Hukum

Ini Kronologi Korupsi dan Kejanggalan Kredit Sritex

Published

7 days ago

May 22, 2025

Mantan Dirut Bank DKI Jakarta, Zainuddin Mapa dan Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB, Dicky Syahbandinata, tersangka korupsi kedit ke Sritex. (Wartahot.news/Dok. Kejagung)

Jakarta – Kasus pemberian kredit dari Bank DKI Jakarta dan ‎Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) diberikan secara melawan hukum.

Lantas bagaimana kronologi kasus korupsi kredit ke PT Sritex? Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar, menjelaskannya.

“PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) merupakan Perseroan Terbatas yang beroperasi dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil,” katanya dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu malam, (21/5/2025).

Komposisi kepemilikan saham Sritex ‎yang merupakan perusahaan terbuka ini adalah PT Huddleston Indonesia sebesar 59,03% dan masyarakat sebesar 40,97%.

PT Sri Rejeki Isman, Tbk dalam laporan keuangannya menyatakan merugi US$1,08 miliar atau setara dengan Rp15,66 triliun pada 2021 lalu. Padahal, pada tahun 2020, masih mencatat keuntungan US$ 85,32 juta atau Rp1,24 triliun.

Qohar menyampaikan, itu merupakan suatu kejanggalan dan menjadi perhatian khusus dalam pengusutan kasus pemberian kredit kepada Sritex. “Ini [menjadi] konsentrasi dari teman-teman penyidik,” ujarnya.

PT Sri Rejeki Isman, Tbk dan entitas anak perusahaannya memiliki kredit dengan nilai total outstanding (tagihan yang belum dilunasi) hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp3.588.650.808.028,57 (Rp3,5 triliun).

Kredit tersebut, lanjut Qohar, kepada beberapa bank pemerintah baik yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara‎ (Himbara) maupun sejumlah bank milik daerah, antara lain:

1, ‎Bank Jateng Rp395.663.215.840,00

2. ‎Bank BJB Rp543.980.507.170,00

3. ‎Bank DKI Rp149.007.085.018,57

4. Sindikasi (Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI) + Rp2,5 triliun.

“S‎elain kredit tersebut di atas, Sritex juga mendapatkan pemberian kredit di 20 bank swasta,” katanya.

Sedangkan ‎dalam pemberian kredit Bank DKI Jakarta dan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) kepada Sritex dilakukan secara melawan hukum oleh pejabat tinggi kedua bank daerah tersebut.

Adapun pejabat tinggi yang melakuan perbuatan melawan hukum di Bank DKI Jakarta adalah Zainuddin Mapa selaku Dirut dan Dicky Syahbandinata selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Pemberian kredit kepada Sritex tersebut melawan hukum

karena mereka tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan, salah satunya tidak terpenuhinya syarat Kredit Modal Kerja, karena hasil penilaian dari Lembaga Pemeringkat Fitch dan Moodys.

Berdasarkan hasil penilaian lembaga tersebut bahwa ‎PT Sri Rezeki Isman, Tbk (Sritex) hanya memperoleh peringkat BB- atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi.

Pemberian kredit tanpa jaminan, kata Qohar, hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A yang seharusnya wajib dilakukan sebelum diberikan fasilitas kredit.

Pemberian kredit tersebut bertentangan dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank serta Undang-Undang (UU) RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bukan hanya itu, dalam pemberian kredit tersebut juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian, yakni Charater, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Bukan hanya soal menyalahi aturan pemberian kredit, lanjut Qohar, setelah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk mendapatkan kredit dari Bank DKI Jakarta dan Bank BJB, Dirut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, tidak menggunakannya sesuai tujuan memperoleh kredit.

Ia mengungkapkan, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja tetapi digunakan untuk membayar utang dan membeli aset nonproduktif.

‎K‎redit yang diberikan oleh Bank BJB dan Bank DKI Jakarta kepada Sritex Tbk saat ini macet dengan kolektibilitas 5 dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilainya lebih kecil dari total nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan jaminan.

