Jakarta – Tokoh publik sekaligus pengacara Zecky Alatas memberikan apresiasi terhadap Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Abdul Kadir Karding, yang menyatakan dukungan untuk mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia.

Menurut Zecky, keputusan tersebut tepat karena memberikan banyak manfaat, baik bagi PMI sendiri maupun bagi negara. Terlebih, keputusan ini telah mendapatkan restu dari Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

“Saya sangat mendukung pencabutan moratorium ini karena manfaatnya sangat besar. Para PMI bisa kembali bekerja dan memperoleh penghasilan untuk biaya hidup mereka serta keluarga di kampung. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk beribadah, termasuk menunaikan ibadah umrah dan haji,” ujar Zecky, Sabtu (15/3/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penempatan kembali PMI ke Saudi Arabia juga akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, karena para pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, ia berharap proses pembukaan moratorium ini tidak berlarut-larut.

“Saya mendapat informasi bahwa pencabutan moratorium ini direncanakan pada bulan Juni. Ini kabar baik, tetapi apakah tidak terlalu lama? Jika bisa dipercepat, tentu akan lebih baik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara,” tambahnya.

Zecky juga mengingatkan agar proses perekrutan dan pengambilan job order hingga penempatan PMI tidak dipersulit. Menurutnya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai mitra pemerintah telah berperan besar dalam mendukung negara melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh kepada mereka.

“Kita lihat di Indonesia, banyak pekerja dalam negeri yang terkena PHK setiap bulan bahkan setiap tahun. Para pengusaha P3MI telah berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan hak istimewa (previlege) serta perlindungan khusus bagi mereka,” tegasnya.

Terakhir, Zecky berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama bagi para pejuang devisa negara. Ia yakin dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, pencabutan moratorium ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menegaskan dukungan Komisi XIII terhadap penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal itu dalam rangka memaksimalkan tugasnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia menambahkan, Komisi XIII telah menegaskan keputusan yang mendukung penguatan SOTK BNPT melalui Rapat.

Menurutnya, SOTK BNPT yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perlu segera disesuaikan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Karena belum ada jawaban atau mungkin ada surat baru. Ya ini bahwa dari keputusan rapat kami, antara lain risalahnya adalah DPR RI Komisi XIII mendukung penguatan SOTK yang diusulkan BNPT agar dapat memaksimalkan tugasnya sesuai untuk memenuhi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,” ungkap Dewi dalam RDP Komisi XIII dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Lebih lanjut, Dewi meminta agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut membantu mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, yang menurutnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

“Saat ini kalau SOTK itu kan masih berproses di Kemenpan-RB, nantinya juga tentu ke Kemensetneg. Nah kami meminta agar Kemensetneg ini membantu percepatan dapat segera mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Perpres nomor 46 tahun 2010. Nah mengapa kami katakan seperti ini? Karena itu sudah tidak sesuai lagi,” ujarnya

Politisi Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya SOTK ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, serta menekankan bahwa Komisi XIII akan terus mendukung langkah-langkah strategis BNPT untuk kemajuan Indonesia.

“Dan juga tentunya SOTK ini penting disesuaikan. Sekarang karena sama-sama bermitra di Komisi XIII, tentu kita semua adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Ya ini untuk kemajuan di Indonesia ini,” tutupnya. ( )

Berbagai perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi di Banten dan Jakarta, turut buka suara, setelah melihat langsung lokasi Proyek Stretegis Nasional (PSN) di perbatasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Mengatasnamakan Koneksi Mahasiswa Banten – Jakarta, mendukung pembangunan PSN PIK2. Dan meminta pemerintah bersikap tegas pada pro kontra yang terjadi di lapangan.

Jakarta – Saat melihat lokasi Proyek Stretegis Nasional (PSN) di perbatasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), kamis siang (6/2), Koneksi Mahasiswa Banten Jakarta, berpendapat tentang manfaat jauh lebih besar dengan rencana PSN tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh M. SYARIF dari UIN Jakarta, bahwa kenyataan yang terlihat tidak seperti isu negatip yang berkembang diluar. Sehingga pihak Koneksi Mahasiswa Banten Jakarta, meminta para penyebar fitnah menghentikan perbuatannya.

