Connect with us

News

Bursa Wapres Menghangat, Relawan Tegak Lurus Prabowo Sodorkan Nama Gus Ipul-Dasco kepada Presiden

Published

on

JAKARTA – Dinamika politik nasional menjelang pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menjadi perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri pada 12 November 2026. Menyikapi kekosongan tersebut, Relawan Tegak Lurus Prabowo mulai menyuarakan figur yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman pemerintahan, serta kekuatan sosial untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Relawan Tegak Lurus Prabowo, Ir. H. Arse Pane, S.H., secara terbuka menyodorkan nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI.

Menurut Arse Pane, Gus Ipul memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan, pengalaman kepemimpinan organisasi, serta kedekatan dengan masyarakat akar rumput. Kombinasi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membantu Presiden Prabowo menjalankan agenda strategis pemerintahan, khususnya mewujudkan target Asta Cita.

“Kami dari Relawan Tegak Lurus Prabowo mengingatkan Presiden agar benar-benar mempertimbangkan sosok wakil yang tepat. Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengalaman, integritas, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat,” ungkap Arse Pane kepada media, Selasa (17/11/2026).

Arse Pane menilai Saifullah Yusuf bukanlah figur baru dalam panggung politik nasional. Pada usia 62 tahun, Gus Ipul memiliki perjalanan panjang dalam organisasi kemasyarakatan, legislatif, pemerintahan daerah, hingga kabinet pemerintahan.

Menurutnya, salah satu kekuatan Gus Ipul terletak pada kedekatannya dengan lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan kalangan Nahdliyin yang memiliki jaringan sosial serta keagamaan luas di berbagai daerah Indonesia.

“Kalau kita berbicara tentang kekuatan sosial dan basis masyarakat, kalangan Nahdliyin merupakan salah satu kekuatan besar bangsa ini. Gus Ipul memiliki pengalaman panjang membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari sisi popularitas, pengalaman, dan jaringan organisasi, beliau sudah sangat dikenal,” ujar Arse.

Ia juga menyoroti kiprah Gus Ipul dalam Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama. Saifullah Yusuf pernah menjabat Ketua Umum GP Ansor selama dua periode, yakni 2000–2010, serta Sekretaris Jenderal PBNU periode 2022–2027.

Pengalaman organisasi tersebut dinilai memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial, keagamaan, kebangsaan, dan kepemudaan.Selain pengalaman organisasi, Gus Ipul mempunyai perjalanan panjang di bidang pemerintahan.

Ia pernah menjadi anggota DPR RI pada awal reformasi, kemudian dipercaya menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, periode 2004–2007.

Karier pemerintahan Gus Ipul berlanjut sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode, mendampingi Gubernur Soekarwo pada 2009–2019.Selanjutnya, ia menjabat Wali Kota Pasuruan periode 2021–2024 sebelum dipercaya menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia pada 11 September 2024.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan Arse Pane menilai Gus Ipul mempunyai bekal memadai untuk menjalankan tugas kenegaraan apabila mendapatkan kepercayaan dari Presiden dan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme konstitusi.

Arse Pane juga menyoroti kiprah Gus Ipul sebagai Menteri Sosial, terutama dalam mendorong program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Program pendidikan berbasis asrama tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Bahkan, pada 12 November 2026, Gus Ipul melantik 2.394 guru Sekolah Rakyat yang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Program Sekolah Rakyat merupakan langkah penting untuk membangun masa depan generasi bangsa. Gus Ipul telah memperlihatkan keterlibatannya dalam menjalankan program tersebut. Ini menjadi salah satu catatan yang patut diperhitungkan,” kata Arse.

Menurutnya, keberhasilan menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan figur yang akan mendampingi Presiden.

Di tengah munculnya usulan terhadap Gus Ipul, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.

Dasco merupakan salah satu tokoh penting Partai Gerindra yang menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo serta posisinya dalam struktur politik dan parlemen membuat namanya turut diperbincangkan oleh sejumlah kalangan.

Pada Selasa (17/11/2026), Dasco bahkan telah memberikan tanggapan mengenai dukungan sejumlah pihak terhadap dirinya untuk menjadi Wakil Presiden.

