JAKARTA – Kuasa hukum Sukdip Singh, suami aktris Bunga Zainal, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan kliennya resmi dibuka kembali.

Apresiasi tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026), menyusul keputusan pembukaan kembali laporan setelah dilaksanakannya Gelar Perkara Khusus di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Tim kuasa hukum Sukdip Singh dari Tommy Sinulingga Law Firm, yakni Dr. Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H., CTL., C.Med. dan Rayvindo Pratama Sinuraya, S.H., CCD., C.Med., menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Apresiasi itu disampaikan menyusul dibukanya kembali Laporan Polisi Nomor LP/B/4467/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 2 Agustus 2024 atas nama pelapor Ratnaningrum.

Dalam keterangan tertulisnya, kuasa hukum menyebut kliennya merupakan korban dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta TPPU dengan terlapor Devi Herlina, S.H., M.Kn.

Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama investasi senilai Rp5.542.000.000 atau sekitar Rp5,5 miliar.

Menurut kuasa hukum, terdapat tiga lembar cek Bank BCA yang diajukan untuk pencairan, tetapi seluruhnya ditolak pihak bank dengan alasan saldo rekening tidak mencukupi.

Tim kuasa hukum mengungkapkan, proses penyelidikan laporan tersebut telah berjalan selama kurang lebih 23 bulan. Namun, selama proses itu, perkara belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahkan, penyidik sebelumnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) dengan Nomor B/1384/VI/RES.1.11./2026/Ditreskrimsus. Dalam surat tersebut, peristiwa yang dilaporkan disimpulkan bukan merupakan tindak pidana.

Atas keputusan tersebut, pihak Sukdip Singh mengajukan keberatan dan meminta dilaksanakannya gelar perkara khusus.

Permohonan itu diajukan melalui surat Nomor 81/TSLF/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026, yang kemudian disusul permohonan percepatan gelar perkara khusus dengan Nomor 113/TSLF/VII/2026 tertanggal 2 Juli 2026.

Upaya tersebut akhirnya berlanjut dengan pelaksanaan Gelar Perkara Khusus di Bareskrim Mabes Polri.

Hasilnya, laporan polisi dalam perkara tersebut dinyatakan dibuka dan dilanjutkan kembali. Keputusan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Kedua Nomor B/20193/X/RES.7.5./2026/Bareskrim.

Kuasa hukum Sukdip Singh menilai keputusan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan laporan kliennya kembali diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka juga meminta agar proses penanganan perkara selanjutnya dilakukan secara profesional, cepat, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

Tak hanya itu, tim kuasa hukum turut meminta agar penyidik dan penyidik pembantu yang sebelumnya menangani perkara tersebut diperiksa apabila ditemukan dugaan pelanggaran profesionalitas.

Mereka juga mendesak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk mempertimbangkan penggantian susunan penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani laporan tersebut.

Menurut mereka, langkah evaluasi diperlukan agar proses penanganan perkara ke depan dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mencari keadilan.

Kuasa hukum menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi Sukdip Singh, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Mereka berharap dibukanya kembali laporan tersebut menjadi awal dari proses penegakan hukum yang transparan dan berimbang.

“Kami mengapresiasi langkah koreksi yang dilakukan melalui Gelar Perkara Khusus ini. Kami berharap proses selanjutnya dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” demikian disampaikan tim kuasa hukum dalam keterangan pers tertanggal 8 November 2026.

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran di hadapan awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Ia juga menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara.

” Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat yang dibacakan Muzani.

Gibran juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” lanjut isi surat tersebut.

Meski demikian, dalam surat itu Gibran tidak mencantumkan alasan secara spesifik terkait keputusannya mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

“Tidak ada alasan yang disebutkan di sini,” kata Muzani setelah membacakan surat tersebut.

Surat Juga Diserahkan kepada Prabowo

Sebelumnya, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran datang menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya secara resmi.

Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat dengan isi serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Muzani.

Gibran, lanjut Muzani, meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Penyerahan surat tersebut menjadi langkah resmi Gibran untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.

Selanjutnya, MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BANDUNG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengaku hanya memiliki waktu istirahat beberapa jam sebelum menghadiri pembukaan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Job Fair di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Suyudi mengungkapkan, dirinya baru bisa tidur sekitar pukul 04.30 WIB setelah menjalankan tugas di Yogyakarta pada malam sebelumnya. Kehadirannya di Bandung pun dilakukan dalam kondisi kurang istirahat.

“Baru tidur jam 04.30 pagi, karena tadi malam saya di Yogyakarta harus memberikan asistensi kepada teman-teman di Yogya. Jadi ini agak kurang tidur,” kata Suyudi saat memberikan sambutan.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk menghadiri kegiatan yang bertujuan membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat tersebut.

Suyudi bahkan mengaku rasa kantuknya langsung hilang ketika melihat antusiasme masyarakat Jawa Barat yang memadati lokasi acara.

“Tapi begitu saya melihat masyarakat Jawa Barat berkumpul seperti ini, saya hilang ngantuknya,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir. Ia turut meminta peserta dan petugas keamanan yang berdiri cukup lama agar dapat duduk sehingga tidak kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan.

Suyudi mengaku memahami kondisi orang-orang yang harus berdiri dalam waktu lama. Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika masih bertugas sebagai perwira pertama (Pama) di kepolisian.

“Saya tahu, saya pernah apel, sering apel dulu waktu masih Pama, itu pengarahan yang masuk cuma 20 persen, karena berdiri itu di dalam hatinya, ‘kapan sih ini cepat selesai?'” selorohnya.

Lebih lanjut, Suyudi menjelaskan bahwa program Poliran merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat, khususnya terkait kebutuhan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan juga memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga.

Ia menilai kesejahteraan keluarga memiliki kaitan dengan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Polri berupaya mengambil peran dengan membantu mempertemukan masyarakat dengan peluang kerja.

Dalam sambutannya, Suyudi juga mengajak seluruh peserta untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara, sejalan dengan suasana peringatan Hari Pahlawan.

Ia menegaskan bahwa Polri harus senantiasa hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, kepolisian merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

“Sudah seyogyanya lah begitu kami menjadi polisi harus berbuat untuk masyarakat, bangsa dan negara,” tegasnya.