JAKARTA BARAT – Tim Tiger Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap seorang pria berinisial MR alias Muhammad Rojali yang diduga terlibat dalam pencurian laptop dan telepon genggam iPhone 13 milik warga di Jalan Trikora, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Pelaku ditangkap setelah menjadi buronan selama kurang lebih dua bulan. Ia diamankan di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan polisi dengan memanfaatkan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Rekaman itu memperlihatkan pelaku meninggalkan lokasi kejadian sambil membawa laptop dan iPhone 13 milik korban.

Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Djumantara, menjelaskan bahwa pencurian terjadi ketika korban tertidur setelah menonton pertandingan sepak bola bersama. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi rumah yang tidak terkunci rapat untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual iPhone 13 milik korban seharga Rp500 ribu. Sementara itu, laptop korban dijual seharga Rp6 juta melalui transaksi cash on delivery (COD).

Uang hasil penjualan kedua barang tersebut, menurut pengakuan pelaku, digunakan untuk bermain judi online dan berfoya-foya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

Polsek Tambora mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, termasuk dengan memastikan pintu dan jendela rumah terkunci dengan baik saat beristirahat. Masyarakat juga diingatkan agar menjauhi praktik judi online yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan persoalan sosial.

Kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan tindak pidana atau gangguan kamtibmas melalui layanan kepolisian 110.

Polsek Tambora berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

DEPOK – Mantan pejabat kepolisian sekaligus praktisi hukum Irjen Pol Ricky Sitohang menyoroti dugaan tindak pidana narkotika yang mencuat setelah beredarnya video aktivitas mencurigakan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) di Depok. Video tersebut menjadi perhatian publik lantaran diduga memperlihatkan aktivitas penyalahgunaan narkotika yang disertai karaoke.

Ricky mengingatkan agar informasi yang beredar tidak langsung disimpulkan sebagai pesta narkoba sebelum dilakukan verifikasi. Menurut dia, aparat penegak hukum perlu menelusuri fakta dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Apapun pokok permasalahannya, yang namanya di dalam lapas itu harus clean and clear,” ujar Ricky saat dimintai tanggapan.

Ia menilai, apabila dugaan tindak pidana narkotika tersebut terbukti, penyelidikan tidak cukup hanya berfokus pada warga binaan. Aparat juga perlu memeriksa sistem pengawasan, jalur komunikasi warga binaan dengan pihak luar, serta kemungkinan adanya pihak yang membantu memasukkan barang terlarang ke dalam lapas.

Menurut Ricky, penyidik perlu menelusuri asal barang terlarang tersebut, termasuk kemungkinan adanya pemasok, perantara, hingga pihak yang diduga memfasilitasi peredarannya.

“Terjadinya suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak pernah berdiri sendiri. Berarti ada pemasok, ada fasilitatornya, ada juga broker dari luar untuk masuk ke dalam,” katanya.

Ricky menegaskan, dugaan keterlibatan petugas lapas juga harus ditelusuri secara objektif. Namun, ia mengingatkan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Minta Pengawasan Lapas Diperketat

Lebih lanjut, Ricky meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di dalam lapas. Salah satu langkah yang menurutnya perlu diperhatikan adalah pelaksanaan inspeksi mendadak atau sidak untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia juga menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pemasyarakatan, mengingat dugaan kejadian serupa pernah mencuat di tempat lain.

“Ini sebenarnya merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk lebih memperhatikan fenomena yang ada. Perlu juga sidak yang tidak diketahui petugas lapas untuk melihat pokok permasalahan di dalam,” ujarnya.

Terkait tanggung jawab kepala lapas, Ricky mengatakan pimpinan tetap memiliki tanggung jawab atas pengawasan dan tata kelola lembaga yang dipimpinnya. Meski demikian, penilaian terhadap tanggung jawab pribadi kepala lapas perlu mempertimbangkan fakta dan hasil pemeriksaan.

Menurutnya, perlu dibedakan apakah pimpinan mengetahui atau turut terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut, atau justru terdapat oknum di lingkungan lapas yang bertindak tanpa sepengetahuannya.

Petugas Terlibat Bisa Diproses Pidana

Ricky juga menegaskan, apabila ditemukan bukti keterlibatan petugas dalam memfasilitasi masuknya narkotika ke dalam lapas, penanganannya tidak semestinya berhenti pada sanksi etik atau administratif.

“Kalau ada fasilitator dari petugas lapas, ini perlu dilakukan tindakan tegas. Bukan hanya sanksi etik, dipecat dan dipidanakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pihak yang terbukti membantu terjadinya tindak pidana narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peran dan keterlibatannya. Namun, penerapan pasal serta beratnya sanksi harus disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dalam penyidikan.

Ricky menambahkan, hasil pemeriksaan terhadap petugas, termasuk tes urine apabila diperlukan, tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan keterlibatan seseorang. Dugaan memfasilitasi tindak pidana tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Ia pun menilai pengawasan dari unsur internal, termasuk inspektorat kementerian, perlu berjalan secara efektif. Evaluasi dan pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menutup celah masuknya barang terlarang ke dalam lapas.

Ricky berharap dugaan peristiwa di Depok tersebut ditindaklanjuti secara menyeluruh agar fakta hukum terungkap dan pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga adanya hasil penyelidikan resmi, dugaan pesta narkoba maupun keterlibatan pihak tertentu dalam peristiwa tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

JAKARTA — Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta sejumlah perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Jumat, 25 September 2026. Direktur Tindak Pidana Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi dan empat ahli dalam proses penyidikan. Keempat ahli tersebut berasal dari bidang pidana, hukum perusahaan atau perseroan, bahasa, dan pemerintahan daerah.

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terdapat praktik pemerasan dan/atau gratifikasi berkaitan dengan pengurusan PBG dan perizinan pada periode 2025–2026. Salah satu dugaan modus yang diungkap adalah permintaan uang sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per rumah kepada pihak pengembang. Polisi juga menyebut perkara tersebut mencakup sejumlah rangkaian dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik Kortas Tipikor bersama Polda Sulawesi Selatan dan Polresta Gowa melakukan penggeledahan di rumah jabatan dan Kantor Bupati Gowa pada Senin, 21 September 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen fisik serta dokumen elektronik yang kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan.

Sitti Husniah diketahui merupakan adik dari Komjen Pol (Purn) Fadil Imran, jenderal polisi bintang tiga yang memasuki masa pensiun pada Agustus 2026. Fadil sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, dan Asisten Utama Operasi Kapolri.

Hingga pemberitaan ini ditulis, Sitti Husniah belum ditahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan Husniah masih dapat menjalankan tugas sebagai Bupati Gowa selama belum dilakukan penahanan.