Wartahot – Dugaan jaringan penyadapan kembali menjadi sorotan setelah pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyampaikan sejumlah klaim dalam siniar Akbar Faizal Uncensored, Rabu (4/11/2026).

Ia menyebut adanya alat sadap milik negara yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1 triliun dan menduga perangkat tersebut pernah dipindahkan dari Mabes Polri ke kediaman sejumlah jenderal. Selamat juga mengklaim operasi itu diduga dibiayai dari aliran dana judi online, narkoba, hingga tambang ilegal.

Namun, sejumlah hal penting masih perlu dibedakan. Nilai Rp1 triliun dan dugaan sumber dana tersebut merupakan klaim Selamat yang belum dikonfirmasi kepolisian.

Sementara itu, dokumen yang ditemukan IndonesiaLeaks mencatat pengadaan sistem intrusi zero-click senilai Rp99,1 miliar untuk Polda Metro Jaya pada 2017 dan Rp149,9 miliar untuk Mabes Polri pada 2018.

Cr: Hairil M.H

Muara Teweh – Masyarakat wilayah Lahei, Kabupaten Barito Utara akan menggelar aksi damai bertajuk ”Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam” pada Kamis 5 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB. Titik kumpul massa aksi di Bandara Lama Beringin kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Barito Utara untuk menyuarakan lima tuntutan utama terkait sengketa lahan dan dana tali asih PT Nusa Persada Resources (PT NPR).

Berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media, masyarakat menegaskan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 28H menjamin hak milik serta hak atas rasa aman.

Masyarakat juga mengutip Pasal 135 UU Minerba yang mewajibkan pemegang izin pertambangan mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah sebelum beroperasi.

Berikut Lima Tuntutan Utama Masyarakat:

Tuntutan Pertama: Meminta Bupati Barito Utara segera membentuk Tim PKS untuk melakukan peninjauan lapangan, validasi, verifikasi serta pengukuran terbuka untuk umum dan mengundang seluruh pihak agar dana ganti rugi langsung disalurkan kepada pemilik sah tanpa melewati perantara.

Tuntutan Kedua: Meminta tim yang dibentuk Bupati mengambil alih tahapan proses ganti rugi hak kelola masyarakat di PPKH 281 yang sedang berproses agar tepat sasaran langsung kepada pemilik sah secara transparan dan terbuka.

Tuntutan Ketiga: Meminta PT NPR menyerahkan data overlay PPKH 281 yang telah dijanjikan sebelumnya, serta dilakukan tindih‑tindih, penyelesaian dan diametral berdasarkan legalitas serta hasil tinjauan lapangan.

Tuntutan Keempat: Meminta aktivitas PT NPR dihentikan sementara sebelum seluruh tuntutan tersebut terpenuhi.

Tuntutan Kelima: Meminta penegakan hukum terhadap oknum Kades beserta Mukti Ali yang telah dilaporkan ke Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Polda Kalteng, Kejati Kalteng, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ESDM, DPRI Komisi III serta Satgas PPKH agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sengketa ini menyangkut hak kelola sebagian masyarakat di wilayah izin konsesi PT NPR yang mencakup lahan seluas 140 Ha, 190 Ha dan 388 Ha yang hingga saat ini belum terselesaikan pembayarannya.

Seruan aksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir secara damai ke Kantor Bupati Barito Utara menyuarakan tuntutan tersebut. Masyarakat berharap Bupati Barito Utara segera merespons agar sengketa lahan tidak semakin meruncing serta hak‑hak masyarakat terpenuhi sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang‑undangan.

Media ini akan terus memantau pelaksanaan aksi damai tanggal 5 November 2026 serta respon resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR dan lembaga penegak hukum terkait tuntutan verifikasi, pengukuran terbuka, penyerahan overlay PPKH 281 serta penanganan laporan terhadap Mukti Ali beserta oknum yang dilaporkan.

Berita ini disusun berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media dan belum merupakan pernyataan resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR maupun lembaga penegak hukum.

Penyebutan nama Mukti Ali merupakan isi seruan aksi dan laporan masyarakat, bukan berarti telah terbukti bersalah. Kami mengharapkan Bupati Barito Utara, BPN, Polri dan Kejaksaan memberikan penjelasan resmi agar sengketa hak kelola lahan diselesaikan secara adil dan transparan.

JAKARTA – Polri melakukan mutasi terhadap lima perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2414/X/KEP./2026 tertanggal 29 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup pergantian Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri serta Kepala Pusat Keuangan (Kapuskeu) Polri.

Dalam mutasi tersebut, Brigjen Pol. Nariyana, M.Kes., QHIA., yang sebelumnya menjabat Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri, diangkat sebagai Kapusdokkes Polri menggantikan Irjen Pol. Asep Hendradiana yang dimutasi sebagai Pati Pusdokkes Polri dalam rangka pensiun.

Jabatan Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Syamsul Bahar, M.Kes., M.A.R.S., yang sebelumnya bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dalam penugasan pada BNN.

Sementara itu, Kombes Pol. Ikhlas Putro Wasono, S.I.K., M.M., yang sebelumnya menjabat Kabid APK Puskeu Polri, diangkat sebagai Kapuskeu Polri menggantikan Irjen Pol. Lukas Akbar Abriari yang dimutasi sebagai Pati Puskeu Polri dalam rangka pensiun.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas. Penempatan personel dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, kapabilitas, kompetensi, serta rekam jejak masing-masing personel.

“Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Karena itu, penempatan personel perlu mempertimbangkan kapabilitas, kompetensi, dan rekam jejak agar pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan organisasi. Mutasi juga menjadi bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia Polri,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang mengakhiri masa tugasnya, khususnya Irjen Pol. Asep Hendradiana dan Irjen Pol. Lukas Akbar Abriari yang memasuki masa pensiun. Pengabdian dan kontribusi selama menjalankan tugas dinilai menjadi bagian dari perjalanan organisasi Polri.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan. Pengalaman dan kontribusi para pejabat selama bertugas merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Semoga pengabdian yang telah diberikan dapat terus menjadi inspirasi bagi personel lainnya,” katanya.

Kepada pejabat yang mendapat penugasan baru, Isir berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat juga diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi masing-masing serta melanjutkan pelaksanaan program kerja yang telah berjalan.

“Kepercayaan yang diberikan organisasi harus dijawab dengan kinerja dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang baru dapat mengoptimalkan pengalaman serta kompetensi yang dimiliki untuk memperkuat pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.