JAKARTA – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya turut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterimanya apabila benar-benar berhenti sebelum masa jabatan berakhir.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat tetap berhak memperoleh sejumlah fasilitas dari negara. Hak tersebut meliputi uang pensiun bulanan, tunjangan sesuai ketentuan, biaya kesehatan keluarga, rumah kediaman, hingga kendaraan beserta pengemudi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Isu ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.

Meski demikian, hingga saat ini pengunduran diri Gibran belum resmi dilakukan. Prabowo disebut memberikan masukan agar Gibran memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan

Salah satu hak yang menjadi perhatian adalah uang pensiun. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Dengan gaji pokok wakil presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, nominal pensiun yang diterima juga mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Jika dihitung selama satu tahun, jumlahnya mencapai Rp241.920.000.

Namun, tunjangan jabatan wakil presiden sebesar Rp22 juta per bulan tidak lagi diterima setelah yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Artinya, terdapat perbedaan antara penghasilan ketika masih menjabat dan hak pensiun setelah tidak lagi menduduki posisi wakil presiden.

Pembayaran pensiun diberikan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian. Hak tersebut berakhir apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.

Negara Tanggung Biaya Kesehatan dan Rumah Tangga

Selain pensiun, mantan wakil presiden juga memperoleh sejumlah fasilitas lainnya.

Negara memberikan tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri serta menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

Fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari hak mantan wakil presiden. Negara menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berhak Mendapatkan Rumah Kediaman

Fasilitas lainnya adalah rumah kediaman. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh satu rumah kediaman yang layak.

Pemberian rumah tersebut hanya dilakukan satu kali selama hidup. Sementara itu, ketentuan mengenai nilai, luas tanah, dan bangunan ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan.

Pajak dan biaya terkait rumah kediaman tersebut juga menjadi tanggungan negara.

Meski demikian, penerapan ketentuan rumah kediaman bagi wakil presiden yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir masih memerlukan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Kendaraan Dinas hingga Pengamanan

Hak lainnya mencakup kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga memperoleh dukungan staf dari kalangan pegawai negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur melalui ketentuan tersendiri.

Perlu diketahui, fasilitas tersebut tidak otomatis diberikan kepada setiap pejabat yang berhenti dari jabatannya. Status berhenti dengan hormat menjadi salah satu syarat penting.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978, terdapat sejumlah kategori pemberhentian dengan hormat, antara lain berakhirnya masa jabatan tanpa dipilih kembali, berhenti atas permintaan sendiri, serta tidak dapat menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri dapat masuk dalam kategori tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengunduran Diri Gibran Belum Dipastikan

Di tengah polemik dokumen pendidikan, posisi Gibran juga menjadi perhatian setelah munculnya dorongan politik terkait penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI.

Perkembangan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden juga telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari.

Kini, publik masih menunggu kepastian mengenai langkah politik Gibran. Di sisi lain, persoalan hak keuangan dan fasilitas negara bagi mantan wakil presiden kembali menjadi pembahasan di tengah dinamika politik nasional.

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Pertemuan antara Prabowo dan Gibran disebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo Hadi.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan itu.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” katanya.

Dipicu Polemik Putusan MK dan MA

Keinginan Gibran untuk mundur muncul di tengah dinamika politik yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal.

Kedua putusan tersebut kemudian memicu berbagai reaksi politik. Sejumlah pihak mendesak agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.

Bahkan, sejumlah anggota DPR RI telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait persoalan tersebut.

Hingga kini, dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden masih menjadi perhatian publik. Pernyataan Mensesneg mengenai pertemuan Prabowo dan Gibran pun menambah perkembangan baru dalam polemik tersebut.

JAKARTA – Polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap anak, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua KPAI beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta. Kedua pihak menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan perlindungan anak, baik sebagai korban maupun dalam upaya pencegahan kejahatan.

Kapolri mengatakan, perlindungan anak menjadi perhatian bersama yang harus dilakukan melalui langkah pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

“Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (06/11/2026).

Ia menjelaskan, Polri bersama KPAI selama ini melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui pemantauan di wilayah maupun patroli siber. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi kejahatan terhadap anak di ruang digital, termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan.

Menurut Suyudi, penyalahgunaan narkotika juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi karena anak-anak berpotensi menjadi korban penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak,” tegasnya.

Untuk memperkuat koordinasi, Kapolri menyebut Polri bersama KPAI dan kementerian serta dinas terkait juga membahas kemungkinan pengembangan aplikasi yang dapat menyelaraskan kerja sama antarlembaga. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan kasus perlindungan anak secara lebih efektif.

Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra, menyampaikan bahwa kondisi perlindungan anak di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi anak korban narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis.

“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang menyambut masukan-masukan kami mengenai bagaimana mengarusutamakan perlindungan anak dalam penegakan hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen terhadap upaya pemberatan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia,” ujar Jasra.

KPAI berharap perlindungan anak menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas Polri, sehingga upaya pencegahan maupun penanganan kejahatan terhadap anak dapat berjalan lebih optimal.