News
Sandy Tumiwa Bersuara Keras: Stop Provokasi dan Fitnah terhadap Dasco, Jaga Persatuan Indonesia!
JAKARTA – Kader Partai Gerindra, Rd. Sandy Tumiwa, S.H., mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, tuduhan tanpa dasar, maupun narasi provokatif yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana demokrasi tetap sehat dan tidak menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai alasan untuk saling menyerang.
Imbauan tersebut disampaikan Sandy yang juga menjabat Dewan Pengawas Putera Puteri Generasi Indonesia Maju, menyikapi berkembangnya berbagai narasi di ruang publik yang menyangkut Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Sandy, kebebasan berpendapat merupakan hak yang harus dihormati dalam negara demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, mengedepankan fakta, serta tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah dan informasi yang dapat merugikan pihak lain.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik maupun tokoh politik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Akan tetapi, kritik harus memiliki dasar yang jelas dan disampaikan secara objektif, bukan melalui tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.
“Menurut pandangan saya, Prof. Dasco merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan rekam jejak pengabdian yang patut diperhitungkan. Salah satu hal yang saya apresiasi adalah bagaimana beliau membangun komunikasi, merespons aspirasi dengan cepat, serta menghargai berbagai elemen masyarakat tanpa memandang latar belakangnya,” ujar Sandy dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Sandy menilai dinamika politik nasional semestinya menjadi ruang pertarungan gagasan, adu argumentasi, dan penyampaian aspirasi secara terbuka. Bukan justru berkembang menjadi arena penyebaran kebencian, pembentukan opini yang menyesatkan, maupun upaya menjatuhkan seseorang melalui informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ia secara khusus mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, terutama melalui media sosial yang memiliki jangkauan luas dan dapat membentuk persepsi publik dalam waktu singkat.
“Saya mengimbau agar segala bentuk fitnah dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap Prof. Sufmi Dasco Ahmad dihentikan. Kalau ada kritik, silakan sampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta. Jangan sampai ruang demokrasi kita justru dipenuhi prasangka, kebencian, dan upaya saling menjatuhkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh menghilangkan rasa persaudaraan sebagai sesama warga negara.
“Jangan gaduh karena fitnah. Jangan terpecah karena provokasi. Kita harus bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana informasi yang berpotensi menyesatkan. Mari kita jaga persatuan dan kedamaian Indonesia,” tambahnya.
Selain menyampaikan imbauan menjaga persatuan, Sandy secara terbuka mengungkapkan dukungan dan aspirasi pribadinya terhadap Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut, menurutnya, dilandasi penilaian terhadap pengalaman politik, loyalitas, rekam jejak pengabdian, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.
Sandy berpandangan bahwa kepemimpinan nasional ke depan membutuhkan figur yang mampu merangkul berbagai elemen bangsa, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi juga mampu mendengarkan suara masyarakat. Kita ingin Indonesia semakin maju, kuat, berdaulat, dan kesejahteraan rakyatnya semakin merata,” ungkapnya.
Meski demikian, Sandy menegaskan bahwa dukungan terhadap Prof. Sufmi Dasco Ahmad tersebut merupakan pandangan dan aspirasi politik pribadinya, bukan keputusan maupun pernyataan resmi Partai Gerindra.
Lebih lanjut, Sandy mengajak pemerintah, tokoh masyarakat, generasi muda, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga stabilitas sosial dan persatuan nasional.
Menurutnya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan kolaborasi, kedewasaan politik, dan komitmen bersama. Karena itu, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk mencari solusi atas persoalan masyarakat, bukan dihabiskan untuk memperbesar konflik dan permusuhan.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar dengan menjatuhkan orang lain. Kita sedang memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Mari kita bersatu, saling menghargai, dan mengakomodasi kepentingan bersama,” katanya.
Ia berharap kontestasi dan dinamika politik nasional tetap berlangsung dalam koridor konstitusi, etika, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara.
“Harapan saya sederhana, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, responsif, mampu merangkul semua golongan, dan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat. Mari kita bangun demokrasi yang sehat. Jangan saling memfitnah, jangan saling menjatuhkan. Saatnya kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salam Persatuan Indonesia,” tutup Rd. Sandy Tumiwa, S.H.
