Riyadh — Arab Saudi resmi memberlakukan perubahan pada Peraturan Pelaksana Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk kebijakan penting yang mengizinkan turis asing mengajukan pengembalian pajak atas barang yang dibeli selama berada di Kerajaan. Aturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan di lembaran resmi pada Jumat, 18 April 2025.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam mendukung sektor pariwisata Saudi, yang tengah berkembang pesat sebagai bagian dari Visi 2030. Dengan pengembalian PPN sebesar 15%, turis kini dapat mengklaim kembali pajak atas barang yang memenuhi syarat saat mereka meninggalkan wilayah Kerajaan.

“Penurunan biaya pembelian barang secara nyata di dalam Kerajaan sebesar 15% akan menjadi dorongan lebih besar bagi turis untuk berbelanja,” ujar pakar PPN, Ali Al-Nasser, kepada surat kabar Asharq Al-Awsat. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan merangsang aktivitas ekonomi dan mendorong pelaku usaha ritel meningkatkan layanan mereka.

Proses pengembalian pajak dilakukan di gerbang keluar resmi seperti bandara, dengan syarat pembelian dilakukan untuk keperluan pribadi dan belum dikonsumsi di Arab Saudi. Barang yang dikecualikan dari pengembalian antara lain makanan, akomodasi hotel, produk tembakau, kendaraan, serta layanan lainnya.

Sejumlah ahli menilai kebijakan ini akan menjadi magnet baru bagi wisatawan, terlebih Arab Saudi mencatat rekor pengeluaran wisatawan asing mencapai 154 miliar riyal (sekitar 41 miliar dolar AS) pada 2024, naik 14% dari tahun sebelumnya. Diperkirakan, jumlah kunjungan wisatawan asing akan meningkat antara 15 hingga 20 persen dalam beberapa tahun ke depan, seiring kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan.

Pakar pariwisata, Muhammad Al-Abdul Karim, menekankan bahwa keputusan ini merupakan lompatan strategis dalam memperkuat daya saing Saudi sebagai destinasi global. “Langkah ini meningkatkan kepuasan pengunjung dan memberikan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya belanja,” ujarnya.

Ia juga menyarankan wisatawan untuk menyimpan semua faktur dari toko partisipan, memastikan pengisian data paspor saat pembayaran, dan mendatangi titik pengembalian pajak sebelum keberangkatan.

Dengan semakin ramahnya kebijakan terhadap wisatawan, termasuk visa elektronik dan peningkatan fasilitas hiburan, Arab Saudi tampaknya semakin siap menjadi pusat pariwisata utama di kawasan — bahkan dunia.

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, setelah terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Keputusan tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada Selasa, 22 April 2025.

Sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban mengikuti program pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama tiga bulan di lingkungan Kemendagri. Lucky diwajibkan hadir minimal satu hari setiap minggu untuk mengikuti berbagai kegiatan di sejumlah unit kerja kementerian.

“Bupati diminta hadir langsung dan mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh komponen Kemendagri,” ujar Bima dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu, 23 April 2025.

Pemeriksaan terhadap kasus ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri selama sepekan dan melibatkan sembilan saksi. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Lucky Hakim tidak mengetahui adanya kewajiban bagi kepala daerah untuk mengajukan izin perjalanan luar negeri, baik untuk keperluan dinas maupun pribadi.

Selain itu, tim juga menelusuri dugaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perjalanan Lucky ke Jepang pada awal April lalu. Namun, tidak ditemukan bukti adanya pembiayaan dari anggaran daerah.

Selama menjalani masa sanksi, Lucky akan mengikuti program pembinaan yang dikelola oleh sejumlah direktorat jenderal di Kemendagri, antara lain Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Keuangan Daerah, serta Ditjen Pembangunan Daerah. Materi pembinaan disesuaikan dengan tugas dan kewenangan kepala daerah, dan dijadwalkan mulai berlangsung pekan depan.

Dengan langkah ini, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin dan tata kelola pemerintahan yang baik di kalangan kepala daerah.

Kalimantan Selatan — Larangan melintas bagi truk angkutan batubara di jalan umum kembali dilanggar. Belum genap dua bulan sejak larangan tersebut ditegaskan oleh pemerintah provinsi dan kepolisian, sejumlah truk batubara dilaporkan kembali beroperasi di jalan poros nasional di wilayah Kalimantan Selatan.

Ketua DPD Brigade 08 Hulu Sungai Utara (HSU), Romeir Emma Ramadayanti Rivilla, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah video dari masyarakat yang menunjukkan truk-truk diduga mengangkut batubara masih melintas di jalan umum.

“Truk-truk itu sekarang tidak lagi jalan rombongan. Mereka lewat satu per satu, jaraknya berjauhan, diduga agar masyarakat menyangka itu truk pengangkut semen,” kata Romeir, Rabu (23/4).

Pihaknya juga menerima berbagai laporan serupa dari masyarakat di sejumlah kabupaten lainnya.

Ketua Brigade 08 Hulu Sungai Tengah (HST), Muhammad Ainul Huda, turut menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran yang kembali terjadi. Ia mengingatkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda telah menegaskan pelarangan permanen truk batubara melintasi jalan nasional maupun jalan poros, khususnya di wilayah HST.

“Pada 17 April lalu, kami sudah mengingatkan agar Perda Kalsel No. 3 Tahun 2012 ditegakkan. Itu hasil kesepakatan di Kantor Gubernur. Tapi kenyataannya masih ada yang melanggar,” ujarnya.

Ainul Huda menambahkan, dalam beberapa hari terakhir dirinya menerima banyak keluhan masyarakat terkait kekhawatiran terhadap angkutan batubara yang kini lebih sulit dikenali karena bak truk tertutup rapat. Hal ini mempersulit pengawasan di lapangan.

“Kami sudah beberapa kali memantau di jalan lingkar Walangsi dan Kapar. Tapi karena bak tertutup, susah dibedakan mana batubara dan mana semen. Dan kami juga tidak punya kewenangan untuk memeriksa isi truk,” katanya.

Ia memastikan bahwa Brigade 08 masih aktif memantau dan mendokumentasikan pelanggaran, serta siap mengambil langkah hukum jika ditemukan bukti kuat.

“Kami akan konsolidasi dengan seluruh Brigade 08 se-Kalsel. Jika terbukti melanggar, akan kami laporkan langsung ke Pak Gubernur bahkan ke Pak Kapolda. Bukti videonya sudah kami kumpulkan,” tegasnya.

Ainul Huda juga mengingatkan bahwa larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang telah ditegaskan oleh pemerintah pusat melalui Komisi V DPR-RI. Bahkan, Presiden Prabowo pun disebut telah menyatakan komitmen memperhatikan kerusakan jalan nasional akibat angkutan berat.

“Komisi V juga sedang dorong revisi UU Lalu Lintas agar ada pembatasan tonase yang disesuaikan dengan daya tahan jalan. Ini penting untuk menjaga infrastruktur daerah kita,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Ainul Huda mengimbau para pengusaha tambang untuk patuh terhadap aturan yang ada.

“Kalau masih ada yang melanggar, kami tidak segan mengambil langkah tegas. Bila perlu, kami akan laporkan ke pemerintah pusat. Kami tidak ingin masyarakat terus dirugikan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan temuan mereka. “Kalau melihat truk mencurigakan, tolong divideokan, dicatat lokasi dan waktunya. Lapor ke Brigade 08 terdekat. Kami ada di tiap kabupaten,” pungkasn