Ia mengajak semua pihak menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI.

Dengan demikian, munculnya nama Dasco maupun Gus Ipul masih berada dalam ranah aspirasi dan wacana politik. Belum ada penetapan resmi mengenai siapa figur yang akan diajukan Presiden Prabowo.

Bagi Arse Pane, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau memiliki posisi strategis dalam partai politik.

Lebih dari itu, figur yang dipilih harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, serta membantu mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Ia berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang berbagai aspek, mulai dari pengalaman pemerintahan, kemampuan kepemimpinan, integritas, rekam jejak pengabdian, hingga kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa.

“Kami tidak sedang berbicara tentang kepentingan kelompok atau golongan. Yang kami dorong adalah kepentingan bangsa dan negara. Presiden membutuhkan wakil yang bisa bekerja, memahami persoalan rakyat, memiliki pengalaman pemerintahan, dan mampu memperkuat agenda Asta Cita,” tegasnya.

Arse kembali menegaskan bahwa Gus Ipul merupakan salah satu figur yang menurut Relawan Tegak Lurus Prabowo patut masuk dalam pertimbangan Presiden.

“Kami melihat Gus Ipul memiliki pengalaman yang panjang, baik di organisasi, legislatif, pemerintahan daerah maupun kabinet. Karena itu, kami menyodorkan nama Saifullah Yusuf sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Arse Pane.

Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang, dengan batas waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan demikian, keputusan akhir berada pada mekanisme konstitusional, sedangkan berbagai aspirasi dan usulan masyarakat menjadi bagian dari dinamika demokrasi dalam menentukan figur terbaik untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Polemik Suket Gibran Mengemuka, Erdi Surbakti Soroti Dugaan Persekongkolan dan Kepentingan Politik

Published

on

JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti penanganan persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mempertanyakan konsistensi penerapan hukum oleh sejumlah lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026), Erdi menilai perbedaan proses dan putusan yang berkaitan dengan persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Menurut dia, setiap lembaga negara harus bekerja berdasarkan kewenangan, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa menimbulkan kesan adanya pertentangan antarlembaga.

Erdi bahkan mengemukakan dugaan adanya persekongkolan sejumlah pihak dalam rangkaian penanganan perkara tersebut. Namun, ia menegaskan pandangan itu merupakan penilaiannya yang perlu diuji melalui fakta, dokumen, dan proses pembuktian hukum.Erdi berpendapat, persoalan suket Gibran tidak dapat dilepaskan dari putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang sebelumnya telah diproses di MK.

Menurutnya, putusan yang menetapkan hasil pemilihan dan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus dihormati dalam sistem hukum nasional. Ia menilai, kepastian hukum perlu dijaga agar penerapan hukum tata negara, administrasi negara, perdata, maupun pidana tidak berjalan dengan penafsiran yang saling bertentangan.

“Rezim hukum nasional seharusnya saling menghormati. MK dan MA tidak seharusnya mempolitisasi suket Gibran sebagai sebuah kejahatan,” ujar Erdi.

Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan hukum harus ditempatkan sesuai objek perkara, kewenangan lembaga, serta konsekuensi hukum dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, Erdi menyoroti proses penanganan perkara di MK yang menurut penafsirannya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sehingga permohonan ditolak.

Di sisi lain, ia mempertanyakan proses di MA yang disebutnya menghasilkan putusan mengenai ketidakabsahan suket Gibran.Bagi Erdi, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai objek sengketa, dasar kewenangan, pertimbangan hukum, dan prosedur pemeriksaan yang digunakan masing-masing lembaga.

Ia juga menilai, apabila benar terdapat proses registrasi dan pembacaan putusan dalam rentang waktu yang sama, kronologi tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menurutnya, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak membangun persepsi bahwa proses peradilan berlangsung di luar mekanisme hukum yang semestinya.

Erdi menyebut rangkaian persoalan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kriminalisasi melalui proses hukum. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang memengaruhi penanganan perkara.

Meski demikian, dugaan kriminalisasi maupun persekongkolan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai fakta. Pembuktiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan independen, alat bukti yang sah, serta mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk memenangkan kepentingan politik ataupun menekan pihak tertentu.