‎‎PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, melalui putusan dengan Nomor Perkara: 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Pemberian kredit oleh PT Bank DKI Jakarta dan Bank BJB secara melawan hukum‎ tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp692.987.592.188 (Rp692 miliar)

Qodir mengungkapkan, Rp692 miliar itu dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar Rp3.588.650.808.028,57 (Rp3,5 triliun).

Penyidik Pidsus Kejagung kemudian menetapkan Iwan Setiawan Lukminto, Zainuddin Mapa, dan Dicky Syahbandinata sebagai tersangka.

Penyidik langsung menahan mereka selama ‎20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 9 Juni 2025.

Kejagung menyangka Iwan Setiawan Lukminto, Zainuddin Mapa, dan Dicky Syahbandinata melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Related Topics:Kejagung Korupsi Kredit Sritex

Up Next

BMKG Laporkan Ormas GRIB Jaya ke Polisi Terkait Pendudukan Lahan Negara

Don't Miss

Kejagung Tetapkan Dirut Sritex serta Eks Petinggi Bank DKI dan Bank BJB

Click to comment

Hukum

Kejati DK Jakarta Geledah Rumah 2 Tersangka Korupsi Telkom Rp431 Miliar

Published

23 hours ago

May 28, 2025

iwan author

Penyidik Kejati DK Jakarta menggeledah salah satu rumah tersangka korupsi Rp431 miliar pada PT Telkom. (Wartahot.news/Dok. Kejati DK Jakarta)

Jakarta – Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DK) Jakarta menggelah rumah 2 tersangka korupsi Rp431 miliar pada PT Telkom Indonesia.

”Penyidik telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda,” kata Syahron Hasibuan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DK Jakarta, Rabu, (28/5/2025).

Syaron menjelaskan, penyidik menggeledah rumah mantan pejabat PT Telkom tersebut pada Selasa, (27/5/2025), terkait kasus dugaan korupsi pembiayaan fiktif pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp431 miliar.

Kedua mantan pejabat PT Telkom yang rumahnya digeledah itu merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Adapun lokasi pertama yang digeledah adalah rumah tersangka AHMP yang sempat menjabat ‎General Manager (GM) Enterprise Segment Financial Management Service PT Telkom pada periode 2017–2020.

“Lokasi berada di Jalan Pondok Bambu Residence, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,” katanya.

Sedangkan lokasi kedua yang digeledah penyidik, yakni rumah tersangka HM, mantan Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom yang menjabat pada 2015–2017.

“Lokasi berada di Perumahan Jaka Permai, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat,” ujarnya.

Penyidik Kejati DK Jakarta menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi dari hasil penggeledahan di dua rumah mantan pejabat PT Telkom tersebut.

“Antara lain dokumen, laptop dan barang bukti elektronik lainnya, sertifikat, kendaran bermotor roda dua, dan sejumlah perhiasan,” katanya.

Syahron menyampaikan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti, serta bentuk komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” katanya.

Syahron menjelasan, kasus korupsi ini berawal dari kerja sama bisnis antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan sembilan perusahaan pada periode 2016–2018.

Kerja sama ini terkait pengadaan barang dengan anggaran yang berasal dari PT Telkom Indonesia, meskipun kegiatan tersebut berada di luar ruang lingkup core business perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi.

“PT Telkom Indonesia menunjuk empat anak perusahaan untuk melaksanakan proyek
tersebut,” katanya.

Adapun keempat anak perusahaan PT Telkom yang ditunjuk adalah‎ PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

Keempat anak perusahaan ini kemudian menunjuk sejumlah vendor yang merupakan
afiliasi dari sembilan perusahaan mitra.

“Namun dalam pelaksanaannya, proyek-proyek pengadaan tersebut diduga tidak pernah benar-benar dilakukan alias fiktif,” katanya.

