Banjarnegara, 23 Mei 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM HARIMAU DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW DKI Jakarta, Neville GJ Muskita, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 LSM HARIMAU yang diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat persaudaraan, dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, DPW, DPC dari berbagai daerah, serta tamu undangan. Momentum ini menjadi ajang mempererat solidaritas organisasi sekaligus memperkuat komitmen perjuangan sosial kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum sekaligus Pendiri LSM HARIMAU, Bp. Tony Syaripudin Hidayat, SH, menyampaikan apresiasi atas perkembangan LSM HARIMAU yang semakin berkembang dan solid di berbagai wilayah Indonesia. Beliau berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota tetap menjaga kekompakan serta terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi, Bp. Budi Santoso, SE., MM., menegaskan bahwa LSM HARIMAU harus mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat secara nyata dan konsisten. Beliau juga mengingatkan agar seluruh anggota menjaga citra organisasi di mata masyarakat melalui kerja nyata, loyalitas, dan tindakan positif.

Pada momentum HUT ke-2 ini, LSM HARIMAU juga secara resmi melaunching website organisasi sebagai langkah penguatan di era digital dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, yaitu:

🌐 www.lsmharimau.com

Dengan hadirnya website resmi tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal LSM HARIMAU, mengetahui berbagai program dan kegiatan organisasi, serta mempermudah akses informasi dan komunikasi secara luas di tengah perkembangan dunia digital saat ini.

Tidak hanya menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada 100 anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan komitmen LSM HARIMAU terhadap masyarakat yang membutuhkan. Suasana haru dan kebersamaan begitu terasa saat santunan diberikan secara langsung kepada anak-anak yatim yang hadir.

Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville GJ Muskita, menyampaikan bahwa kehadiran DPW DKI Jakarta merupakan bentuk dukungan penuh terhadap kemajuan organisasi serta komitmen untuk terus menjaga solidaritas dan semangat perjuangan bersama.

Dengan mengusung semangat:
“Keberanian Adalah Identitas, Persatuan Adalah Tujuan”
LSM HARIMAU diharapkan semakin maju, profesional, dan terus menjadi organisasi yang berpihak kepada masyarakat serta membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

Tanjung Priok – Jakarta Utara :

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan kegiatan Apel dilanjutkan Patroli Cipta Kondisi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan pada Sabtu, 23 Mei 2026 mulai pukul 01.00 WIB hingga selesai di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli Cipkon KRYD dipimpin Perwira Pengawas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Agus Santoso, dengan melibatkan sebanyak 25 personel gabungan piket fungsi Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan kendaraan operasional berupa 4 unit KR4 Dinas Polri dan 1 unit KR4 Operasional guna mendukung mobilitas patroli di lapangan.

Adapun rute patroli meliputi kawasan Obyek Vital Nasional PT. Indonesia Power, PT. Salim Ivomas, serta pelaksanaan pemeriksaan dan razia di Perempatan Jalan Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat kegiatan Patroli Cipkon KRYD berlangsung, petugas memberikan arahan dan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security) di objek vital nasional PT. Indonesia Power dan PT. Salim Ivomas agar selalu meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas pengamanan. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat agar turut serta menjaga keamanan lingkungan, tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial, karena dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan mengganggu persatuan serta stabilitas keamanan.

Disamping itu Personel juga mensosialisasikan call center Layanan Polri 110 bebas pulsa dan siaga 24 jam, apabila melihat, mengetahui, mangalami suatu keadaan darurat gangguan kamtibmas maupun gangguan lainnya bisa langsung menghubungi 110, setiap pengaduan yang masuk pasti akan ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian.