Rd. Sandy Tumiwa, S.H. merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini mengemban amanah sebagai Dewan Pengawas Putera Puteri Generasi Indonesia Maju.
Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, komunikasi publik, serta berbagai kegiatan kebangsaan dan kebudayaan. Salah satu gerakan yang turut didukungnya adalah Kampanye Nasional #STOPBULLYING, yang mengedepankan edukasi sosial tentang pentingnya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk perundungan.
Melalui berbagai aktivitas tersebut, Sandy mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis, menjunjung tinggi nilai persatuan, serta mengedepankan penghormatan terhadap sesama.
News
Brigjen Pol. Harry Kurniawan Resmi Dilantik sebagai Wakapolda NTB Gantikan Hari Nugroho
MATARAM – Brigjen Pol. Harry Kurniawan L., S.H., S.I.K., M.H., resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB), menggantikan Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K. Prosesi serah terima jabatan (sertijab) sekaligus pelantikan tersebut dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., di Ruang Tribrata Polda NTB, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda NTB, para Kapolres dan Kapolresta jajaran, serta Ketua dan pengurus Bhayangkari Daerah NTB. Rangkaian acara diawali dengan pengambilan sumpah jabatan terhadap Wakapolda yang baru, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pelantikan.
Dalam sambutannya, Kapolda NTB menyampaikan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi. Selain sebagai pembinaan karier, rotasi jabatan juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kapolda turut menyampaikan apresiasi kepada Brigjen Pol. Hari Nugroho atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama bertugas di wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, berbagai capaian organisasi, terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta terbangunnya sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat tidak terlepas dari kontribusi pejabat lama.
Sementara kepada Brigjen Pol. Harry Kurniawan, Kapolda menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri untuk mengemban amanah sebagai Wakapolda NTB. Ia berharap pengalaman, kemampuan, dan integritas yang dimiliki dapat menjadi modal untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan berbagai program dan capaian yang telah berjalan.
Kapolda juga berpesan agar Wakapolda yang baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah NTB, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh personel, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga insan media.
Selain itu, soliditas internal dan kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan, pengayoman, serta keteladanan juga menjadi hal yang ditekankan. Dengan demikian, seluruh jajaran Polda NTB diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pergantian jabatan ini, Polda NTB diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin baik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
News
Erdi Surbakti Kritik Intervensi Politik terhadap Yudikatif: DPR Jangan Campuri Independensi MK dan MA!
JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.
Dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (20/11/2026), Erdi menegaskan bahwa hubungan antarlembaga negara dalam sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan dan tidak mencampuri urusan lembaga lain.
Menurutnya, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga agar proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, adil, serta terbebas dari kepentingan politik.
Ia menilai, persoalan independensi MK dan MA perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait latar belakang politik sejumlah hakim yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai objektivitas dan netralitas lembaga peradilan.
Lebih lanjut, Erdi menekankan bahwa suara dan sikap politik DPR, termasuk partai-partai yang mendukung pemerintah, harus tetap menghormati batas kewenangan lembaga yudikatif. Menurutnya, DPR memiliki fungsi konstitusional sebagai lembaga legislatif, tetapi tidak seharusnya mencampuri proses peradilan maupun memengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Ia mengingatkan, apabila batas kewenangan antarlembaga negara tidak dihormati, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
“Antarlembaga negara harus saling menghormati kewenangan masing-masing. DPR harus menghormati independensi MK dan MA sebagai lembaga yudikatif. Jangan sampai kepentingan politik masuk dan memengaruhi proses penegakan hukum,” demikian pokok penegasan Erdi.
Minta Evaluasi Hubungan Antarlembaga Negara
Erdi berpandangan, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances harus dijalankan secara proporsional, bukan dijadikan alasan untuk saling mengintervensi.
Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, Erdi menilai independensi hakim harus dijamin, baik dari tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan lainnya. Proses pengangkatan hakim dan latar belakang calon hakim juga perlu mendapat perhatian agar integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh kehilangan marwah akibat tarik-menarik kepentingan politik. Setiap lembaga negara harus bekerja sesuai konstitusi dan menghormati kewenangan lembaga lainnya.
