Jakarta – ‎Ekonom Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Prof Didik J Rachbini‎ mengatakan, buruh harus mendapat perlindungan dan kepastian akan hak dasarnya.

Didik di Jakarta, Jumat, (2/5/2025), menilai, hingga Hari Buruh Internasional kemarin masih banyak buruh yang belum mendapatkan hak dasarnya.

‎“Masih banyak pekerja yang belum menikmati hak-haknya secara penuh,” ujarnya.

Adapun hak-hak dasar buruh tersebut, lanjut Didik, yakni‎ upah layak, perlindungan hukum, dan kepastian kerja. Negara dan perusahaan harus menjadikan perlindungan buruh sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi. 

“Perlindungan bukan beban, tetapi investasi jangka panjang yang menciptakan stabilitas dan loyalitas di tempat kerja,” ujarnya.

Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini, lebih lanjut menyampaikan, ‎negara sudah memulai membangun sistem  asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, yang sudah berjalan cukup baik pada tingkat nasional, meskipun masih ada kelemahan. 

Menurut Didik, dalam dunia yang penuh ketidakpastian—baik karena krisis ekonomi maupun disrupsi teknologi—keberadaan sistem jaminan sosial yang inklusif menjadi sangat penting. 

“Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga soal keadilan dan solidaritas sosial,” tandasnya.

Pada tingkat perusahaan perlu dibangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Tempat kerja yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan tekanan psikologis merupakan syarat mutlak untuk mendukung produktivitas. 

“Ruang kerja yang sehat secara fisik dan mental akan mendorong lahirnya inovasi, loyalitas, dan kerjasama tim yang kuat,” ujarnya.

Budaya kerja yang menghargai keberagaman, inklusif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan adalah kunci menciptakan suasana kerja yang positif.

Tidak ada pembangunan ekonomi yang sukses tanpa buruh yang sejahtera, produktif dan inovatif. Karena itu, menyejahterakan buruh dan menjadikan produktif merupakan landasan pembangunan ekonomi. 

“Jika buruh sejahtera, maka hampir seluruh rakyat sejahtera,” ujarnya.

Didik dalam pernyatan mengenai Refleksi Hari Buruh 2025, menyampaikan, ‎kehidupan, perbuatan, kegiatan manusia pada dasarnya berpegang pada prinsip universal keseimbangan. 

Dalam prinsip universal keseimbangan ini, maka makna refleksi hari buruh ini harus berpegang pada keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. 

“Melawan prinsip keseimbangan ini akan merusak tatanan sistem ekonomi, produksi, dan manajemen korporasi,” katanya.

Dunia usaha perlu mendapat hasil yang produktif dari para pekerjanya agar perusahaan untuk dan berjalan sinambung. Sebaliknya, kesejahteraan buruh pekerja adalah nilai dasar, yang harus diwujudkan. 

“Kesejahteraan adalah tujuan utama umat manusia, tetapi itu tidak dapat dicapai tanpa bekerja produktif,” ujarnya.

Didik berpendapat bahwa ‎Hari Buruh bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan kembali hubungan antara dunia kerja dan kesejahteraan pekerja. 

“Hubungan tersebut prinsipnya adalah keseimbangan. Buruh bukan sekadar roda penggerak ekonomi, melainkan subjek utama pembangunan,” katanya.

Oleh karena itu, memperingati Hari Buruh harus menjadi ajang meneguhkan komitmen untuk menciptakan ekosistem kerja yang produktif sekaligus manusiawi. 

Di tengah persaingan global yang ketat, produktivitas menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Namun, produktivitas tidak boleh hanya dilihat dari sisi output semata. 

“Ia harus lahir dari proses kerja yang sehat, adil, dan memanusiakan pekerja,” tandasnya.

Pekerja yang sehat secara fisik dan mental, yang dihargai kontribusinya, akan memiliki semangat dan motivasi lebih besar dalam meningkatkan performa kerja. 

“Karena itu, buruh harus mendapat perlindungan dan kepastian akan hak dasarnya,” ujar dia.

