PENULIS: KATASIBOY

JAKARTA — Penanganan perkara hukum yang melibat anak di bawah umur berinisial G kembali menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum pelapor, OLH, membeberkan rincian tiga Laporan Polisi (LP) yang dinilai tertahan dan minim transparansi sejak 2024.

Lemens Kodongan, S.H., M.H., bersama tim hukum merinci tiga dokumen laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara:

1. LP/B/568/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jakut (23 April 2024): Pelaporan terhadap Danny S. Djayaprawira atas dugaan ancaman penambahan dosis obat terhadap anak apabila sang ibu mengajukan gugatan harta gono-gini.

2. STTLP/B/3084/VI/2024/Polda Metro Jaya (3 Juni 2024): Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perampasan anak di bawah umur di Mal Kelapa Gading pada 2 Juli 2023, yang diduga melanggar Kesepakatan Notaris H. Teddy Anwar No. 37/2019. Laporan ini telah dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara pada awal 2026.

3. STTLP/B/4272/VI/2025/SPKT/Polda Metro Jaya (23 Juni 2025): Pelaporan terkait dugaan pemberian obat-obatan kepada anak tanpa persetujuan dan keberadaan ibu kandung oleh oknum psikiater di RSCM. Tim hukum mencantumkan Pasal 76B, 76C, dan 76J UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain permasalahan laporan yang dinilai terbengkalai, tim hukum turut mempertanyakan prosedur pemanggilan ulang terhadap Ibu OLH pada 16 Oktober 2026 di RSCM pasca-konferensi pers, yang dinilai kurang relevan secara komunikasi penyidikan.

“Prinsip utama dalam penanganan kasus ini adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kepastian hukum sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan tanpa dasar bukti yang sah,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Seluruh klaim dalam ketiga laporan ini masih berada dalam ranah pemeriksaan aparat penegak hukum dan menjunjung tinggi asas presumption of innocence.

Wartahot, Tangerang – PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Tangerang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tenant Mal Pelayanan Publik (MPP) Suvarna Sutera. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang tersebut berlangsung di Hotel Lemo Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Kamis (15/10/2026).

Dalam kegiatan itu, TASPEN KC Tangerang diwakili oleh Sumarwanto selaku Service Section Head. Partisipasi TASPEN menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarinstansi untuk menghadirkan pelayanan yang terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, TASPEN mendukung pengembangan ekosistem pelayanan publik yang memberikan kemudahan akses informasi mengenai program jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta layanan bagi peserta dan penerima manfaat TASPEN sesuai dengan kewenangan dan fasilitas yang tersedia.

Sumarwanto mengatakan, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“TASPEN senantiasa mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan. Kami berharap kehadiran Mal Pelayanan Publik Suvarna Sutera dapat memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, termasuk dalam memperoleh informasi mengenai program dan manfaat TASPEN,” ujar Sumarwanto.

Dia menambahkan, TASPEN berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Terintegrasi

Penandatanganan PKS tenant MPP Suvarna Sutera diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara TASPEN KC Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sinergi tersebut juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih terpadu dan mudah dijangkau.

Selain memperkuat kerja sama antarinstansi, TASPEN KC Tangerang terus mendorong peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses informasi bagi peserta maupun penerima manfaat.

Upaya ini sejalan dengan komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi tersebut, TASPEN KC Tangerang berharap keberadaan MPP Suvarna Sutera dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang.

TASPEN Tangerang — Hadir Melindungi, Melayani Sepenuh Hati.

JAKARTA – PT Palma Global Indonesia menetapkan Mayjen TNI Mar (Purn.) Bambang Sutrisno sebagai Komisaris PT Palma Global Indonesia melalui hasil rapat pleno yang merujuk pada surat rekomendasi DPP PGBI Nomor 112/RK-SK/10-2026 serta Memo Nomor 011/MEMO/KU-10/2026.

Informasi mengenai penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Palma Global Indonesia, H. Doni Mardi Diryanto, M.Si., pada Jumat (23/10/2026).

Penunjukan ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan perusahaan yang didasarkan pada rekomendasi organisasi serta hasil rapat jajaran direksi dan komisaris. Keputusan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Mayjen TNI Mar (Purn.) Bambang Sutrisno untuk mengemban amanah sebagai Komisaris PT Palma Global Indonesia.

Dalam struktur perusahaan, komisaris memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan perusahaan, sekaligus memberikan arahan serta pertimbangan strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui penunjukan tersebut, PT Palma Global Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong koordinasi yang efektif antara jajaran komisaris dan direksi dalam menjalankan arah kebijakan perusahaan.

Direktur Utama H. Doni Mardi Diryanto, M.Si., menyampaikan informasi penunjukan itu sebagai bagian dari perkembangan organisasi dan tata kelola PT Palma Global Indonesia.

Penetapan Mayjen TNI Mar (Purn.) Bambang Sutrisno selanjutnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penguatan kelembagaan perusahaan, sejalan dengan visi, misi, serta program kerja yang telah ditetapkan.

Dengan adanya keputusan tersebut, PT Palma Global Indonesia melanjutkan langkah penguatan struktur kepemimpinan perusahaan melalui mekanisme rapat dan rekomendasi organisasi.