Jakarta – Dokter kecantikan, Dr. Frengky, angkat bicara mengenai fenomena gaya hidup dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Richard Lee, yang belakangan menjadi sorotan publik.

Dalam keterangannya, Dr. Frengky menegaskan bahwa gaya hidup merupakan pilihan pribadi setiap individu, sehingga tidak bisa secara mutlak dinilai benar atau salah oleh orang lain.

“Gaya hidup itu pilihan masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan itu baik atau tidak, karena setiap orang punya kenyamanan dan standar hidupnya sendiri,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa profesi dokter memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar di mata masyarakat. Menurutnya, di era digital saat ini, setiap tindakan dan pernyataan seorang dokter dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik.

“Profesi dokter itu sangat sensitif karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Apa yang kita sampaikan, baik itu edukasi maupun opini, bisa berdampak luas,” jelasnya.

Dr. Frengky juga menyinggung soal batasan dalam kode etik kedokteran. Ia menyebut bahwa dalam aturan tersebut, dokter diwajibkan menjaga martabat profesi, tidak menurunkan kepercayaan publik, serta menghindari promosi diri yang berlebihan atau tidak etis.

“Memang tidak diatur secara spesifik soal ‘flexing’, tapi dalam beberapa pasal kode etik, dokter diminta menjaga martabat profesi. Ada juga yang berpendapat bahwa tindakan pamer berlebihan bisa berdampak pada citra profesi,” tambahnya.

Terkait aktivitas bisnis atau penjualan produk oleh dokter, Dr. Frengky menjelaskan bahwa hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan, namun harus dilakukan secara bijaksana.

“Boleh saja dokter berjualan atau mempromosikan produk, tapi sebaiknya tidak menggunakan embel-embel profesi dokternya secara berlebihan. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami batas antara edukasi, promosi, opini, dan potensi konflik hukum. Menurutnya, garis pembatas di antara hal-hal tersebut sangat tipis, terutama di media sosial.

“Jangan sampai niat edukasi berubah jadi promosi, atau opini malah berujung pada konflik hukum seperti pencemaran nama baik. Ini yang harus benar-benar dipahami,” katanya.

Menanggapi status hukum yang kini menjerat Richard Lee, Dr. Frengky menyebut bahwa proses hukum dan sanksi profesi merupakan dua hal yang berbeda. Dalam ranah profesi, penanganan biasanya dilakukan oleh organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui Majelis Kode Etik Kedokteran.

“Kalau memang ada pelanggaran, bisa ada sanksi administratif, penundaan Surat Izin Praktik (SIP), bahkan pencabutan izin, tergantung hasil sidang etik,” jelasnya.

Ia menambahkan, kasus yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum refleksi bagi para dokter untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik, khususnya di era digital.

“Ini jadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak, memahami aturan, dan menjaga komunikasi yang baik, baik dengan masyarakat maupun sesama tenaga medis,” tutupnya.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung arus balik Lebaran di Jasa Marga Toll Road Command Center, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Ia memastikan penanganan dan pengendalian lalu lintas berjalan baik dan optimal.

Sigit mengungkapkan, puncak arus balik gelombang pertama sudah berlangsung kemarin hari, Selasa 24 Maret 2026. Berdasarkan data, tercatat ada 256.338 kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin, tahun kemarin 223.163 kendaraan. Namun Alhamdulillah artinya kita melihat bahwa puncak arus balik kurang lebih sudah terjadi tadi malam, tinggal kita urai untuk yang lain,” kata Sigit, Rabu (25/3/2026).

Sigit memastikan, penanganan arus balik berjalan optimal dan aman dengan melakukan kebijakan rekayasa lalu lintas. Di antaranya menerapkan one way nasional maupun lokal hingga contraflow.

Meski begitu, Sigit menyebut, kepolisian dan pihak terkait lainnya terus mewaspadai dan mengantisipasi adanya gelombang arus balik kedua. Mengingat, masih ada pemudik yang memilih untuk menunda kepulangannya.

