News
GNK Minta Maybrat Diawasi Serius, Dana Desa dan Otsus Harus Bebas dari Praktik KKN
JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti tata kelola pemerintahan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Ia meminta adanya pengawasan, supervisi, dan asistensi secara lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara dan dana pembangunan kampung.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026), Habib Syakur menegaskan bahwa upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maybrat perlu melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, serta penindakan tindak pidana korupsi.
“GNK berharap aparat penegak hukum yang secara khusus menangani penindakan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih sering melakukan supervisi dan asistensi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut juga perlu melibatkan BPKP dan BPK,” tegas Habib Syakur.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi setelah anggaran digunakan. Diperlukan pembinaan dan pendampingan secara langsung agar seluruh perangkat pemerintahan memahami tata kelola administrasi, perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Maybrat membutuhkan pembinaan yang serius dan tegas agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pemda Kabupaten Maybrat sepertinya perlu diberikan pembelajaran dan pembinaan yang sangat tegas mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik, termasuk administrasi pemerintahan yang benar. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Sorotan Habib Syakur juga berkaitan dengan kebijakan penyaluran Dana Desa tahap kedua Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Maybrat.
Sebagaimana diberitakan Antaranewspapuatengah.com, Kamis (12/11/2026), Pemerintah Kabupaten Maybrat menyalurkan Dana Desa tahap kedua sebesar Rp60.823.514.000 kepada 259 kampung untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah pedalaman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, mengatakan bahwa penyaluran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan kampung, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan sosial hingga tingkat kampung.
Pada hari yang sama, Pemkab Maybrat juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pembayaran honor kepada 120 tokoh masyarakat dan hamba Tuhan yang tersebar di 24 distrik.
Sekda Ferdinandus Taa menjelaskan bahwa pembayaran honor tersebut merupakan bagian dari program penguatan kelembagaan masyarakat yang bersumber dari alokasi Dana Otsus sebesar satu persen.
Menanggapi kebijakan tersebut, Habib Syakur mengingatkan agar besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar diikuti dengan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan sehingga penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Uang kesejahteraan dan Dana Desa, termasuk anggaran senilai Rp60,8 miliar yang sudah disalurkan, sebaiknya disertai pembimbingan dan pembelajaran agar penggunaannya terarah, tepat sasaran, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberadaan anggaran pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kampung, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemberdayaan kelembagaan lokal.
Selain meminta pengawasan dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, Habib Syakur juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, serta para raja di wilayah Maybrat untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, keterlibatan para pemangku kepentingan adat dan budaya sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan bersama.
Ia berharap para tokoh yang menerima dukungan melalui program penguatan kelembagaan masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal, menjadi bagian dari kontrol sosial, serta ikut mendorong transparansi dan tanggung jawab pemerintah.
“Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan para raja harus benar-benar dimaksimalkan. Mereka perlu memiliki kepedulian untuk mengawal Pemerintah Kabupaten Maybrat, mengawasi jalannya kinerja pemerintahan, dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Habib Syakur menegaskan, potensi sumber daya dan kekayaan wilayah Kabupaten Maybrat harus dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.
GNK berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, lembaga pemeriksa keuangan, serta para pemangku kepentingan adat dan budaya dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Harapan kita, seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Maybrat benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maybrat. Pemerintah harus bekerja dengan baik, anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab, dan masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari setiap program pembangunan,” pungkas Habib Syakur.
Ia berharap langkah pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Maybrat yang bersih, transparan, berintegritas, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
News
Polemik Suket Gibran Mengemuka, Erdi Surbakti Soroti Dugaan Persekongkolan dan Kepentingan Politik
JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti penanganan persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mempertanyakan konsistensi penerapan hukum oleh sejumlah lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026), Erdi menilai perbedaan proses dan putusan yang berkaitan dengan persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Menurut dia, setiap lembaga negara harus bekerja berdasarkan kewenangan, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa menimbulkan kesan adanya pertentangan antarlembaga.
Erdi bahkan mengemukakan dugaan adanya persekongkolan sejumlah pihak dalam rangkaian penanganan perkara tersebut. Namun, ia menegaskan pandangan itu merupakan penilaiannya yang perlu diuji melalui fakta, dokumen, dan proses pembuktian hukum.Erdi berpendapat, persoalan suket Gibran tidak dapat dilepaskan dari putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang sebelumnya telah diproses di MK.
Menurutnya, putusan yang menetapkan hasil pemilihan dan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus dihormati dalam sistem hukum nasional. Ia menilai, kepastian hukum perlu dijaga agar penerapan hukum tata negara, administrasi negara, perdata, maupun pidana tidak berjalan dengan penafsiran yang saling bertentangan.
