TANGERANG – PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Tangerang menyerahkan manfaat Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp30.034.500 kepada ahli waris almarhum Saefullah, Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan.

Penyerahan manfaat tersebut dilakukan pada Rabu (10/6/2026) sebagai bentuk komitmen TASPEN Tangerang dalam memberikan perlindungan sosial dan kepastian manfaat kepada peserta serta keluarga yang ditinggalkan.

Santunan Jaminan Kematian diberikan sebagai hak peserta sesuai ketentuan program yang dikelola TASPEN. Kehadiran manfaat tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga di tengah suasana duka.

Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) Tangerang, Apandi, menegaskan bahwa penyerahan manfaat ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TASPEN dalam memberikan perlindungan kepada ASN dan keluarganya.

“TASPEN Tangerang senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan andal kepada seluruh peserta. Penyerahan manfaat Jaminan Kematian kepada ahli waris almarhum Bapak Saefullah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami dalam memastikan hak peserta dapat diterima oleh keluarga yang ditinggalkan secara optimal,” ujar Apandi.

Menurutnya, manfaat tersebut diharapkan dapat membantu keluarga almarhum menghadapi masa sulit sekaligus memberikan ketenangan di tengah duka yang dirasakan.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, TASPEN terus memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan berkelanjutan bagi peserta dan keluarganya. Program Jaminan Kematian menjadi salah satu bentuk perlindungan yang memberikan dukungan finansial ketika peserta meninggal dunia.

Melalui penyaluran manfaat ini, TASPEN Tangerang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Dengan demikian, setiap hak peserta dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai prinsip pelayanan prima.

TASPEN Tangerang juga terus berupaya memastikan seluruh peserta dan ahli waris memperoleh akses layanan yang mudah, cepat, dan transparan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi kembali melakukan rotasi pejabat di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelantikan Saroha Manullang sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Saroha menggantikan Arvin Gumilang yang kini mendapat tugas baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat.

Penunjukan Saroha dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain serta menjadi pintu masuk aktivitas internasional di kawasan timur Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap institusi Imigrasi,” ujarnya.

Bagi Saroha, jabatan baru ini bukan sekadar promosi, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga pelayanan keimigrasian sekaligus mengawal kedaulatan negara.

Sebelum dipercaya memimpin Kanwil Imigrasi NTT, Saroha menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT. Pengalaman tersebut membuatnya cukup memahami berbagai tantangan yang dihadapi wilayah tersebut.

Menurutnya, Imigrasi harus hadir tidak hanya sebagai institusi pengawasan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat.

“Pergantian kepemimpinan bukan hanya soal estafet jabatan, tetapi bagaimana melanjutkan pengabdian, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” kata Saroha.

Saat ini, NTT menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam pengawasan lalu lintas orang asing, pelayanan paspor, pengelolaan izin tinggal, hingga pengamanan kawasan perbatasan negara.

Dengan kepemimpinan baru, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan keimigrasian sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas bagi masyarakat.

Jakarta – Kuasa hukum Budiman Tiang, Ade Ratnasari, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/6/2026), untuk menyampaikan laporan yang menurutnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, persoalan administrasi keimigrasian, serta sengketa yang disebut berdampak pada kepentingan masyarakat.

Ade Ratnasari mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan sejumlah informasi dan dokumen yang dinilai perlu ditelaah lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum.

“Kami datang membawa dokumen dan sejumlah materi pendukung untuk disampaikan melalui mekanisme resmi. Setelah ini tentu kami menunggu apakah akan ada pendalaman lanjutan dari KPK,” ujar Ade usai menyerahkan laporan.

Menurutnya, laporan yang disampaikan tidak hanya berisi dokumen administrasi, tetapi juga sejumlah materi pendukung lain yang diharapkan dapat membantu proses klarifikasi dan penelaahan oleh pihak berwenang.

Ade menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk memperoleh kepastian atas berbagai informasi yang berkembang di ruang publik.

“Kami tidak ingin membangun opini atau mengambil kesimpulan. Kami memilih menyerahkan apa yang kami miliki kepada lembaga yang memang berwenang melakukan pemeriksaan,” katanya.

Dalam keterangannya, Ade juga menyinggung persoalan yang berkaitan dengan keberadaan dua warga negara asing asal Rusia yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, terdapat sejumlah informasi yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari instansi terkait, khususnya mengenai perkembangan penanganan administrasi keimigrasian.

“Yang kami harapkan sederhana, yaitu adanya kepastian informasi. Kalau memang ada proses administrasi yang berjalan, masyarakat tentu berharap ada penjelasan sesuai kewenangan instansi agar tidak muncul perbedaan persepsi,” ujarnya.

Selain persoalan keimigrasian, Ade menyebut laporan tersebut turut memuat dugaan kerugian yang dialami sejumlah pihak dalam sengketa pertanahan. Salah satu pihak yang didampinginya adalah Budiman Tiang, yang menurutnya merasa dirugikan atas hak yang saat ini masih dipersengketakan.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya soal individu, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapat kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara terbuka dan profesional,” kata Ade.

Sebagai bagian dari upaya menyampaikan aspirasi melalui jalur kelembagaan, Ade mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada DPR RI.

Terkait substansi laporan yang diajukan ke KPK, Ade menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum dan tidak ingin mendahului hasil penyelidikan maupun pendalaman yang mungkin dilakukan.

“Kami percaya mekanisme hukum yang akan menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Tugas masyarakat adalah menyampaikan informasi dan bukti yang dimiliki melalui jalur yang benar,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal warga negara asing perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan tata kelola administrasi, transparansi, dan kepastian hukum.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pelaporan tersebut. Seluruh materi yang disampaikan masih berada pada tahap pelaporan dan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan adanya pelanggaran hukum.