Adapun kesembilan perusahaan tersebut dan nilai proyeknya, yakni:

1. PT ATA Energi
Baterai Lithium Ion dan genset senilai Rp64.440.715.060

2. PT International Vista Quanta
Smart Mobile Energy Storage Rp22.005.500.000

3. PT Japa Melindo Pratama
Material mekanikal (HVAC), elektrikal, dan elektronik untuk proyek Puri Orchad Apartemen Rp60.500.000.000

4. PT Green Energy Natural Gas
BPO Instalasi sistem gas processing plant-Gresik well head 3 Rp45.276.000.000

5. PT Fortuna Aneka Sarana Triguna
Smart supply chain management Rp13.200.000.000

6. PT Forthen Catar Nusantara
Penyediaan resource dan tools untuk pemeliharaan civil, mechanical & electrical (CME) Rp67.411.555.763

7. PT VSC Indonesia Satu
Penyediaan layanan total solusi multichannel pengelolaan visa Arab Rp33.000.000.000

8. PT Cantya Anzhana Mandiri
Smart café dan renovasi ruangan The Foundry 8 Kawasan Niaga Terpadu (SCBD) Lot 8 Rp114.943.704.851

9. PT Batavia Prima Jaya
Pengadaan hardware dashboard monitoring service & perangkat smart measurement CT scan Rp10.950.944.196

Total nilai proyek dari kerja sama sembilan perusahaan tersebut bersama empat anak perusahaan PT Telkom Indonesia mencapai Rp431.728.419.870 (Rp431 miliar).

Penyidik Kejati DK Jakarta telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan fiktif pada PT Telkom Indonesia sekitar Rp431 ini.

‎Adapun para tersangkanya yakni Direktur Utama (Dirut) PT Green Energy Natural Gas, OEW; GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom tahun 2017–2020,‎ AHMP; ‎dan Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom tahun 2015–2017, HM.

Selanjutnya, ‎Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara tahun 2016–2018, AH; Dirut PT Ata Energi, NH; Dirut PT International Vista Quanta, DT; dan Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa, KMR.

‎Kemudian, Dirut PT Forthen Catar Nusantara, AIM; Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri, DP; DirutPT Batavia Prima Jaya‎, RI; dan Dirut PT Japa Melindo Pratama, EF.

Penyidik Kejati DK Jakarta menyangka 11 orang ‎tersangka tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.‎

Hukum

Penyelundupan 2 Ton Sabu, TNI AL: Terbesar Sepanjang Sejarah

Published

2 days ago

May 27, 2025

iwan author

Penyergapan kapal tanker yang membawa 2 ton sabu yang akan diselundupkan di perairan Indonesia. (Wartahot.news/Dok. TNI AL)

Jakarta –‎ ‎‎TNI AL, Badan Narkotika Nasional (BNN RI), Direktorat Jenderal, Bea dan Cukai, serta Polda Kepri gagalkan penyelundupan 2 ton sabu.

‎Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) dalam keterangan pers pada Selasa, (27/5/2025), menyampaikan, jumlah barang bukti sabu tersebut terbesar sepanjang sejarah penyelundupan di Indonesia.

Dua Kapal Perang TNI AL, yakni KRI Surik-645 dan KRI Silea-858 turut berperan dalam penggagalan yang terjadi di Selatan Tanjung Piai, Perbatasan Indonesia-Malaysia pada Rabu, (21/5/2025).

Dalam pengungkapan kasus ini, diamankan 6 orang tersangka, terdiri dari 4 orang warga negara Indonesia (WNI), yakni HS, LC, FR, dan RH. Sementara 2 lainnya warga negara asing (WNA) asal Thailand, berinisial WP dan TL.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi akan ada penyelundupan sabu menggunakan kapal tanker melalui perairan Indonesia.‎

Informasi tersebut diperoleh dari laporan intelijen. Tim gabungan kemudian menganalisa informasi dan melakukan pemetaan serta observasi di sepanjang perairan Kepulauan Riau (Kepri).

Pada Rabu dini hari, (21/5/2025), yakni pukul 00.05 WIB, tim gabungan menghentikan Kapal Tanker Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga kuat sebagai target operasi.

Tim gabungan kemudian menggeledah kapal dan menemukan ‎31 kardus cokelat dibungkus plastik bening berisi puluhan bungkus plastik kemasan teh Guanyinwang hijau.

Bungkusan tersebut berisi serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika jenis sabu.

