Medan – Selebgram, politikus, sekaligus penasihat hukum Ade Ratnasari kini mengaku trauma dan kapok mendatangi Kakaktua Resto Medan. Pengalamannya baru-baru ini di lounge ternama itu menyisakan kekecewaan mendalam, terutama karena dugaan perilaku tak profesional dari oknum manajer yang diketahui bernama Andre, serta manajemen yang dinilai “anti kritik.”

Ade Ratnasari menceritakan awal mula kejadian bermula dari masalah internalnya dengan seorang DJ wanita di resto tersebut. Ia menegaskan, saat itu tidak ada keributan yang berarti.

“Pas aku ada masalah internal dengan talent DJ, itu kan baik-baik tidak membuat keributan di dalam,” ujar Ade saat dihubungi.

Sebelum meninggalkan lokasi, Ade bahkan sempat membagikan sejumlah uang kepada manajer, staf, dan kru live music sebagai tanda terima kasih atas empati mereka.

“Aku tidak ada buat keributan di situ. Jadi, setelah itu manajernya ikut ke parkiran dan menyampaikan bahwa atas nama Kakaktua mereka menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanannya,” kenang Ade.

Lebih dari itu, oknum manajer tersebut, yang diketahui bernama Andre, bahkan mengucapkan janji. “Pegang ucapan saya, si manajernya ini ya, Kakaktua masih di lingkungan Kakaktua pada malam itu, bahwa tidak akan lagi mengundang si talent DJ tersebut yang diketahui adalah DJ Nay,” tutur Ade, yang perkataan itu didengar langsung oleh rekan dan sopirnya malam itu. Ade hanya mengucapkan terima kasih lalu kembali ke hotel bandara.

“Anjing” dan Inkonsistensi yang Bikin Kecewa

Namun, janji manis itu ternyata tak bertahan lama. Selang empat hari, oknum manajer yang diketahui sebagai Andre itu menghubungi Ade secara pribadi melalui WhatsApp.

“Dia chat saya secara pribadi dengan screenshot IG si talent DJ itu, ya, DJ Nay itu,” ungkap Ade. Yang mengejutkan, Andre bahkan menyebut DJ tersebut dengan kata kasar.

“Nah, setelah dia screenshot, dia menyampaikan bahwa anjinglah dia menyebut si talent itu dengan kata anjing,” tambah Ade.

Tidak hanya itu, Andre juga menelepon Ade dan menyarankan agar DJ Nay di-blacklist dari beberapa klub karena Andre mengaku punya kenalan di sana.

“Namun respons saya adalah menolak dan sudah mengikhlaskan permasalahan tersebut,” tegas Ade.

Beberapa minggu kemudian, kekecewaan Ade semakin memuncak.

“Tapi pada faktanya mereka tetap mengundang,” kata Ade, merujuk pada DJ Nay yang kembali tampil di Kakaktua Resto.

“Jadi, mereka tidak konsisten dengan ucapannya dan bahkan ketika saya menyampaikan kritikan saya, malah mereka tidak menerima dan menyalahkan kritikan saya kepada Kakaktua itu sendiri.”
Ade merasa kecewa berat.

“Seharusnya, sebagai pengelola atau tempat hiburan, dia harusnya meminta maaf atas perkataan dari stafnya yang tidak bisa konsisten dan akan segera menegur. Bukan malah menyalahkan, balikan pelanggan itu,” jelasnya.

Dugaan Pemanfaatan dan Permintaan Tinjau Ulang Izin

Ade Ratnasari, yang juga seorang politikus, menduga ada motif tersembunyi di balik perlakuan oknum manajer tersebut.

“Saya sebagai tamu atau customer yang datang ke Kakaktua merasa kecewa dengan cara mereka memanfaatkan situasi, di mana mereka mendapatkan uang, berjanji tidak akan mengundang, eh, tahu-tahu diundang kembali.”
Ia merasa bahwa oknum tersebut hanya ingin memanfaatkan masalah pribadi tamunya untuk mencari keuntungan.

