Jakarta – Komedian Daus Mini resmi melaporkan dugaan pencatutan identitas yang dilakukan oleh tiga akun media sosial ke Polda Metro Jaya pada Jumat (7/8/2026). Laporan tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian dan akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Daus Mini, Ketum Brigade 08, Zecky Alatas, mengatakan laporan itu tercatat dengan Nomor: LP/B/5798/VIII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Menurut Zecky, proses pelaporan berlangsung lancar dan pihak kepolisian dinilai profesional dalam menerima laporan kliennya.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah buka laporan polisi. Sampai saat ini prosesnya tidak sulit, diberikan kemudahan, polisinya sangat profesional,” kata Zecky Alatas usai membuat laporan.

Ia menjelaskan bahwa surat tanda penerimaan laporan telah diterbitkan. Selanjutnya, penyidik akan melakukan proses penyelidikan, termasuk memanggil Daus Mini sebagai pelapor serta sejumlah saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Surat tanda penerimaan laporan sudah kita buat. Ini sudah berjalan prosesnya, tinggal menunggu pemanggilan berikutnya, saksi-saksi dan korban pastinya. Ini akan ditindaklanjuti oleh Ditreskrim Siber,” ujarnya.

Zecky menyebut terdapat tiga akun media sosial yang dilaporkan karena diduga menggunakan atau mencatut identitas Daus Mini tanpa izin.

Selain laporan dugaan pencatutan identitas, pihak Daus Mini juga membuka kemungkinan untuk membuat laporan polisi baru terkait persoalan lain yang dialami komedian tersebut.

Menurut Zecky, pihaknya berencana melaporkan dugaan pengancaman pembunuhan terhadap Daus Mini pada pekan depan.

“Semua ada tiga akun. Minggu depan akan ada laporan lagi dengan case yang berbeda. Ada pengancaman pembunuhan kepada klien kami,” ungkapnya.

Dalam laporan dugaan pencatutan identitas tersebut, Daus Mini dan kuasa hukumnya menggunakan Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum laporan.

Zecky menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan penyidik akan menerapkan pasal lain apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pelanggaran tambahan.

Saat ini, laporan tersebut berada dalam penanganan Ditreskrimsus Siber Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA – Polda Metro Jaya memulangkan tiga warga negara Indonesia (WNI) berinisial NAR, SS, dan NKR yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Libya. Ketiganya tiba secara bertahap di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Penjemputan pertama dilakukan terhadap SS asal Cianjur dan NAR asal Dompu pada Senin (3/8/2026) malam. Sementara itu, korban berinisial NKR tiba dan dijemput petugas pada Selasa (4/8/2026) siang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Iman Imanuddin mengatakan, pemulangan para korban merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya WNI yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.

“Alhamdulillah, malam ini kami dapat memulangkan dengan selamat dua korban, satu berasal dari Cianjur dan satu dari Dompu. Mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang dan tersangka dalam perkara ini telah kami lakukan penahanan,” kata Iman saat penjemputan, Senin (3/8/2026) Malam.

Kombes Iman menegaskan, penyidik akan terus melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap para pelaku maupun jaringan yang terlibat dalam pengiriman WNI secara ilegal ke luar negeri. Upaya penyelamatan dan pemulangan terhadap korban lainnya juga akan terus dilakukan.

“Kami akan terus melakukan upaya maksimal untuk menegakkan hukum terhadap para tersangka TPPO, sekaligus melakukan penyelamatan dan pemulangan korban dari tempat mereka dikirimkan secara ilegal. Ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya,” jelasnya.

Polda Metro Jaya memastikan proses penyidikan terhadap jaringan TPPO tersebut terus berjalan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi dan tidak memiliki dokumen penempatan yang sah.

Jakarta — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat berada di angka 80,4 persen setelah 21 bulan masa pemerintahan. Angka tersebut terungkap dalam hasil survei nasional yang dirilis Panel Survei Indonesia (PSI).

Survei ini memotret pandangan masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), BPJS Kesehatan, Sekolah Rakyat, bantuan sosial (Bansos/BLT), efisiensi anggaran, hingga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Dari hasil survei, 80,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara 16,7 persen menyatakan tidak puas, dan 2,9 persen tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif Panel Survei Indonesia, Djusman H. Umar, mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui sekaligus merasakan manfaat dari berbagai program pemerintah.

“Publik melihat adanya komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas harga dan pasokan sembako di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Djusman, Selasa (4/8/2026).

Program prioritas menjadi sorotan

Survei menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program yang paling dikenal masyarakat. Sebanyak 98,3 persen responden mengetahui program tersebut, dan 73,2 persen menginginkan MBG terus dilanjutkan.

Dukungan juga terlihat pada BPJS Kesehatan. Sebanyak 96,8 persen responden mengetahui program ini, sementara 87,4 persen berharap BPJS tetap dilanjutkan.

Untuk Program Sekolah Rakyat, 67,2 persen responden mengetahui keberadaan program tersebut, dan 81,7 persen menyatakan setuju serta puas terhadap implementasinya.

Sementara itu, 94,1 persen responden mengetahui program Bansos dan BLT, dengan 85,5 persen menginginkan program tersebut tetap berlanjut.

Dalam aspek stabilitas harga dan ketersediaan sembako, 77,4 persen responden mengaku puas, sedangkan 18,7 persen menyatakan tidak puas.

Efisiensi anggaran dinilai sesuai tujuan

Survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sebanyak 71,8 persen responden mengetahui kebijakan tersebut, dan 76,1 persen menilai implementasinya sudah sesuai tujuan.

Meski demikian, 21,9 persen responden menilai pelaksanaannya belum sesuai harapan, sehingga masih ada ruang untuk penyempurnaan kebijakan.

Simulasi politik: Gerindra dan Prabowo unggul

Selain mengukur kepuasan publik, PSI turut melakukan simulasi politik apabila pemilu digelar saat survei berlangsung.

Dalam simulasi pilihan partai politik, Gerindra memperoleh 28,7 persen, disusul PDIP 22,3 persen, Golkar 10,1 persen, PKB 9,8 persen, dan PAN 8,2 persen.

Sementara pada simulasi calon presiden, Prabowo Subianto meraih 48,3 persen dukungan, diikuti KDM 19,1 persen, Anies Baswedan 9,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,5 persen, dan Ahok 4,6 persen.

Kinerja kabinet dan lembaga negara

PSI juga mencatat 63,7 persen responden puas terhadap kinerja Kabinet Merah Putih, sementara 25,2 persen menyatakan tidak puas.

Adapun lembaga negara yang paling dipercaya responden adalah Mahkamah Konstitusi (23 persen), disusul KPK RI (21,3 persen), Polri (20,1 persen), TNI (15,7 persen), dan Kejaksaan Agung (9,3 persen).

Survei dilakukan di seluruh Indonesia

Survei Panel Survei Indonesia dilaksanakan pada 20–27 Juli 2026 terhadap 1.270 responden di seluruh provinsi Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka yang dilengkapi verifikasi digital.

Survei memiliki margin of error ±2,75 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

PSI menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada level tinggi, didorong oleh tingginya apresiasi publik terhadap program-program sosial prioritas, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta persepsi positif terhadap arah kebijakan pemerintah.