Selain itu, tim gabungan juga menemukan 36 kardus cokelat pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal. Sehingga total barang bukti yang ditemukan di kapal Sea Dragon Tarawa berjumlah 67 kardus berisi 2 ribu bungkus sabu.

Pangkoarmada I Laksda TNI Fauzi mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, menghadiri konferensi pers di Dermaga Pangkalan Bea Cukai, Tanjung Uncang, Batam.

Pangkoarmada I mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan ini atas perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sesuai program Asta Cita Presiden RI ke-7 “Basmi Peredaran Narkoba”.

“Kami melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Fauzi menyatakan, ‎TNI AL siap berkolaborasi dengan siapa pun untuk memberantas narkoba, khususnya di wilayah laut.

TNI AL selalu siap menjadi garda terdepan untuk mengadang masuknya narkoba ke perairan Indonesia.

“Kami berjanji tidak ada sejengkal [pun] perairan Indonesia yang bisa diraih oleh narkoba ini,” ujarnya.

Hukum

Ini Deretan Barbuk Hasil Penggeledahan di Apartemen 2 Stafsus Mendikbudristek

Published

2 days ago

May 27, 2025

iwan author

Ilustrasi penyidik Kejagung melaukan penggeledahan. (Wartahot.news/Dok. Kejagung)

Jakarta –‎ ‎Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah 24 barang bukti di antaranya handpohe, laptop, harddisk, hingga buku agenda dari apartemen 2 stafsus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Senin malam, (26/5/2025), merinci barang-barang yang disita hasil penggeledahan pada Rabu, (21/5/2025) tersebut.

Hasil penggeledahan di apartemen stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, FH di Apartemen Kuningan Place, Lt.12 B9, Jl Kuningan Mulia Lot. 15, RT 6, RW 1, Menteng Atas Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berupa barang bukti elektronik, yakni:

1. Satu unit laptop merk Asus Zenbook Notebook PC Warna Blue Savire dengan Model UX3405M, S/N: S5N0CX07U148212, Produk ID: 00342-42688-64745-AAOEM.

2.‎ Satu unit handphone merk Samsung warna gold dengan Model SM-A510FD, IMEI 1:356911/07997542/9, IMEI 2 :356912/07/997542/7, S/N: RR8H808D9VV.

3. ‎Satu unit handphone merk Samsung berwarna putih dengan Model SM-N750, S-N: RF1F33MMNCV IMEI:351665/06/035327/8.

4. S‎atu unit handphone merk Samsung wana biru dengan Model SM-A705F/DS, S/N: RR8M5116KCR, IMEI 1:355913/10/564220/6, IMEI 2:355914/10/564220/4.

5. ‎Satu unit handphone merk Samsung dengan Model SM-G 990E/DS S/N: RRCT2024DPD, IMEI 1: 355798870245552, IMEI 2: 359032560245557 berikut simcard Telkomsel nomor 081114925**‎.

Sedangkan dari apartemen Sfatsus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, JT di Apartemen Ciputra World 2 Tower Orchard / 30.06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, juga berupa barang bukti elektronik, yakni:

‎‎1. Satu unit harddisk eksternal kapasitas 1TB merk WD berwarna hitam S/N: WX32A70RSVZC, P/N: WDBYVG0010BBK-0B, Used Space: 167.053.348.864 bytes, Free Space: 833.115.136.000 bytes.

2. ‎Satu unit harddisk eksternal kapasitas 300GB merk WD berwarna merah S/N: WXEY08VFF268, P/N: WD3200MER-00 2209A Used Space: 6.531.383.296 bytes, Free Space: 313.330.429.952 bytes beserta dongle.

3. S‎atu unit flashdisk kapasitas 8GB berwarna hitam merah, Used Space: 1.507.852.288 bytes, Free Space: 6.232.801.280 bytes dengan stiker bertuliskan Transitional Justice and reconciliation Commission.

4. ‎Satu unit Laptop HP Envy x360 convertible berwarna hitam Serial No. 8CG923IJF1 dalam kondisi mati beserta charger.