“Rezim hukum nasional seharusnya saling menghormati. MK dan MA tidak seharusnya mempolitisasi suket Gibran sebagai sebuah kejahatan,” ujar Erdi.
Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan hukum harus ditempatkan sesuai objek perkara, kewenangan lembaga, serta konsekuensi hukum dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lebih lanjut, Erdi menyoroti proses penanganan perkara di MK yang menurut penafsirannya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sehingga permohonan ditolak.
Di sisi lain, ia mempertanyakan proses di MA yang disebutnya menghasilkan putusan mengenai ketidakabsahan suket Gibran.Bagi Erdi, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai objek sengketa, dasar kewenangan, pertimbangan hukum, dan prosedur pemeriksaan yang digunakan masing-masing lembaga.
Ia juga menilai, apabila benar terdapat proses registrasi dan pembacaan putusan dalam rentang waktu yang sama, kronologi tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak membangun persepsi bahwa proses peradilan berlangsung di luar mekanisme hukum yang semestinya.
Erdi menyebut rangkaian persoalan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kriminalisasi melalui proses hukum. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang memengaruhi penanganan perkara.
Meski demikian, dugaan kriminalisasi maupun persekongkolan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai fakta. Pembuktiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan independen, alat bukti yang sah, serta mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk memenangkan kepentingan politik ataupun menekan pihak tertentu.
Dalam pandangannya, Erdi turut mempertanyakan peran pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam memastikan persoalan hukum tersebut memperoleh perhatian secara objektif.
Ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan informasi yang utuh, proporsional, dan berdasarkan fakta mengenai perkembangan persoalan tersebut dari jajaran pembantunya.
Menurut Erdi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara disikapi secara hati-hati dan tidak berdasarkan informasi sepihak.
Erdi juga mengemukakan dugaan adanya kepentingan politik yang lebih luas di balik penanganan perkara yang berkaitan dengan Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menyinggung sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki posisi politik berseberangan dengan Gibran dan Jokowi. Selain itu, Erdi mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai isu politik dan hukum lainnya, termasuk isu mengenai dugaan penangkapan mantan Kapolri dengan tuduhan makar.
Namun, keterkaitan antara persoalan suket Gibran, dinamika politik, dan isu dugaan makar tersebut belum dapat dipastikan. Tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat tanpa bukti dan informasi yang dapat diverifikasi.
Erdi menegaskan bahwa persoalan ini tidak semestinya berkembang menjadi pertarungan kepentingan politik yang justru mengaburkan substansi hukum.
Ia mendorong MK, MA, KPU, serta pemerintah untuk memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat dijelaskan secara transparan, berdasarkan dokumen resmi, dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Menurutnya, independensi peradilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan siapa pun.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta dan aturan, bukan persepsi maupun kepentingan politik. Setiap lembaga negara harus mampu mempertanggungjawabkan proses dan keputusannya kepada publik,” demikian pokok pandangan Erdi.
Persoalan ini pada akhirnya membutuhkan penjelasan yang komprehensif dari lembaga-lembaga terkait. Klarifikasi resmi, keterbukaan dokumen, dan pengujian melalui mekanisme hukum menjadi langkah penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan demokrasi Indonesia.
News
Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Transparansi dan Keadilan dalam Raker Bersama Komisi III DPR RI
JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Kapolri mengingatkan seluruh jajaran kepolisian bahwa kepercayaan publik merupakan aset penting yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan penegakan hukum secara transparan dan adil.
Kapolri juga menekankan bahwa setiap personel Polri harus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, kehadiran kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri di berbagai daerah untuk terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, komitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga menjadi bagian penting dari upaya Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR RI tersebut berlangsung tertib, lancar, serta dalam situasi aman dan kondusif.
Melalui forum tersebut, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme institusi dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
News
Suara dari Papua untuk Istana, Abdul Kahar Dorong Pengganti Wapres Berintegritas dan Berpihak kepada Rakyat
JAYAPURA – Dinamika ketatanegaraan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Momentum tersebut dinilai sebagai kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional dengan mengedepankan integritas, komitmen terhadap pemerintahan bersih, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Tokoh Muslim Papua sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Pegunungan, H. Abdul Kahar Yelipele, M.Pd.I., menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta berpedoman pada konstitusi.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 12 November 2026 harus disikapi secara dewasa dan konstitusional.Ia menilai, seluruh lembaga negara perlu menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.
“Dari ufuk timur Indonesia, khususnya Tanah Papua, kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat agenda pembangunan nasional, serta memastikan setiap kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Abdul Kahar dalam pandangannya, Minggu (15/11/2026).
Abdul Kahar menegaskan, figur yang nantinya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden harus memiliki integritas pribadi, kapasitas kenegarawanan, wawasan kebangsaan, serta komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik atau simbol kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.Ia mengemukakan sejumlah kriteria yang perlu menjadi pertimbangan dalam proses pencarian calon Wakil Presiden pengganti.