“Jadi, per tadi malam ya, ada catatan kurang lebih 1.958.838 kendaraan yang masuk. Dan baru saja tadi kita cek lagi di jam 12.00 ada 82.000 sehingga total kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk Jakarta,” ujar Sigit.

“Artinya masih ada sisa dari kurang lebih 2.521.229 kendaraan yang meninggalkan Jakarta dikurangi 2.040.000, itulah yang menjadi PR kita untuk bisa kita urai di kegiatan yang terkait dengan puncak arus balik,” tambah Sigit menjelaskan.

Di sisi lain, Sigit juga kembali meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengingatkan kepada pemudik agar mengutamakan keselamatan. Ia mengimbau kepada pengendara untuk berisitirahat apabila sudah mengalami kelelahan.

“Ada rest area di jalur tol, kemudian juga ada tempat-tempat istirahat yang ada di jalur arteri, baik itu di pos-pos pelayanan, pos terpadu ataupun jalur-jalur jembatan timbang yang sudah disiapkan sehingga kemudian kita betul-betul bisa menekan jumlah laka lantas walaupun secara nasional kita turun, namun kita harapkan sampai dengan arus balik nanti jumlah laka lantasnya tidak terlalu signifikan,” papar Sigit.

Sementara itu, Sigit menyebut, Operasi Ketupat 2026 berakhir pada hari ini. Namun, Polri tetap bersiaga dalam memberikan pengamanan serta pelayanan dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

“Karena hari ini operasi kita sudah selesai, kita tambahkan tiga atau empat hari dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini semua menjadi bagian dari upaya untuk supaya rangkaian arus mudik dan arus balik betul-betul bisa terjaga dengan baik,” tutup Sigit.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini diambil setelah hasil pemantauan hilal di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan tidak adanya hilal yang terlihat.

Penetapan tersebut diumumkan Menteri Agama usai memimpin sidang isbat yang digelar dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan DPR RI, pakar astronomi, hingga organisasi kemasyarakatan Islam.

“Berdasarkan hasil hisab dan rukyat, serta musyawarah bersama para pakar dan perwakilan ormas Islam, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menteri Agama dalam konferensi pers.

Hilal Belum Penuhi Kriteria

Dalam pemaparannya, Menteri Agama menjelaskan bahwa secara astronomi posisi hilal di Indonesia saat matahari terbenam belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Data hisab menunjukkan ketinggian hilal berada pada kisaran 0 derajat 54 menit hingga 3 derajat 7 menit, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit hingga 6 derajat 6 menit.

Angka tersebut masih berada di bawah standar visibilitas hilal yang menjadi acuan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

“Secara kriteria, posisi hilal pada hari ini belum memenuhi syarat untuk dapat terlihat,” jelasnya.

117 Titik Pemantauan, Nihil Laporan Hilal

Selain perhitungan astronomi, pemerintah juga melakukan rukyat atau pemantauan langsung hilal di 117 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hasilnya, tidak satu pun petugas rukyat yang melaporkan keberhasilan melihat hilal, baik di wilayah barat, tengah, maupun timur Indonesia.

“Dari laporan yang masuk dari seluruh Indonesia, tidak ada satu pun yang menyatakan melihat hilal,” tegas Menteri Agama.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengistikmalkan bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga Idulfitri jatuh pada keesokan harinya, yakni Sabtu, 21 Maret 2026.

Sidang Isbat sebagai Forum Musyawarah

Menteri Agama menegaskan bahwa sidang isbat bukan sekadar forum penetapan, tetapi juga ruang musyawarah yang melibatkan berbagai unsur.

Sidang diawali dengan seminar terbuka yang memaparkan metode hisab dan rukyat, kemudian dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk pengambilan keputusan.

“Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah antara pemerintah, para ahli, dan umat Islam. Ini adalah bentuk ikhtiar bersama agar ada kesepahaman dalam penentuan waktu ibadah,” ujarnya.

Harapan Kebersamaan Umat

Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Idulfitri secara serentak.

Selain itu, momentum Idulfitri juga diharapkan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

“Kami berharap keputusan ini membawa kebaikan dan menjadi simbol kebersamaan umat Islam, sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai bangsa,” tutupnya.