Bukan hanya barang bukti elektronik, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari apartemen

JT, yaitu:

5. ‎S‎atu buah buku agenda warna biru merek Moleskine.

6.‎ S‎atu buah buku agenda warna biru merek Moleskine ujung sampul depan atas dan bawahnya robek.

7. ‎Satu buah buku agenda sampul warna biru bergambar tangkai dan bunga warna putih.

8. ‎S‎atu buah buku agenda sampul warna merah merek Noteletts.

9. S‎atu buah buku agenda sampul warna biru bertuliskan Hedayah.

10.‎ ‎Satu buah buku agenda sampul warna hijau bertuliskan Jinbo Business Notebook Plan.

11. ‎S‎atu buah buku agenda sampul warna hitam merek Daycraft.

12. ‎ S‎atu buah buku agenda sampul warna hitam bertuliskan Better Financing fot Better Health Achieving UHC PPJK Kemenkes RI.

13. ‎S‎atu buah buku agenda sampul warna merah merek Daycraft.

14. S‎atu buah buku agenda sampul warna coklat muda merek Typo.

15. ‎S‎atu buah buku agenda sampul warna hijau merek Smash.

‎16. Satu buah buku agenda sampul warna coklat tua merek Daycraft.

17. ‎S‎atu buah buku agenda sampul warna coklat tua merek Typo.

‎‎18. Satu buah buku agenda sampul warna hitam bertuliskan Merdeka Belajar HGN 2021.

‎19. Satu buah buku agenda sampul warna biru bertuliskan Majlis Keselamatan Negara Malaysia Jabatan Perdana Menteri.

Harli menyampaikan, Tim Jaksa Pidsus Kejagung menggeledah dua apartemen kediaman Stafsus Mendikbudristek setelah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRIN-38/F.2/Fd.2/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025,” ujarnya.

Peningkatan status penanganan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan ‎tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti terjadinya tindak pidana tersebut.

Harli menjelaskan, kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan tersebut berawal pada tahun 2020, Kemendikbudristek menyusun rencana untuk pengadaan bantuan peralatan TIK.

Bantuan tersebut untuk satuan Pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas yang ditujukan untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM).

Berdasarkan pengalaman ujicoba pengadaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kementerian Dikbudristek sebelumnya pada tahun 2018–‎2019 telah ditemukan berbagai kendala, di antaranya Chromebook hanya dapat efektif digunakan apabila terdapat jaringan internet.

Bahwa kondisi jaringan internet di Indonesia sampai saat ini diketahui belum merata, akibatnya penggunaan Chromebook sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pada satuan Pendidikan berjalan tidak efektif.

Lebih lanjut Harli menyampaikan, ‎dari pengalaman tersebut dan berdasarkan perbandingan beberapa Operating System (OS) lainnya, Tim Teknis Perencanaan Pembuatan Kajian Pengadaan Peralatan TIK dalam Kajian Pertama (Buku Putih) merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan OS Windows.

Namun, kata dia, Kemendikbudristek saat itu mengganti Kajian Pertama tersebut dengan kajian baru dengan menggunakan spesifikasi OS Chrome, yakni Chromebook.

“Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya,” ujar Harli.

‎Berdasarkan uraian peristiwa yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, ditemukan adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat.

Adapun modus atau caranya, mengarahkan kepada Tim Teknis yang baru agar dalam membuat Kajian Teknis Pengadaan Peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan laptop dengan OS Chromebook dalam proses pengadaan barang atau jasa.

“[Itu] bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan AKM serta kegiatan belajar mengajar,” tandasnya.

Selanjutnya, ‎atas dasar review kajian pengadaan TIK untuk satuan Pendidikan tersebut, Kemendikbudristek mengaanggarkan kegiatan pengadaan bantuan TIK bagi satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020–‎2022.

Adapun anggaranya sebesar Rp3.582.607.852.000 (Rp3,5 triliun) ‎dan untuk DAK sebesar Rp6.399.877.689.000 (Rp6,3 triliun).

“Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp9.982.485.541.000 (Rp9,9 triliun),” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kata Harli, ditemukan adanya peristiwa tindak pidana sehingga Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.‎