JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kembali menyalurkan bantuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Reserse Merangkul. Kali ini, bantuan berupa satu gerai UMKM bertajuk Pengayah Mart diserahkan kepada Pura Adhitya Jaya di kawasan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut merupakan bagian dari upaya Dit Tipidum Bareskrim Polri dalam mendukung program Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat. Program ini sekaligus menjadi sarana mempererat komunikasi dan hubungan kemitraan antara kepolisian dengan tokoh masyarakat serta pengurus rumah ibadah.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, melalui program Reserse Merangkul mendorong kehadiran Polri agar tidak hanya dirasakan dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penyaluran Pengayah Mart di Pura Adhitya Jaya ini menjadi gerai ketiga yang telah direalisasikan melalui program tersebut. Sebelumnya, Dit Tipidum Bareskrim Polri telah menyalurkan dua gerai UMKM dengan nama Marbot Mart di wilayah Kabupaten Bogor.

Adapun dua lokasi penerima bantuan sebelumnya yakni Masjid Delima Al-Ikhlas di Kecamatan Cibungbulang dan Masjid Al-Qaromah di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Dengan hadirnya Pengayah Mart di Pura Adhitya Jaya, program Reserse Merangkul kini menjangkau tiga rumah ibadah dengan konsep pemberdayaan UMKM yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakat setempat.

Melalui program ini, Dit Tipidum Bareskrim Polri berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan seluruh elemen masyarakat lintas agama.

PENULIS: KATASIBOY

JAKARTA — Penggemar sinema horor Tanah Air kembali disuguhkan tontonan berkelas yang mengangkat kearifan lokal. Kali ini, film berjudul “Mawang: Jangan Sebut Namanya” resmi menggelar pemutaran perdana (gala premiere) dengan menghadirkan atmosfer mencekam sekaligus penuh antusiasme dari para penikmat film.

Berbeda dari film horor kebanyakan, Mawang mengeksplorasi mitos serta cerita rakyat yang mengakar kuat di masyarakat Bangka Belitung. Cerita mistis tersebut dikemas secara apik melalui visual sinematik yang siap memacu adrenalin penonton di bioskop.

Malam peluncurannya pun berlangsung riuh. Sederet selebriti, tamu undangan VIP, hingga insan pers tampak memadati area karpet merah untuk menyaksikan aksi Aldi Taher dan jajaran pemeran lainnya.

Di sela-sela kemeriahan acara tersebut, Aldi Taher bahkan melontarkan nazar khasnya di hadapan publik. Ia berjanji bakal segera menggarap sekuel film legendarisnya, “Bisikan Jenazah 2”, jika film Mawang sukses menembus angka 500 ribu penonton di bioskop. (Minggu,25,10,2026).

Melihat tingginya respons, dukungan para tamu, serta sorotan publik sejak malam gala premiere, film Mawangdigadang-gadang bakal menjadi salah satu karya horor lokal yang paling menyedot perhatian penonton di bioskop bulan ini.

PENULIS: KATASIBOY

JAKARTA — Penanganan perkara hukum yang melibat anak di bawah umur berinisial G kembali menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum pelapor, OLH, membeberkan rincian tiga Laporan Polisi (LP) yang dinilai tertahan dan minim transparansi sejak 2024.

Lemens Kodongan, S.H., M.H., bersama tim hukum merinci tiga dokumen laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara:

1. LP/B/568/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jakut (23 April 2024): Pelaporan terhadap Danny S. Djayaprawira atas dugaan ancaman penambahan dosis obat terhadap anak apabila sang ibu mengajukan gugatan harta gono-gini.

2. STTLP/B/3084/VI/2024/Polda Metro Jaya (3 Juni 2024): Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perampasan anak di bawah umur di Mal Kelapa Gading pada 2 Juli 2023, yang diduga melanggar Kesepakatan Notaris H. Teddy Anwar No. 37/2019. Laporan ini telah dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara pada awal 2026.

3. STTLP/B/4272/VI/2025/SPKT/Polda Metro Jaya (23 Juni 2025): Pelaporan terkait dugaan pemberian obat-obatan kepada anak tanpa persetujuan dan keberadaan ibu kandung oleh oknum psikiater di RSCM. Tim hukum mencantumkan Pasal 76B, 76C, dan 76J UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain permasalahan laporan yang dinilai terbengkalai, tim hukum turut mempertanyakan prosedur pemanggilan ulang terhadap Ibu OLH pada 16 Oktober 2026 di RSCM pasca-konferensi pers, yang dinilai kurang relevan secara komunikasi penyidikan.

“Prinsip utama dalam penanganan kasus ini adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kepastian hukum sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan tanpa dasar bukti yang sah,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Seluruh klaim dalam ketiga laporan ini masih berada dalam ranah pemeriksaan aparat penegak hukum dan menjunjung tinggi asas presumption of innocence.