Riyadh — Arab Saudi resmi memberlakukan perubahan pada Peraturan Pelaksana Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk kebijakan penting yang mengizinkan turis asing mengajukan pengembalian pajak atas barang yang dibeli selama berada di Kerajaan. Aturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan di lembaran resmi pada Jumat, 18 April 2025.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam mendukung sektor pariwisata Saudi, yang tengah berkembang pesat sebagai bagian dari Visi 2030. Dengan pengembalian PPN sebesar 15%, turis kini dapat mengklaim kembali pajak atas barang yang memenuhi syarat saat mereka meninggalkan wilayah Kerajaan.

“Penurunan biaya pembelian barang secara nyata di dalam Kerajaan sebesar 15% akan menjadi dorongan lebih besar bagi turis untuk berbelanja,” ujar pakar PPN, Ali Al-Nasser, kepada surat kabar Asharq Al-Awsat. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan merangsang aktivitas ekonomi dan mendorong pelaku usaha ritel meningkatkan layanan mereka.

Proses pengembalian pajak dilakukan di gerbang keluar resmi seperti bandara, dengan syarat pembelian dilakukan untuk keperluan pribadi dan belum dikonsumsi di Arab Saudi. Barang yang dikecualikan dari pengembalian antara lain makanan, akomodasi hotel, produk tembakau, kendaraan, serta layanan lainnya.

Sejumlah ahli menilai kebijakan ini akan menjadi magnet baru bagi wisatawan, terlebih Arab Saudi mencatat rekor pengeluaran wisatawan asing mencapai 154 miliar riyal (sekitar 41 miliar dolar AS) pada 2024, naik 14% dari tahun sebelumnya. Diperkirakan, jumlah kunjungan wisatawan asing akan meningkat antara 15 hingga 20 persen dalam beberapa tahun ke depan, seiring kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan.

Pakar pariwisata, Muhammad Al-Abdul Karim, menekankan bahwa keputusan ini merupakan lompatan strategis dalam memperkuat daya saing Saudi sebagai destinasi global. “Langkah ini meningkatkan kepuasan pengunjung dan memberikan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya belanja,” ujarnya.

Ia juga menyarankan wisatawan untuk menyimpan semua faktur dari toko partisipan, memastikan pengisian data paspor saat pembayaran, dan mendatangi titik pengembalian pajak sebelum keberangkatan.

Dengan semakin ramahnya kebijakan terhadap wisatawan, termasuk visa elektronik dan peningkatan fasilitas hiburan, Arab Saudi tampaknya semakin siap menjadi pusat pariwisata utama di kawasan — bahkan dunia.

Jakarta –‎ ‎Pemerintah meminta jangan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam marger PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.  

“Tidak boleh ada PHK [pegawai],” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital dalam keterangan dikutip pada Jumat, (18/4/2025).

Meutya menyampaikan keterangan tersebut setelah pemerintah mengesahkan marger antara XL dan Smartfren menjadi PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.  

Ia mengungkapkan, pemerintah menyetujui marger XL dan Smartfren tersebut ‎setelah melalui proses verifikasi akhir.

Menurutnya, penggabungan atau marger ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas.  

“Kita harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara lebih baik, efisien, inklusif dan terjangkau,” ujarnya. 

Ia menegaskan, marger ini untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden.

Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama dari hasil merger tersebut. 

Menurutnya, Pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16% pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang difokuskan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas.

Ia mengungkapkan, tidak hanya memberikan persetujuan merger, pihaknya juga meminta komitmen peningkatan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah 8.000 fasilitas layanan kesehatan dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.

Guna menjamin kualitas layanan selama masa transisi, Meutya menegaskan bahwa tidak boleh ada gangguan atau penurunan mutu layanan bagi pelanggan. 

Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengawasi layanan seluler terhadap para pelanggan yang jumlahnya 95 juta. 

“Jadi kita pastikan tidak akan terganggu bahkan tentu yang kita ingin pastikan juga agar layanannya bisa lebih baik ke depan,” tandasnya.