Jakarta, 25 Juli 2025 — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat menjembatani upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja, yang saat ini tengah bersitegang akibat eskalasi konflik di perbatasan kedua negara.

“Indonesia punya hubungan baik dengan Thailand maupun Kamboja. Nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat,” ujar Dasco di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dasco menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara dua negara anggota ASEAN tersebut.

Selain mendorong upaya diplomatik, Dasco juga menyoroti keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik. Ia meminta Kemenlu RI untuk terus melakukan komunikasi dan perlindungan terhadap WNI yang berada di Thailand maupun Kamboja.

“Kita minta Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan komunikasi-komunikasi guna menenangkan warga negara kita (di sana),” katanya.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam menyusul insiden ledakan ranjau di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand, yang menyebabkan sejumlah personel militer Thailand mengalami luka serius. Pemerintah Thailand kemudian menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

Situasi makin memanas setelah dilaporkan terjadi baku tembak antara pasukan militer kedua negara di wilayah perbatasan pada Kamis (24/7/2025).

Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN, diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Wartahot – Praktisi hukum dan tokoh publik, Zecky Alatas, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2024. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah berani yang sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Tunggakan pajak kendaraan dihapuskan, dan masyarakat hanya perlu membayar pajak berjalan. Ini keputusan yang berpihak pada rakyat. Sejauh ini belum ada gubernur lain yang melakukan hal serupa. Semoga kebijakan seperti ini bisa ditiru oleh gubernur lain di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta,” ujar Zecky.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi kendaraan roda dua maupun roda empat tanpa batasan jumlah tahun tunggakan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan mereka mulai 20 Maret – 6 Juni 2025, hanya dengan membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

Keputusan ini berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun badan usaha, yang berada dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

Zecky menambahkan bahwa kebijakan ini mencerminkan karakter kepemimpinan Dedi Mulyadi yang cepat tanggap dalam membuat keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

“Ini yang disebut pemimpin mendengar suara rakyat, bukan hanya sekadar berbicara. Saya harap gubernur-gubernur lain bisa meniru langkah ini, karena kebijakan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam situasi ekonomi yang menantang,” tambahnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk memperbarui pajak kendaraan mereka tanpa terbebani oleh tunggakan masa lalu. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor yang lebih tertib dan teratur di masa mendatang.

Jakarta – Tokoh publik sekaligus pengacara Zecky Alatas memberikan apresiasi terhadap Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Abdul Kadir Karding, yang menyatakan dukungan untuk mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia.

Menurut Zecky, keputusan tersebut tepat karena memberikan banyak manfaat, baik bagi PMI sendiri maupun bagi negara. Terlebih, keputusan ini telah mendapatkan restu dari Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

“Saya sangat mendukung pencabutan moratorium ini karena manfaatnya sangat besar. Para PMI bisa kembali bekerja dan memperoleh penghasilan untuk biaya hidup mereka serta keluarga di kampung. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk beribadah, termasuk menunaikan ibadah umrah dan haji,” ujar Zecky, Sabtu (15/3/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penempatan kembali PMI ke Saudi Arabia juga akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, karena para pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, ia berharap proses pembukaan moratorium ini tidak berlarut-larut.

“Saya mendapat informasi bahwa pencabutan moratorium ini direncanakan pada bulan Juni. Ini kabar baik, tetapi apakah tidak terlalu lama? Jika bisa dipercepat, tentu akan lebih baik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara,” tambahnya.

Zecky juga mengingatkan agar proses perekrutan dan pengambilan job order hingga penempatan PMI tidak dipersulit. Menurutnya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai mitra pemerintah telah berperan besar dalam mendukung negara melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh kepada mereka.

“Kita lihat di Indonesia, banyak pekerja dalam negeri yang terkena PHK setiap bulan bahkan setiap tahun. Para pengusaha P3MI telah berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan hak istimewa (previlege) serta perlindungan khusus bagi mereka,” tegasnya.

Terakhir, Zecky berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama bagi para pejuang devisa negara. Ia yakin dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, pencabutan moratorium ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial