Jakarta –‎ Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menghadiri forum tingkat tinggi United Nations Ocean Conference (UNOC).

Dwikorita di Jakarta, Senin, (16/6/2025), mengatakan, dirinya hadir mewakili Pemerintah Indonesia dalam forum UNOC yang berlangsung selama dua hari di Nice, Prancis.

Dwikorita dalam forum tersebut menyampaikan pentingnya keberlanjutan sistem peringatan dini bencana di tengah tantangan kepemimpinan daerah yang kerap berubah-ubah. 

Peningkatan kesadaran dunia terhadap mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi dan tsunami, kata Dwikorita, merupakan kabar baik dan sangat diapresiasi. 

Namun, lanjut dia dalam forum yang berlangsung pada 9–10 Juni 2025‎ tersebut, peningkatan kesadaran saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kesinambungan tindakan nyata di tingkat lokal atau daerah.

“Satu kota di Indonesia sudah kami siapkan dengan sistem peringatan dini tsunami secara komprehensif,” ujarnya.

Semua unsur terlibat, dari pembuat kebijakan, peneliti, universitas, masyarakat hingga pemimpin daerah. Tapi ketika kepemimpinan di daerah tersebut berganti, semua kebijakan itu “masuk laci”. 

“Tiga tahun kemudian, tsunami terjadi. Dan mereka tidak siap,” kata Dwikorita.

Ia menggarisbawahi bahwa bencana di era perubahan iklim kini semakin tidak bisa diprediksi. Contohnya, munculnya Siklon Tropis Seroja tahun 2021 yang secara teori tidak seharusnya terbentuk di dalam wilayah tropis Indonesia, yaitu Wilayah yang berada diantara 10 derajat Lintang Utara hingga 10 derajat Lintang Selatan. 

“Siklon tropis seharusnya tidak terbentuk di dalam zona tropis trrdebut, namun kenyataannya hal tersebut terjadi,” tandasnya.‎

Menurut dia, peristiwa itu menjadi bukti bahwa pendekatan mitigasi dan peringatan dini harus terus dikembangkan dan tidak boleh bergantung pada keberuntungan semata.

“Ini mengejutkan kami dan menunjukkan bahwa tantangan bencana semakin tidak terduga,” tegasnya.

Dalam konteks penguatan sistem peringatan dini, Dwikorita juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan observasi laut dalam, yang terus berkembang di banyak negara. 

Namun ia mengingatkan bahwa teknologi tanpa dukungan sosial-politik yang konsisten akan sia-sia.

“Kita belajar bahwa saat semua orang siap, entah bagaimana bencana tidak terjadi,” katanya. 

“Tapi saat kita mulai lengah, bencana bisa datang. Inilah refleksi penting yang harus dijaga kesinambungannya oleh semua pihak,” ujarnya.

Dwikorita mengapresiasi pelajaran dari berbagai negara seperti Jamaika, Afrika Selatan, Brasil, dan negara-negara Pasifik, yang menjadi inspirasi dalam membangun ketahanan menghadapi bencana laut. 

Namun menurut Dwikoritka, pembelajaran terpenting tetap berada pada bagaimana menjaga kesinambungan komitmen, terutama di level lokal atau daerah.

Jakarta – Tokoh publik sekaligus pengacara Zecky Alatas memberikan apresiasi terhadap Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Abdul Kadir Karding, yang menyatakan dukungan untuk mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia.

Menurut Zecky, keputusan tersebut tepat karena memberikan banyak manfaat, baik bagi PMI sendiri maupun bagi negara. Terlebih, keputusan ini telah mendapatkan restu dari Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

“Saya sangat mendukung pencabutan moratorium ini karena manfaatnya sangat besar. Para PMI bisa kembali bekerja dan memperoleh penghasilan untuk biaya hidup mereka serta keluarga di kampung. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk beribadah, termasuk menunaikan ibadah umrah dan haji,” ujar Zecky, Sabtu (15/3/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penempatan kembali PMI ke Saudi Arabia juga akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, karena para pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, ia berharap proses pembukaan moratorium ini tidak berlarut-larut.

“Saya mendapat informasi bahwa pencabutan moratorium ini direncanakan pada bulan Juni. Ini kabar baik, tetapi apakah tidak terlalu lama? Jika bisa dipercepat, tentu akan lebih baik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara,” tambahnya.

Zecky juga mengingatkan agar proses perekrutan dan pengambilan job order hingga penempatan PMI tidak dipersulit. Menurutnya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai mitra pemerintah telah berperan besar dalam mendukung negara melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh kepada mereka.

“Kita lihat di Indonesia, banyak pekerja dalam negeri yang terkena PHK setiap bulan bahkan setiap tahun. Para pengusaha P3MI telah berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan hak istimewa (previlege) serta perlindungan khusus bagi mereka,” tegasnya.

Terakhir, Zecky berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama bagi para pejuang devisa negara. Ia yakin dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, pencabutan moratorium ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

• Budaya
• Ekonomi
• Entertainment
• Hukum
• Infotainment
• News
• Olahraga
• Politik
• Sosial

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menegaskan dukungan Komisi XIII terhadap penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal itu dalam rangka memaksimalkan tugasnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia menambahkan, Komisi XIII telah menegaskan keputusan yang mendukung penguatan SOTK BNPT melalui Rapat.

Menurutnya, SOTK BNPT yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perlu segera disesuaikan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Karena belum ada jawaban atau mungkin ada surat baru. Ya ini bahwa dari keputusan rapat kami, antara lain risalahnya adalah DPR RI Komisi XIII mendukung penguatan SOTK yang diusulkan BNPT agar dapat memaksimalkan tugasnya sesuai untuk memenuhi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,” ungkap Dewi dalam RDP Komisi XIII dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Lebih lanjut, Dewi meminta agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut membantu mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, yang menurutnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

“Saat ini kalau SOTK itu kan masih berproses di Kemenpan-RB, nantinya juga tentu ke Kemensetneg. Nah kami meminta agar Kemensetneg ini membantu percepatan dapat segera mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Perpres nomor 46 tahun 2010. Nah mengapa kami katakan seperti ini? Karena itu sudah tidak sesuai lagi,” ujarnya

Politisi Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya SOTK ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, serta menekankan bahwa Komisi XIII akan terus mendukung langkah-langkah strategis BNPT untuk kemajuan Indonesia.

“Dan juga tentunya SOTK ini penting disesuaikan. Sekarang karena sama-sama bermitra di Komisi XIII, tentu kita semua adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Ya ini untuk kemajuan di Indonesia ini,” tutupnya. ( )