“Pelanggan punya masalah pribadi, kok si, apa, gender Kakaktua ini ikut campur di dalamnya. Padahal tidak ada permasalahan di dalam kafenya. Hanya mereka ingin tahu apa urusan saya dengan talent saat itu, gitu,” jelas Ade, menambahkan bahwa ia menceritakan secara pribadi dan dalam kondisi baik-baik, bahkan memberikan uang sebagai apresiasi.

Melihat pengalaman buruk ini, Ade Ratnasari meminta Pemerintah Kota Medan untuk serius meninjau ulang izin dan pajak Kakaktua Resto.

“Saya meminta kepada pemerintah Medan agar meninjau ulang, ya, meninjau ulang tempat tersebut. Dan saya periksa secara perizinan dan pajaknya, apakah sudah sesuai mekanisme dan kelayakannya, gitu. Supaya ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang diperbuat atau dimanfaatkan,” pungkas Ade.

Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan pelanggan lain tidak mengalami trauma serupa.

Wartahot – Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara mengalami erupsi, Senin (9/6/2025) pukul 6.48 WIT. Dengan tinggi letusan kurang lebih 800 meter di atas puncak (kurang lebih 1887 meter di atas permukaan laut). 

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur. “Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 57.99 detik,” kata petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono Bambang Sugiono dikutip laman Magma ESDM.

Saat ini kondisi gunung gunung api setinggi 1.087 meter dari permukaan laut itu. Dan masih berada pada Status Level II atau Waspada.

Terkait kondisi tersebut, Bambang mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan. Agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Selain itu, ia menyampaikan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin. Sehingga area landaan abunya tidak tetap.

Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut.  Untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan.

Sebelumnya, Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara melaporkan Gunung Dukono kembali erupsi pada Senin (2/6/2025). Dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.350 meter di atas puncak gunung.

JAKARTA — Menanggapi uji materi Perpu PUPN di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma, Hardjuno Wiwoho, pakar yang lama meneliti kasus BLBI, menyatakan bahwa sidang ini semestinya menjadi momentum untuk membuka kembali keseluruhan proses penanganan BLBI secara transparan dan objektif.

“Kita jangan buru-buru memposisikan perkara ini semata sebagai soal individu. Yang jauh lebih penting adalah menjadikan sidang ini sebagai pintu masuk untuk menelaah secara menyeluruh bagaimana negara dulu menangani BLBI—baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun penegakan hukumnya,” ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6) pagi.

Menurutnya, fakta-fakta yang muncul di persidangan—termasuk temuan audit dan dugaan kekeliruan penyaluran dana—harus dilihat secara serius dan diuji secara objektif. Ia menilai bahwa kasus BLBI terlalu lama diselimuti oleh kabut ketertutupan, padahal menyangkut kredibilitas institusi negara dalam menangani krisis keuangan.

“Jika memang ada prosedur yang tidak dijalankan secara benar, atau terdapat kekeliruan dalam penetapan tanggung jawab, maka negara harus mau mengoreksi. Tapi semua itu mesti dibuka melalui mekanisme hukum yang sahih, dan dilakukan secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,” tegasnya.

Hardjuno menambahkan bahwa Perpu PUPN sendiri memang berasal dari masa yang berbeda dan patut dikaji ulang relevansinya dalam konteks hukum tata negara dan hak asasi manusia hari ini. Namun demikian, ia menekankan bahwa perubahan hukum tidak boleh didasarkan pada tekanan kasus per kasus, melainkan melalui evaluasi sistemik.

“Perkara ini bukan sekadar gugatan perorangan. Ia menyentuh soal tata kelola negara, integritas hukum, dan bagaimana kita memahami keadilan dalam konteks kebijakan ekonomi negara. Karena itu, Mahkamah perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk mengungkap fakta, bukan hanya menilai formalitas,” pungkasnya.