Riyadh — Arab Saudi resmi memberlakukan perubahan pada Peraturan Pelaksana Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk kebijakan penting yang mengizinkan turis asing mengajukan pengembalian pajak atas barang yang dibeli selama berada di Kerajaan. Aturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan di lembaran resmi pada Jumat, 18 April 2025.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam mendukung sektor pariwisata Saudi, yang tengah berkembang pesat sebagai bagian dari Visi 2030. Dengan pengembalian PPN sebesar 15%, turis kini dapat mengklaim kembali pajak atas barang yang memenuhi syarat saat mereka meninggalkan wilayah Kerajaan.

“Penurunan biaya pembelian barang secara nyata di dalam Kerajaan sebesar 15% akan menjadi dorongan lebih besar bagi turis untuk berbelanja,” ujar pakar PPN, Ali Al-Nasser, kepada surat kabar Asharq Al-Awsat. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan merangsang aktivitas ekonomi dan mendorong pelaku usaha ritel meningkatkan layanan mereka.

Proses pengembalian pajak dilakukan di gerbang keluar resmi seperti bandara, dengan syarat pembelian dilakukan untuk keperluan pribadi dan belum dikonsumsi di Arab Saudi. Barang yang dikecualikan dari pengembalian antara lain makanan, akomodasi hotel, produk tembakau, kendaraan, serta layanan lainnya.

Sejumlah ahli menilai kebijakan ini akan menjadi magnet baru bagi wisatawan, terlebih Arab Saudi mencatat rekor pengeluaran wisatawan asing mencapai 154 miliar riyal (sekitar 41 miliar dolar AS) pada 2024, naik 14% dari tahun sebelumnya. Diperkirakan, jumlah kunjungan wisatawan asing akan meningkat antara 15 hingga 20 persen dalam beberapa tahun ke depan, seiring kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan.

Pakar pariwisata, Muhammad Al-Abdul Karim, menekankan bahwa keputusan ini merupakan lompatan strategis dalam memperkuat daya saing Saudi sebagai destinasi global. “Langkah ini meningkatkan kepuasan pengunjung dan memberikan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya belanja,” ujarnya.

Ia juga menyarankan wisatawan untuk menyimpan semua faktur dari toko partisipan, memastikan pengisian data paspor saat pembayaran, dan mendatangi titik pengembalian pajak sebelum keberangkatan.

Dengan semakin ramahnya kebijakan terhadap wisatawan, termasuk visa elektronik dan peningkatan fasilitas hiburan, Arab Saudi tampaknya semakin siap menjadi pusat pariwisata utama di kawasan — bahkan dunia.

Jakarta –‎ ‎Pemerintah meminta jangan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam marger PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.  

“Tidak boleh ada PHK [pegawai],” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital dalam keterangan dikutip pada Jumat, (18/4/2025).

Meutya menyampaikan keterangan tersebut setelah pemerintah mengesahkan marger antara XL dan Smartfren menjadi PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.  

Ia mengungkapkan, pemerintah menyetujui marger XL dan Smartfren tersebut ‎setelah melalui proses verifikasi akhir.

Menurutnya, penggabungan atau marger ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas.  

“Kita harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara lebih baik, efisien, inklusif dan terjangkau,” ujarnya. 

Ia menegaskan, marger ini untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden.

Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama dari hasil merger tersebut. 

Menurutnya, Pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16% pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang difokuskan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas.

Ia mengungkapkan, tidak hanya memberikan persetujuan merger, pihaknya juga meminta komitmen peningkatan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah 8.000 fasilitas layanan kesehatan dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.

Guna menjamin kualitas layanan selama masa transisi, Meutya menegaskan bahwa tidak boleh ada gangguan atau penurunan mutu layanan bagi pelanggan. 

Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengawasi layanan seluler terhadap para pelanggan yang jumlahnya 95 juta. 

“Jadi kita pastikan tidak akan terganggu bahkan tentu yang kita ingin pastikan juga agar layanannya bisa lebih baik ke depan,” tandasnya.

Wartahot – PT Indodrill Geothermal Indonesia, perusahaan spesialis pengeboran yang telah berpengalaman lebih dari tiga dekade di sektor mineral, kini memperkuat ekspansinya di sektor energi terbarukan melalui eksplorasi panas bumi (geothermal). Transformasi bisnis ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

“Kami telah lebih dari 30 tahun bergerak di sektor pengeboran untuk mineral seperti emas dan tembaga. Namun dalam tiga tahun terakhir, kami mulai mengembangkan bisnis geothermal secara serius,” ujar Agus Purwanto, Prinsipal Geologis dan Business Development General Manager PT Indodrill Geothermal Indonesia.

Proyek geothermal perdana perusahaan dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat bersama salah satu anak usaha Vale asal Brazil. Fokus utama perusahaan adalah pada tahap eksplorasi, termasuk pengeboran awal (sling bull), dengan kedalaman mencapai 2.000 meter.

“Keahlian kami adalah pada fase eksplorasi, dari greenfield hingga penentuan sumber daya. Kami belum masuk ke pengolahan energi, tetapi kami pastikan tahapan awal dijalankan dengan akurasi dan keamanan tinggi,” jelas Agus.

Geotermal, menurut Agus, merupakan solusi strategis dalam bauran energi nasional karena potensi besar yang dimiliki Indonesia—terutama di sepanjang jalur ring of fire. PT Indodrill telah menjajaki eksplorasi di berbagai wilayah, mulai dari Gunung Salak, Dieng, Sulawesi, hingga Tapanuli.

Meski ramah lingkungan, teknologi geothermal tetap menuntut kehati-hatian. Agus menekankan pentingnya pengelolaan teknis dalam setiap proyek eksplorasi, termasuk pengendalian emisi dan pembuangan lumpur pengeboran.

“Secara teknik, semua bisa dikendalikan. Namun kesalahan dalam eksekusi bisa menimbulkan risiko. Karena itu kami selalu mengandalkan tenaga ahli bersertifikasi dan berpengalaman,” katanya, merujuk pada kewajiban sertifikasi dari BNSP yang diterapkan bagi semua personel teknis di perusahaan.

Dalam hal pengadaan proyek, PT Indodrill melayani kebutuhan dari sektor swasta maupun pemerintah. Menurut Agus, permintaan terhadap jasa eksplorasi geothermal menunjukkan tren positif, seiring peningkatan kesadaran akan energi terbarukan.

“Eksplorasi geothermal bukan pekerjaan instan. Ada risiko, dan tidak semua titik menghasilkan energi yang ekonomis. Tapi potensi Indonesia sangat besar, dan kami percaya ini adalah pasar yang strategis dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Dengan pendekatan berbasis teknologi, sumber daya manusia kompeten, dan pengalaman lintas sektor, PT Indodrill Geothermal Indonesia menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di sektor energi hijau, sekaligus berkontribusi pada ketahanan energi nasional.