Pada akhirnya, Erdi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan supremasi hukum, menjaga independensi lembaga peradilan, serta menghindari segala bentuk intervensi yang berpotensi merusak kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Baginya, hukum harus berdiri di atas kepentingan negara dan keadilan, bukan tunduk pada kepentingan politik maupun kekuasaan.
News
Brigjen Susatyo Purnomo Condro Jadi Sorotan, Tangani Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo
JAKARTA – Nama Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjadi perhatian publik setelah dirinya menangani penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri tersebut juga memimpin penyidik dalam penggeledahan rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Susatyo mengungkapkan bahwa rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Ia belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai hasil penggeledahan tersebut. Susatyo menyebut perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara atau makar akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.
Kasus dugaan makar ini sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Meski demikian, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Sementara itu, empat pihak yang telah diproses sebelumnya dijerat dalam perkara dugaan penyadapan.
Susatyo menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan sebagai bagian dari prosedur penanganan perkara.
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” kata Susatyo.
Rekam Jejak Brigjen Susatyo Purnomo Condro
Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro lahir pada 24 November 1977. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse selama berkarier di lingkungan Polri.
Perjalanan kariernya dimulai sebagai Pamapta Poltabes Semarang pada 1999. Setahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kapolsek Kartasura Polres Sukoharjo. Pada 2002, Susatyo mengemban tugas sebagai Wakasat Reskrim Polresta Surakarta.
Kariernya kemudian berlanjut ke wilayah Jakarta. Pada 2006, ia menjabat Wakasat Reskrim Polrestro Jakarta Selatan dan Kapolsek Serpong Polres Tangerang.
Sejumlah posisi strategis lainnya juga pernah diemban, di antaranya Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Utara pada 2010, Kanit IV Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 2011, Kapolsek Metro Pademangan pada 2012, serta Kapolsek Metro Gambir pada 2014.
Pada 2015, Susatyo dipercaya menjadi Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia menjabat Kapolres Madiun Kota, sebelum dipercaya menjadi Kapolres Sukabumi Kota pada 2017.
Memasuki 2019, Susatyo menjabat Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Ia kemudian dipercaya menjadi Direktur Reserse Narkoba Polda Banten pada 2020, dilanjutkan dengan jabatan Kapolresta Bogor.
Setelah bertugas di sejumlah wilayah, Susatyo ditarik ke Mabes Polri dan mengemban jabatan Kasubdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat sebelum kembali bertugas di Bareskrim Polri.
Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri hingga akhirnya mengemban jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.
Penyidikan Dugaan Makar Masih Berjalan
Di sisi lain, perkembangan perkara dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo turut mendapat perhatian sejumlah pejabat negara.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra sebelumnya menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan ilegal yang mengarah pada dugaan makar.
Pernyataan itu disampaikan Herindra kepada wartawan sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik tengah mendalami indikasi adanya upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Menurut Yusril, pendalaman tersebut berkaitan dengan motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan yang tengah diusut kepolisian.
Meski sejumlah indikasi mulai didalami, proses hukum masih berjalan. Kepolisian pun masih mengumpulkan keterangan saksi serta alat bukti untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.
-
News7 days agoMayjen TNI (Purn.) Bambang Sutrisno Nyatakan Dukungan kepada Prof. Tubagus Bahrudin dalam Bursa Cawapres RI
-
Ekonomi3 weeks agoGEPPMI Fasilitasi 800 Calon PMI Ikuti Seleksi Kerja di Hotel Bintang Lima Turki
-
Politik1 week agoPBI Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
-
News6 days agoKapolri Suyudi Ario Seto Ucapkan Selamat HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Apresiasi Dedikasi Personel
-
News6 days agoKapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Transparansi dan Keadilan dalam Raker Bersama Komisi III DPR RI
-
News5 days agoPolemik Suket Gibran Mengemuka, Erdi Surbakti Soroti Dugaan Persekongkolan dan Kepentingan Politik
-
Infotainment4 weeks agoEtenia Croft Rayakan Nominasi AMI Awards 2026 Lewat Sahabat Terbaik Dance Competition
-
Sosial3 weeks agoBareskrim Polri Salurkan Bantuan UMKM Pengayah Mart ke Pura Adhitya Jaya Rawamangun
