Jakarta, 25 Juli 2025 — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat menjembatani upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja, yang saat ini tengah bersitegang akibat eskalasi konflik di perbatasan kedua negara.

“Indonesia punya hubungan baik dengan Thailand maupun Kamboja. Nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat,” ujar Dasco di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dasco menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara dua negara anggota ASEAN tersebut.

Selain mendorong upaya diplomatik, Dasco juga menyoroti keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik. Ia meminta Kemenlu RI untuk terus melakukan komunikasi dan perlindungan terhadap WNI yang berada di Thailand maupun Kamboja.

“Kita minta Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan komunikasi-komunikasi guna menenangkan warga negara kita (di sana),” katanya.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam menyusul insiden ledakan ranjau di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand, yang menyebabkan sejumlah personel militer Thailand mengalami luka serius. Pemerintah Thailand kemudian menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

Situasi makin memanas setelah dilaporkan terjadi baku tembak antara pasukan militer kedua negara di wilayah perbatasan pada Kamis (24/7/2025).

Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN, diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Wartahot – Praktisi hukum dan tokoh publik, Zecky Alatas, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2024. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah berani yang sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Tunggakan pajak kendaraan dihapuskan, dan masyarakat hanya perlu membayar pajak berjalan. Ini keputusan yang berpihak pada rakyat. Sejauh ini belum ada gubernur lain yang melakukan hal serupa. Semoga kebijakan seperti ini bisa ditiru oleh gubernur lain di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta,” ujar Zecky.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi kendaraan roda dua maupun roda empat tanpa batasan jumlah tahun tunggakan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan mereka mulai 20 Maret – 6 Juni 2025, hanya dengan membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

Keputusan ini berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun badan usaha, yang berada dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

Zecky menambahkan bahwa kebijakan ini mencerminkan karakter kepemimpinan Dedi Mulyadi yang cepat tanggap dalam membuat keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

“Ini yang disebut pemimpin mendengar suara rakyat, bukan hanya sekadar berbicara. Saya harap gubernur-gubernur lain bisa meniru langkah ini, karena kebijakan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam situasi ekonomi yang menantang,” tambahnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk memperbarui pajak kendaraan mereka tanpa terbebani oleh tunggakan masa lalu. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor yang lebih tertib dan teratur di masa mendatang.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menegaskan dukungan Komisi XIII terhadap penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal itu dalam rangka memaksimalkan tugasnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia menambahkan, Komisi XIII telah menegaskan keputusan yang mendukung penguatan SOTK BNPT melalui Rapat.

Menurutnya, SOTK BNPT yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perlu segera disesuaikan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Karena belum ada jawaban atau mungkin ada surat baru. Ya ini bahwa dari keputusan rapat kami, antara lain risalahnya adalah DPR RI Komisi XIII mendukung penguatan SOTK yang diusulkan BNPT agar dapat memaksimalkan tugasnya sesuai untuk memenuhi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,” ungkap Dewi dalam RDP Komisi XIII dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Lebih lanjut, Dewi meminta agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut membantu mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, yang menurutnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

“Saat ini kalau SOTK itu kan masih berproses di Kemenpan-RB, nantinya juga tentu ke Kemensetneg. Nah kami meminta agar Kemensetneg ini membantu percepatan dapat segera mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Perpres nomor 46 tahun 2010. Nah mengapa kami katakan seperti ini? Karena itu sudah tidak sesuai lagi,” ujarnya

Politisi Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya SOTK ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, serta menekankan bahwa Komisi XIII akan terus mendukung langkah-langkah strategis BNPT untuk kemajuan Indonesia.

“Dan juga tentunya SOTK ini penting disesuaikan. Sekarang karena sama-sama bermitra di Komisi XIII, tentu kita semua adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Ya ini untuk kemajuan di Indonesia ini,” tutupnya. ( )