Dalam pandangannya, Erdi turut mempertanyakan peran pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam memastikan persoalan hukum tersebut memperoleh perhatian secara objektif.

Ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan informasi yang utuh, proporsional, dan berdasarkan fakta mengenai perkembangan persoalan tersebut dari jajaran pembantunya.

Menurut Erdi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara disikapi secara hati-hati dan tidak berdasarkan informasi sepihak.

Erdi juga mengemukakan dugaan adanya kepentingan politik yang lebih luas di balik penanganan perkara yang berkaitan dengan Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menyinggung sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki posisi politik berseberangan dengan Gibran dan Jokowi. Selain itu, Erdi mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai isu politik dan hukum lainnya, termasuk isu mengenai dugaan penangkapan mantan Kapolri dengan tuduhan makar.

Namun, keterkaitan antara persoalan suket Gibran, dinamika politik, dan isu dugaan makar tersebut belum dapat dipastikan. Tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat tanpa bukti dan informasi yang dapat diverifikasi.

Erdi menegaskan bahwa persoalan ini tidak semestinya berkembang menjadi pertarungan kepentingan politik yang justru mengaburkan substansi hukum.

Ia mendorong MK, MA, KPU, serta pemerintah untuk memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat dijelaskan secara transparan, berdasarkan dokumen resmi, dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Menurutnya, independensi peradilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan siapa pun.

“Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta dan aturan, bukan persepsi maupun kepentingan politik. Setiap lembaga negara harus mampu mempertanggungjawabkan proses dan keputusannya kepada publik,” demikian pokok pandangan Erdi.

Persoalan ini pada akhirnya membutuhkan penjelasan yang komprehensif dari lembaga-lembaga terkait. Klarifikasi resmi, keterbukaan dokumen, dan pengujian melalui mekanisme hukum menjadi langkah penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan demokrasi Indonesia.

Continue Reading

News

Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Transparansi dan Keadilan dalam Raker Bersama Komisi III DPR RI

Published

on

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Penegasan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengingatkan seluruh jajaran kepolisian bahwa kepercayaan publik merupakan aset penting yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan penegakan hukum secara transparan dan adil.

Kapolri juga menekankan bahwa setiap personel Polri harus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, kehadiran kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri di berbagai daerah untuk terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, komitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga menjadi bagian penting dari upaya Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR RI tersebut berlangsung tertib, lancar, serta dalam situasi aman dan kondusif.

Melalui forum tersebut, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme institusi dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Continue Reading

News

GNK Minta Maybrat Diawasi Serius, Dana Desa dan Otsus Harus Bebas dari Praktik KKN

Published

on

JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti tata kelola pemerintahan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Ia meminta adanya pengawasan, supervisi, dan asistensi secara lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara dan dana pembangunan kampung.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026), Habib Syakur menegaskan bahwa upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maybrat perlu melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, serta penindakan tindak pidana korupsi.

“GNK berharap aparat penegak hukum yang secara khusus menangani penindakan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih sering melakukan supervisi dan asistensi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut juga perlu melibatkan BPKP dan BPK,” tegas Habib Syakur.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi setelah anggaran digunakan. Diperlukan pembinaan dan pendampingan secara langsung agar seluruh perangkat pemerintahan memahami tata kelola administrasi, perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Maybrat membutuhkan pembinaan yang serius dan tegas agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pemda Kabupaten Maybrat sepertinya perlu diberikan pembelajaran dan pembinaan yang sangat tegas mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik, termasuk administrasi pemerintahan yang benar. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.

Sorotan Habib Syakur juga berkaitan dengan kebijakan penyaluran Dana Desa tahap kedua Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Maybrat.

Sebagaimana diberitakan Antaranewspapuatengah.com, Kamis (12/11/2026), Pemerintah Kabupaten Maybrat menyalurkan Dana Desa tahap kedua sebesar Rp60.823.514.000 kepada 259 kampung untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah pedalaman.

Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, mengatakan bahwa penyaluran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan kampung, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan sosial hingga tingkat kampung.