Selain itu, personel juga melaksanakan operasi razia terhadap pengendara sepeda motor di kawasan Perempatan Jalan Nusantara sebagai langkah antisipasi terhadap tindak kriminalitas seperti begal, pencurian dengan pemberatan (Curat), dan pencurian dengan kekerasan (Curas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan Patroli Cipta Kondisi dilaksanakan secara mobile sebagai bentuk kesiapsiagaan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi aman, kondusif, terkendali dan kegiatan Kepelabuhanan berjalan lancar.
Patroli Cipkon Kegiatan Rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai bentuk komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Jaga Jakarta Jaga Priok di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya.

Sumber : Humas MIO Indonesia DKI Jakarta

Reporter : Edo

JAKARTA — Seorang perempuan berinisial DAK atau Dian Adrianti Kristiono dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penipuan dan penggelapan pinjaman uang dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp1,7 miliar.

Laporan tersebut diajukan oleh seorang pria berinisial RS pada 15 Mei 2026. Kasus itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1935/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

RS mengaku mulai mengenal Dian melalui seorang rekannya di Bali pada awal 2024. Menurutnya, hubungan mereka kemudian semakin dekat hingga Dian beberapa kali meminta bantuan, termasuk terkait urusan bisnis dan persoalan hukum.

Dalam keterangannya kepada wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Sabtu (23/5/2026), RS menyebut dirinya sempat memberikan pinjaman sebesar 80 ribu dolar Singapura atau lebih dari Rp1 miliar pada Maret 2025.

Uang tersebut, kata dia, dipinjam untuk kebutuhan usaha tambang dan dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu tiga bulan.

“Awalnya dijanjikan tiga bulan akan dikembalikan. Saya bantu karena merasa percaya dan kasihan. Saya juga bilang tidak mempermasalahkan bunga selama ada itikad baik untuk mengembalikan,” ujar RS.

Namun setelah jatuh tempo, pembayaran disebut tidak kunjung dilakukan. RS mengaku komunikasi dengan pihak terlapor juga mulai sulit dan alasan penundaan pembayaran terus berubah.

RS mengatakan dirinya kemudian mengetahui ada pihak lain yang juga mengaku mengalami persoalan serupa. Beberapa di antaranya disebut merupakan mantan pekerja, sopir, hingga asisten pribadi yang mengaku belum menerima pembayaran hak mereka.

“Ketika mulai ramai dibicarakan, muncul orang-orang lain yang mengaku mengalami hal serupa. Ada yang bilang bekerja tapi tidak digaji, ada juga yang mengaku urusan bisnisnya belum diselesaikan,” katanya.

Selain pinjaman pribadi, RS juga mengaku pernah membantu penanganan sejumlah persoalan hukum yang melibatkan Dian dan keluarganya. Namun biaya jasa hukum tersebut, menurut dia, sebagian belum dibayarkan sehingga total kerugian mencapai sekitar Rp1,7 miliar.

RS mengaku sudah beberapa kali mencoba menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum. Namun hingga kini disebut belum ada kepastian pembayaran.

“Sudah berkali-kali diberi waktu tambahan, mulai dua minggu sampai dua bulan, tapi belum ada realisasi,” ujarnya.

Ia juga mengaku sempat menerima jaminan berupa kendaraan mewah. Namun kendaraan tersebut disebut tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

Kuasa hukum RS dari Jakarta Legal Services, Diyanti Riyanita Polhaupessy, S.H. dan Friska Novelina N. Siburian, S.H., mengatakan pihaknya telah menempuh langkah persuasif sebelum akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum.

“Total kerugian klien kami sebesar Rp1,6 miliar. Kami sudah menempuh langkah persuasif dan hukum secara patut, namun selama ini hanya ada janji tanpa realisasi konkret,” ujar Diyanti.

Menurutnya, laporan polisi telah resmi diajukan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai KUHP lama maupun KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023.

Saat ini laporan tersebut masih dalam proses penanganan Polres Metro Jakarta Selatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dian Adrianti Kristiono maupun kuasa hukumnya terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dari pihak terlapor.

Kasus ini turut menjadi perhatian publik karena menyeret nama keluarga tokoh politik nasional. Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.