Pertama, memiliki integritas dan rekam jejak yang mencerminkan kejujuran, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab publik.
Kedua, mempunyai kapasitas kenegarawanan dan pemahaman kebangsaan, termasuk kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, menjaga persatuan, serta merawat keberagaman masyarakat Indonesia.
Ketiga, mempunyai perhatian serius terhadap pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah Indonesia bagian timur dan Tanah Papua yang masih membutuhkan percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua.
Keempat, memiliki keteladanan moral, keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, serta kesediaan mengabdikan kemampuan dan pengalamannya untuk kemajuan bangsa.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kedudukan, tetapi juga integritas, keberanian moral, dan komitmen nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Kahar berpandangan bahwa pencarian figur Wakil Presiden tidak semestinya hanya dibatasi oleh latar belakang kepartaian maupun lingkungan politik tertentu.
Menurutnya, partai politik memang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, kapasitas kepemimpinan dan pengabdian kepada negara juga dapat tumbuh dari berbagai lingkungan masyarakat.
Ia menilai Indonesia memiliki banyak tokoh agama, ulama, akademisi, cendekiawan, profesional, dan pemimpin masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam pendidikan, pembinaan moral, pembangunan sosial, perdamaian, serta penguatan persatuan nasional.
Abdul Kahar secara khusus menyoroti kontribusi para ulama dan tokoh agama yang memiliki pengalaman panjang dalam membina masyarakat, membangun toleransi, mendamaikan perbedaan, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Menurutnya, sebagian tokoh agama juga mempunyai pengalaman memimpin organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang dapat menjadi modal dalam pengabdian di tingkat nasional.
“Ruang pengabdian bagi ulama dan tokoh agama dalam kepemimpinan nasional patut dipertimbangkan secara terbuka. Namun, tentu harus tetap mengedepankan persyaratan konstitusional, kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa yang harus menjadi ukuran utama bukan semata-mata latar belakang seseorang, melainkan kualitas pribadi, rekam jejak pengabdian, kemampuan kepemimpinan, dan komitmennya terhadap kepentingan bangsa.
Dari Tanah Papua, Abdul Kahar juga menyampaikan harapan agar dinamika pergantian Wakil Presiden tidak mengurangi perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka dan proyek, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kampung dan daerah terpencil.
Pembangunan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua harus menjadi perhatian berkelanjutan pemerintah.
Selain itu, pemerintah diharapkan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan tokoh agama, pimpinan adat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat Papua.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap kearifan lokal, keadilan, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto senantiasa membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama, ulama, pimpinan adat, akademisi, dan masyarakat Papua. Aspirasi dari wilayah timur Indonesia harus menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan nasional,” katanya.
Abdul Kahar kembali menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Ia berharap figur yang nantinya mengemban jabatan tersebut mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan secara efektif, menjaga persatuan nasional, serta memastikan keadilan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Baginya, kepemimpinan nasional tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan siapa yang memperoleh jabatan, tetapi lebih jauh menyangkut bagaimana amanah negara dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kepemimpinan nasional harus menjadi ruang pengabdian, bukan sekadar perebutan kedudukan. Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang bersih, berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki komitmen kuat untuk melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun wilayah,” tutup Abdul Kahar.
Pandangan tersebut menjadi pesan dari Tanah Papua bahwa pembangunan dan kepemimpinan nasional harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan, persatuan, integritas, serta penghormatan terhadap keberagaman.
-
News2 days agoMayjen TNI (Purn.) Bambang Sutrisno Nyatakan Dukungan kepada Prof. Tubagus Bahrudin dalam Bursa Cawapres RI
-
Ekonomi2 weeks agoGEPPMI Fasilitasi 800 Calon PMI Ikuti Seleksi Kerja di Hotel Bintang Lima Turki
-
Politik2 days agoPBI Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
-
Infotainment4 weeks ago8 Finalis Puteri Anak dan Remaja Banten 2026 Siap Berlaga di Tingkat Nasional
-
Infotainment3 weeks agoEtenia Croft Rayakan Nominasi AMI Awards 2026 Lewat Sahabat Terbaik Dance Competition
-
News1 day agoKapolri Suyudi Ario Seto Ucapkan Selamat HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Apresiasi Dedikasi Personel
-
Sosial2 weeks agoBareskrim Polri Salurkan Bantuan UMKM Pengayah Mart ke Pura Adhitya Jaya Rawamangun
-
Ekonomi4 weeks agoMenjawab Kelangkaan Ahli Data Center, Maxon Engineering Bangun Pusat Pelatihan Teknis Pertama di indonesia
