerapan SOP lebih mengarah pada aspek administratif internal.

Proses Bisnis Berjalan, Status Kerugian Belum Final
Ahli juga mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi utang masih berlangsung hingga 2027, sehingga secara hukum bisnis, kerugian dinilai belum bersifat final.

Namun demikian, dalam persidangan muncul dugaan bahwa aset pabrik kelapa sawit milik PT PAL yang telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sejak Juni 2025, diduga tetap beroperasi. Hal ini mengemuka dari keterangan di persidangan yang menyebut adanya pengelolaan oleh pihak tertentu sejak beberapa tahun terakhir.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum operasional aset sitaan tersebut.

Majelis Hakim Soroti Dugaan Aktivitas Tanpa Izin
Dalam persidangan, majelis hakim menyampaikan bahwa pengoperasian aset sitaan tanpa izin berpotensi melanggar ketentuan hukum. Hingga saat itu, disebutkan belum ditemukan dokumen resmi yang dapat menjadi dasar legal atas aktivitas tersebut.

Hal ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pengelolaan aset sitaan.

Laporan Dugaan Penyimpangan ke KPK
Sejumlah pihak, termasuk Jaksa Watch Institute, telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai potensi kerugian yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Selain itu, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) juga menyampaikan perhatian terhadap penanganan perkara ini dan mendorong agar dilakukan penelusuran secara menyeluruh.

Muncul Dugaan Keterlibatan dan Kerja Sama Pihak Lain
Persidangan juga mengungkap adanya dugaan pertemuan antar pihak terkait, serta kemungkinan adanya kerja sama pengelolaan dengan pihak lain. Bahkan, disebutkan adanya dugaan keterlibatan investor baru dalam pengelolaan aset, meskipun status hukumnya masih menjadi pertanyaan.

Jika terbukti, hal ini berpotensi menambah kompleksitas perkara yang sedang berjalan.

Sorotan terhadap Tata Kelola Aset Sitaan
Perkembangan ini memunculkan perhatian publik terhadap tata kelola aset sitaan negara. Sejumlah pertanyaan pun muncul, mulai dari mekanisme pengawasan hingga potensi pihak yang memperoleh manfaat dari pengelolaan aset tersebut.

Belakangan, pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dilaporkan telah kembali melakukan penyitaan terhadap aset tersebut setelah mencuat dalam persidangan. Namun demikian, penanganan lanjutan masih menjadi perhatian publik.

Publik Menanti Kejelasan
Dengan adanya dua sisi yang berbeda—yakni pandangan bahwa kredit macet merupakan risiko bisnis, serta dugaan pengelolaan aset sitaan tanpa izin—kasus ini dinilai memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Publik kini menantikan kejelasan dari aparat penegak hukum terkait apakah dugaan-dugaan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak.