Jakarta – Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus hadir mendekatkan layanan keuangan ke seluruh masyarakat Indonesia. Melalui aplikasi BRImo memudahkan segala urusan, misalnya mau bayar tagihan atau beli token listrik?

Lewat BRImo, gak ada yang gak bisa. Semua tuntas tanpa masalah. Bayar listrik anti ribet, kapan pun di mana pun langsung beres dalam beberapa klik, termasuk bayar tagihan PAM dan pembayaran kuliah.

Bahkan untuk pembayaran aneka tagihan bisa dijadwalkan. pembayaran tagihan handphone, PAM dan listrik tiap bulan bisa diatur di BRImo loh! Nyaman dan praktis banget. Yuk, nikmati kemudahan hidup dengan BRImo.

BRImo, kini menjadi pilihan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial secara digital. Inovasi terbaru Bank Rakyat Indonesia memanjakan nasabahnya dengan membuat aplikasi digital BRI Mobile (BRImo) dengan fitur bernama Split Bill.

Fitur split bill, membagikan tagihan makan atau belanja sesuai dengan nominal masing-masing, merupakan solusi bagi para nasabah BRI atau pengguna BRImo. Program baru ini manambah kepercayaan masyarakat luas tentunya.

Pemimpin Cabang BRI BO Jakarta Gatot Subroto Gandjar Wisnugroho Sumardi menjelaskan, Rabu (11/6/2025) fitur digital BRImo ini menjawab tantangan dinamika dunia digital dari kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Keunggulan BRIMO:

1. Mudah digunakan dan diakses kapan saja
2. Transaksi cepat dan aman
3. Biaya transaksi rendah
4. Fitur lengkap, seperti transfer, pembayaran, dan pembelian produk keuangan
5. Integrasi dengan layanan lain, seperti e-commerce dan dompet digital

Kenapa kita harus pakai BRIMO:

1. Kemudahan akses dan transaksi 24/7
2. Menghemat waktu dan biaya
3. Aman dan terpercaya karena didukung oleh Bank BRI
4. Fitur yang lengkap dan user-friendly

Dengan BRIMO, Anda dapat melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah, cepat, dan aman.

Wartahot – Gunung Semeru yang berletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami erupsi pada Rabu (11/6/2025) pukul 00.18 WIB. Namun, tinggi kolom erupsi tidak teramati.

“Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, AP, seperti dikutip laman Magma ESDM.

Ia menjelaskan, Gunung Semeru masih berstatus waspada. Sehingga, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi. 

“Masyarakat dimeinta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi),” kata nya.

Liswanto menambahkan, di luar jarak tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. 

“Tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” ucapnya.

Menurut Liswanto, masyarakat juga harus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Diketahui, sejak 1 Januari hingga 10 Juni pukul 07.00 WIB tercatat jumlah letusan Gunung Semeru sebanyak 1.799 kali. Sehingga, aktivitas gunung api itu didominasi oleh gempa letusan/erupsi setiap hari.

Jakarta – ‎Simpul Aktivis Angkatan (SIAGA) 98 desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut dugaan korupsi dalam penerbitan izin tambang dan eksplorasi nikel di gugus Pulau Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

‎“KPK harus segera melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penerbitan izin tambang nikel di Gugus Pulau Raja Ampat,” kata Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 pada Selasa, (10/6/2025).

‎Ia menyampaikan, KPK harus segera melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah apakah penerbitan izin tambang dan eksploitasi nikel di Raja Ampat itu terdapat peristiwa tindak pidana korupsi.

Sebab, lanjut Hasanuddin, penambangan di pulau-pulau kecil menyimpangi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023.

“Putusan ini menguatkan larangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil,” ujarnya.

Izin tambang tidak berdiri sendiri, tidak hanya dengan dalih potensi nikelnya, sehingga izin diterbitkan, harus juga dilihat dari sisi lain, baik lingkungan, tata ruang, dan peraturan lainnya.

“Kami berharap KPK segera membentuk tim untuk segera melakukan penyelidikan,” tandasnya.