“Kami datang ke lokasi, ingin membuktikan seperti apa dan bagaimana PSN. Dan kenyataannya tidak seperti isu negatip yang berkembang,” papar M. Syarif selaku juru bicara mahasiswa.

Dalam hal ini, pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), telah menjadi perhatian publik. Sehingga memicu pro dan kontra di masyarakat.

“Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif, kami melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan dan berdialog dengan berbagai pihak untuk melakukan tabayyun terhadap isu-isu yang beredar,” ujar M. Syarif.

Dalam pandangannya, Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah program prioritas pemerintah yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. PIK 2, yang berada di kawasan pesisir Jakarta Utara dan Tangerang, adalah salah satu PSN yang dirancang sebagai kawasan kota mandiri modern.

Proyek ini mencakup pengembangan hunian, pusat bisnis, fasilitas komersial, dan destinasi wisata, serta dirancang dengan konsep kota pintar dan ramah lingkungan. Dengan akses infrastruktur yang strategis, seperti jalan tol dan transportasi umum, PIK 2 diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan.

“Saat mengunjungi lokasi pembangunan PIK 2, kami terkesan dan meski pertama kali, adalah betapa masifnya proyek ini. Jalan-jalan utama sudah tertata dengan baik, dan beberapa bangunan komersial dan residensial telah memasuki tahap akhir konstruksi. Kawasan ini juga memperlihatkan fasilitas umum yang sedang dibangun, seperti taman hijau, jalur pedestrian, dan ruang terbuka publik,” papar M. Syarif.

Diakui M. Syarif desain infrastruktur di PIK yang modern dan fokus pada keberlanjutan, begitu terancang sesuai perkembangan jaman. Termasuk sistem drainase terlihat sedang diperbaiki untuk mengantisipasi risiko banjir, sebuah langkah yang penting untuk kawasan pesisir.

“Kami juga mendengar berbagai kekhawatiran dari masyarakat lokal dan aktivis lingkungan, yang kemudian saya coba verifikasi melalui dialog langsung,” jelas M. Syarif.

Tabayyun: Mendengar Berbagai Perspektif

1. Pandangan Pengembang:
   Pihak pengembang menjelaskan bahwa PIK 2 dirancang sebagai kota berkonsep smart city dengan pendekatan ramah lingkungan. Komitmen mereka meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung kehidupan perkotaan modern.
2. Tanggapan Masyarakat Lokal:
   Sebagian besar masyarakat sekitar menyambut baik pembangunan ini karena menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha. Namun, beberapa warga khawatir bahwa harga tanah dan biaya hidup akan meningkat, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kritik dari Aktivis Lingkungan:
   Aktivis lingkungan menyoroti dampak pembangunan terhadap ekosistem pesisir, khususnya keberadaan mangrove yang penting untuk mitigasi bencana dan keseimbangan ekologi. Mereka menuntut transparansi lebih lanjut dalam pengelolaan lingkungan kawasan tersebut.

Pro-Kontra yang Perlu Dikelola

Proyek sebesar PIK 2 tentu tidak terlepas dari pro dan kontra. Di satu sisi, pembangunan ini membawa manfaat besar, seperti peningkatan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan peluang bisnis baru. Namun, di sisi lain, isu lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan risiko gentrifikasi menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan.

Mendukung dengan Pendekatan Bijak

Berdasarkan kunjungan langsung dan dialog yang dilakukan, saya berpendapat bahwa dukungan terhadap pembangunan PIK 2 tetap diperlukan, dengan syarat bahwa pemerintah, pengembang, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengelola dampak yang muncul. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

Pengawasan Lingkungan: Memastikan pembangunan tidak merusak ekosistem pesisir, khususnya mangrove.

Keterbukaan Informasi: Memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai dampak dan manfaat proyek.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Mengutamakan pelibatan masyarakat sekitar dalam pembangunan dan pengelolaan

Pembangunan PSN PIK 2 adalah peluang besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Namun, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak, pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana dan inklusif. Dengan pendekatan yang adil, proyek ini bisa menjadi contoh bagaimana pembangunan skala besar dapat membawa kemajuan tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.