Pada hari yang sama, Pemkab Maybrat juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pembayaran honor kepada 120 tokoh masyarakat dan hamba Tuhan yang tersebar di 24 distrik.

Sekda Ferdinandus Taa menjelaskan bahwa pembayaran honor tersebut merupakan bagian dari program penguatan kelembagaan masyarakat yang bersumber dari alokasi Dana Otsus sebesar satu persen.

Menanggapi kebijakan tersebut, Habib Syakur mengingatkan agar besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar diikuti dengan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan sehingga penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Uang kesejahteraan dan Dana Desa, termasuk anggaran senilai Rp60,8 miliar yang sudah disalurkan, sebaiknya disertai pembimbingan dan pembelajaran agar penggunaannya terarah, tepat sasaran, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menekankan bahwa keberadaan anggaran pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kampung, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemberdayaan kelembagaan lokal.

Selain meminta pengawasan dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, Habib Syakur juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, serta para raja di wilayah Maybrat untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, keterlibatan para pemangku kepentingan adat dan budaya sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan bersama.

Ia berharap para tokoh yang menerima dukungan melalui program penguatan kelembagaan masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal, menjadi bagian dari kontrol sosial, serta ikut mendorong transparansi dan tanggung jawab pemerintah.

“Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan para raja harus benar-benar dimaksimalkan. Mereka perlu memiliki kepedulian untuk mengawal Pemerintah Kabupaten Maybrat, mengawasi jalannya kinerja pemerintahan, dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Habib Syakur menegaskan, potensi sumber daya dan kekayaan wilayah Kabupaten Maybrat harus dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

GNK berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, lembaga pemeriksa keuangan, serta para pemangku kepentingan adat dan budaya dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Harapan kita, seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Maybrat benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maybrat. Pemerintah harus bekerja dengan baik, anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab, dan masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari setiap program pembangunan,” pungkas Habib Syakur.

Ia berharap langkah pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Maybrat yang bersih, transparan, berintegritas, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Continue Reading

TERKINI

News3 hours ago

Bursa Wapres Menghangat, Relawan Tegak Lurus Prabowo Sodorkan Nama Gus Ipul-Dasco kepada Presiden

JAKARTA – Dinamika politik nasional menjelang pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menjadi perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka...

Olahraga1 day ago

Putra Siregar Garap Baku Hantam, Siapkan Pertandingan Setiap Hari hingga Hadiah iPhone

JAKARTA – Pengusaha Putra Siregar melebarkan bisnisnya ke dunia olahraga tarung atau combat sport. Melalui kompetisi Baku Hantam, Putra ingin...

News2 days ago

Polemik Suket Gibran Mengemuka, Erdi Surbakti Soroti Dugaan Persekongkolan dan Kepentingan Politik

JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti penanganan persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran...

News3 days ago

Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Transparansi dan Keadilan dalam Raker Bersama Komisi III DPR RI

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk...

News3 days ago

GNK Minta Maybrat Diawasi Serius, Dana Desa dan Otsus Harus Bebas dari Praktik KKN

JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti tata kelola pemerintahan Kabupaten Maybrat, Papua...

News3 days ago

Suara dari Papua untuk Istana, Abdul Kahar Dorong Pengganti Wapres Berintegritas dan Berpihak kepada Rakyat

JAYAPURA – Dinamika ketatanegaraan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian berbagai elemen...

News3 days ago

Kapolri Suyudi Ario Seto Ucapkan Selamat HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Apresiasi Dedikasi Personel

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang...

News3 days ago

Kapolri Suyudi Instruksikan Jajaran Polri Berantas Premanisme hingga ke Akar-akarnya

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk memberantas aksi premanisme dan kejahatan jalanan yang...

News4 days ago

Mayjen TNI (Purn.) Bambang Sutrisno Nyatakan Dukungan kepada Prof. Tubagus Bahrudin dalam Bursa Cawapres RI

JAKARTA – Dukungan terhadap Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., untuk dipertimbangkan sebagai sosok yang dapat menggantikan Wakil Presiden...

Politik4 days ago

PBI Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya

JAKARTA – Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI) mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Usulan...

Trending