Jakarta – Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di kawasan Mabes Polri pada Jumat (27/2/2026). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, massa mahasiswa beralmamater kuning menyampaikan aspirasi, sementara personel kepolisian melakukan pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan di lapangan.

Dalam sebuah video yang beredar, terlihat seorang mahasiswi berjaket kuning mengambil kain penutup kepala dari salah satu personel negosiator Polwan. Mahasiswi tersebut kemudian menuliskan sebuah tulisan yang kurang pantas pada kain putih itu, lalu tampak melakukan dokumentasi dengan memegang kain yang sudah bertuliskan kata tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan Polri menghormati hak warga menyampaikan pendapat, namun mengingatkan pelaksanaannya harus tetap tertib, santun, dan beretika. “Personel kami di lapangan melayani kegiatan penyampaian pendapat secara humanis. Namun cara menyampaikan aspirasi juga harus menjaga etika serta menghormati pihak lain,” ujarnya.

Budi menambahkan, kain penutup kepala yang digunakan personel Polwan merupakan bagian dari kelengkapan berpakaian dan memiliki fungsi sebagai penutup aurat, sehingga tidak semestinya dijadikan sarana ekspresi yang bernuansa provokatif. Ia mengimbau agar penyampaian pendapat dilakukan dengan lebih beradab, tanpa tindakan yang merendahkan martabat atau berpotensi memancing emosi di lapangan.

Polda Metro Jaya mengajak semua pihak untuk menjaga ruang publik tetap sejuk dan kondusif. Polisi, kata Budi, tetap bertugas profesional dan terukur untuk memastikan keamanan bersama, sekaligus mengingatkan peserta aksi agar kooperatif, mengedepankan dialog, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Jakarta – Proyek pengadaan rak senilai Rp700 miliar untuk kebutuhan koperasi di seluruh Indonesia menuai tanda tanya besar. Pasalnya, pekerjaan bernilai fantastis itu disebut dilakukan tanpa proses lelang terbuka dan langsung menunjuk satu perusahaan, yakni PT Indoraya Multi Internasional.

Perusahaan tersebut dikabarkan dimiliki oleh Shoraya Lolyta Oktaviana. Penunjukan langsung ini memicu sorotan karena PT Indoraya Multi Internasional disebut tidak memiliki pabrik sendiri maupun izin produksi yang memadai untuk mengerjakan proyek skala nasional.
Sejumlah pelaku usaha mempertanyakan mekanisme pengadaan yang dilakukan. Mereka menilai, proyek sebesar itu seharusnya dilelang secara transparan dan terbuka agar memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lain, termasuk industri manufaktur rak yang telah berpengalaman.

Sorotan semakin tajam setelah muncul dugaan adanya kedekatan pribadi antara pemilik perusahaan dengan seorang perwira tinggi TNI yang disebut menjabat sebagai Direksi Utama di lingkungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Dugaan relasi tersebut memunculkan spekulasi publik terkait potensi konflik kepentingan dalam penunjukan proyek tanpa proses tender.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara terkait alasan penunjukan langsung tersebut, termasuk klarifikasi soal persyaratan teknis, kapasitas produksi, maupun legalitas perusahaan yang ditunjuk.

Di sisi lain, keputusan tidak melibatkan pelaku UMKM lokal juga menjadi kritik tersendiri. Padahal, produksi rak dinilai bukan pekerjaan dengan teknologi tinggi dan dinilai mampu dikerjakan oleh pengusaha lokal di sekitar koperasi penerima manfaat. Keterlibatan UMKM diyakini bisa mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan efek berganda di daerah.

Publik kini menanti transparansi dan penjelasan terbuka dari pihak terkait. Proyek ratusan miliar rupiah yang menggunakan dana besar semestinya dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, persaingan sehat, dan bebas dari konflik kepentingan.

Sementara itu, kantor Indoraya Multi Internasional di Plaza Kaha, Tebet, Jakarta Selatan kabarnya disambangi Reskrim Mabes Polri namun Shoraya Lolyta Oktaviana diduga melarikan diri.

Menurut informasi, bahwa berita penangkapan dan pengledahan di kantor Ibu Soraya telah bocor sampai ke telinganya. Di duga Soraya melarikan diri atas perintah seseorang di duga anggota TNI AD aktif yang merupakan kekasih gelapnya berpangkat Mayjen.

Bukan hanya informasi penangkapan, kedekatan Soraya dengan anggota TNI berpangkat Bintang Dua, menguntungkan dirinya. Ada dugaan Soraya menyelesaikan S3 begitu cepat karena bantuan orang dekat tersebut. Begitu pula dengan pekerjaan dan bisnis yang ia kelola banyak mendapat kemudahan berkat kedekatan tersebut.

Wartahot.news – Kantor Hukum Raden Elang Mulyana Law Office, selaku Tim Kuasa Hukum M. Al Amin Maksum, pengemudi ojek yang mengalami kecelakaan saat berusaha menghindari lubang besar di Jalan Raya Labuan Pandeglang Gardutanjak, telah melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nomor perkara 5/PDT.G/2026/PN PDL, pada Rabu, 25 Februari 2026, pkl.14.00 WIB, Di Pengadilan Negeri Pandeglang, Jl. Raya Serang KM. No.1, Pandeglang, Provinsi Banten

Gugatan ini dilayangkan terhadap para penyelenggara jalan yang dinilai abai dan menyebabkan kerugian, serta menarik pihak lain yang terlibat langsung dalam kecelakaan ini, yaitu:

1. Gubernur Provinsi Banten (Tergugat I)
2. Dinas PUPR Provinsi Banten (Tergugat II)
3. Bupati Pandeglang (Tergugat III)
4. Dinas Perhubungan Pandeglang (Tergugat IV)
5. Bayu Prayoga, Pengemudi Ambulan Roda Empat (Turut Tergugat I)

Kecelakaan ini mengakibatkan penumpang yang dibawa oleh klien kami, Almarhum Khairi Rafi, terjatuh dan tertabrak kendaraan dari arah belakang, sehingga meninggal dunia. Sementara klien kami mengalami luka berat.

Gugatan ini merupakan bentuk nyata menagih pertanggungjawaban negara, dalam hal ini pemerintah daerah, yang kelalaiannya telah merenggut nyawa dan menghancurkan kehidupan warga masyarakat.