SULTENG — Pemecatan sepihak terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ibu Tuty, seorang PNS asal Sulawesi Tengah, yang mengaku diberhentikan secara sepihak tanpa proses yang jelas, didampingi kuasa hukumnya, Agus Susanto, SH., MH., menyuarakan harapannya agar ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah daerah.

“Sebetulnya kami tidak berniat membawa ini ke media. Tapi karena surat kami ke daerah dan pusat tidak direspons, akhirnya kami bersuara,” ujar Agus dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Agus, pemberhentian Ibu Tuty menyisakan sejumlah pertanyaan. Surat Keputusan (SK) pemberhentian dinilai tidak memenuhi prosedur, mulai dari tidak adanya stempel resmi dari gubernur hingga tanda tangan yang hanya menggunakan pulpen. Lebih jauh, ditemukan perbedaan data antara instansi pusat dan daerah. “Di pusat, beliau masih tercatat sebagai ASN aktif, tapi di daerah dinyatakan tidak lagi,” lanjutnya.

Ibu Tuty sendiri menyatakan telah menerima kenyataan bahwa dirinya tak lagi aktif sebagai PNS. Namun, ia berharap kejelasan dan keadilan, terutama terkait hak-haknya. Salah satunya adalah soal klaim asuransi dan dana TASPEN yang hingga kini terhambat karena belum diterbitkannya SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) oleh instansi terkait.

“Saya hanya ingin menyelesaikan semua dengan baik. Saya tidak mempermasalahkan diberhentikan. Saya hanya ingin hak saya sebagai ASN dipenuhi secara adil,” ungkap Ibu Tuty.

Ia juga menyesalkan kurangnya komunikasi dari pihak berwenang, termasuk janji Gubernur yang belum ditepati. “Awalnya saya sempat direspon langsung, tapi setelah saya menghubungi kembali, tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa langkah mereka murni demi mendapatkan kejelasan administrasi. Mereka berharap ada itikad baik dari pemerintah daerah agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan tidak berlarut-larut.

Pamekasan, 27 Juli 2025 — Kantor Bea Cukai Madura memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Pulau Madura, Jawa Timur. Langkah ini diambil menyusul maraknya temuan peredaran rokok tanpa pita cukai dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Novian Dermawan, menyatakan bahwa kondisi peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut tergolong memprihatinkan dan perlu penanganan serius. Untuk itu, Bea Cukai Madura menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna melakukan pengawasan yang lebih maksimal.

“Dengan kerja sama yang baik dan adanya koordinasi yang baik, kita dapat saling bertukar informasi, merumuskan strategi bersama, serta melakukan tindakan penegakan hukum secara lebih terintegrasi,” ujar Novian di Pamekasan, Minggu (27/7/2025).

Sejak sepekan terakhir, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pimpinan Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri di wilayah Madura. Novian menyebut seluruh institusi penegak hukum di Madura siap mendukung program pemberantasan rokok ilegal yang dicanangkan oleh Bea Cukai.

“Bahkan keempat institusi ini juga siap membantu melakukan operasi gabungan dengan upaya-upaya persuasif melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Menurut data Bea Cukai Madura, dalam periode 1 hingga 21 Januari 2025, sebanyak 5.004.659 batang rokok ilegal berhasil ditindak, dengan nilai perkiraan mencapai Rp7,5 miliar. Sementara itu, sepanjang Februari hingga Juni 2025, setidaknya terjadi 10 kali pengungkapan kasus pengiriman rokok ilegal di empat kabupaten se-Madura.

Penindakan tersebut dilakukan berkat kolaborasi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI.

“Dengan adanya sinergi dan dukungan dari aparat penegak hukum, kami berharap peredaran rokok ilegal di Pulau Madura bisa ditekan secara signifikan,” pungkas Novian.

Jakarta, 27 Juli 2025 — Pemerintah Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya eskalasi di perbatasan Thailand dan Kamboja. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roliansyah Sumirat, menyebut konflik tersebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara.

“Eskalasi di perbatasan Thailand dan Kamboja telah menjadi perhatian utama dunia. Ini bukan hanya masalah dua negara, tetapi juga menyangkut stabilitas kawasan,” ujarnya dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI, Minggu (27/07/2025).

Ia menegaskan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan kedua negara demi mendorong penyelesaian damai. “Indonesia meyakini cara damai menjadi solusi terbaik mengatasi konflik di antara kedua negara,” katanya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Roliansyah, secara aktif memantau perkembangan situasi dan mengingatkan pentingnya kerja sama regional agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. “Kawasan Asia Tenggara harus menghindari eskalasi konflik yang berpotensi meluas ke luar wilayah ASEAN,” jelasnya.

Menurutnya, ASEAN memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. “Prinsip perdamaian ASEAN sudah diatur dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan. Thailand dan Kamboja juga harus bertanggung jawab menjaga stabilitas demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Roliansyah menyatakan bahwa Indonesia siap berperan sebagai mediator bila diminta oleh kedua negara. Ia menilai kerja sama bilateral serta pendekatan dalam kerangka ASEAN adalah kunci meredakan ketegangan.

Di sisi lain, ia memastikan bahwa perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik menjadi prioritas utama. “Seluruh WNI dalam kondisi aman dan terpantau baik,” tegasnya.