News
Erdi Surbakti Kritik Intervensi Politik terhadap Yudikatif: DPR Jangan Campuri Independensi MK dan MA!
JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.
Dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (20/11/2026), Erdi menegaskan bahwa hubungan antarlembaga negara dalam sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan dan tidak mencampuri urusan lembaga lain.
Menurutnya, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga agar proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, adil, serta terbebas dari kepentingan politik.
Ia menilai, persoalan independensi MK dan MA perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait latar belakang politik sejumlah hakim yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai objektivitas dan netralitas lembaga peradilan.
Lebih lanjut, Erdi menekankan bahwa suara dan sikap politik DPR, termasuk partai-partai yang mendukung pemerintah, harus tetap menghormati batas kewenangan lembaga yudikatif. Menurutnya, DPR memiliki fungsi konstitusional sebagai lembaga legislatif, tetapi tidak seharusnya mencampuri proses peradilan maupun memengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Ia mengingatkan, apabila batas kewenangan antarlembaga negara tidak dihormati, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
“Antarlembaga negara harus saling menghormati kewenangan masing-masing. DPR harus menghormati independensi MK dan MA sebagai lembaga yudikatif. Jangan sampai kepentingan politik masuk dan memengaruhi proses penegakan hukum,” demikian pokok penegasan Erdi.
Minta Evaluasi Hubungan Antarlembaga Negara
Erdi berpandangan, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances harus dijalankan secara proporsional, bukan dijadikan alasan untuk saling mengintervensi.
Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, Erdi menilai independensi hakim harus dijamin, baik dari tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan lainnya. Proses pengangkatan hakim dan latar belakang calon hakim juga perlu mendapat perhatian agar integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh kehilangan marwah akibat tarik-menarik kepentingan politik. Setiap lembaga negara harus bekerja sesuai konstitusi dan menghormati kewenangan lembaga lainnya.
Pada akhirnya, Erdi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan supremasi hukum, menjaga independensi lembaga peradilan, serta menghindari segala bentuk intervensi yang berpotensi merusak kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Baginya, hukum harus berdiri di atas kepentingan negara dan keadilan, bukan tunduk pada kepentingan politik maupun kekuasaan.
News
Brigjen Susatyo Purnomo Condro Jadi Sorotan, Tangani Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo
JAKARTA – Nama Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjadi perhatian publik setelah dirinya menangani penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri tersebut juga memimpin penyidik dalam penggeledahan rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Susatyo mengungkapkan bahwa rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Ia belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai hasil penggeledahan tersebut. Susatyo menyebut perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara atau makar akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.
Kasus dugaan makar ini sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Meski demikian, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Sementara itu, empat pihak yang telah diproses sebelumnya dijerat dalam perkara dugaan penyadapan.
Susatyo menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan sebagai bagian dari prosedur penanganan perkara.
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” kata Susatyo.
Rekam Jejak Brigjen Susatyo Purnomo Condro
Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro lahir pada 24 November 1977. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse selama berkarier di lingkungan Polri.
Perjalanan kariernya dimulai sebagai Pamapta Poltabes Semarang pada 1999. Setahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kapolsek Kartasura Polres Sukoharjo. Pada 2002, Susatyo mengemban tugas sebagai Wakasat Reskrim Polresta Surakarta.
Kariernya kemudian berlanjut ke wilayah Jakarta. Pada 2006, ia menjabat Wakasat Reskrim Polrestro Jakarta Selatan dan Kapolsek Serpong Polres Tangerang.
Sejumlah posisi strategis lainnya juga pernah diemban, di antaranya Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Utara pada 2010, Kanit IV Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 2011, Kapolsek Metro Pademangan pada 2012, serta Kapolsek Metro Gambir pada 2014.
Pada 2015, Susatyo dipercaya menjadi Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia menjabat Kapolres Madiun Kota, sebelum dipercaya menjadi Kapolres Sukabumi Kota pada 2017.
Memasuki 2019, Susatyo menjabat Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Ia kemudian dipercaya menjadi Direktur Reserse Narkoba Polda Banten pada 2020, dilanjutkan dengan jabatan Kapolresta Bogor.
Setelah bertugas di sejumlah wilayah, Susatyo ditarik ke Mabes Polri dan mengemban jabatan Kasubdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat sebelum kembali bertugas di Bareskrim Polri.
Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri hingga akhirnya mengemban jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.
Penyidikan Dugaan Makar Masih Berjalan
Di sisi lain, perkembangan perkara dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo turut mendapat perhatian sejumlah pejabat negara.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra sebelumnya menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan ilegal yang mengarah pada dugaan makar.
Pernyataan itu disampaikan Herindra kepada wartawan sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik tengah mendalami indikasi adanya upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Menurut Yusril, pendalaman tersebut berkaitan dengan motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan yang tengah diusut kepolisian.
Meski sejumlah indikasi mulai didalami, proses hukum masih berjalan. Kepolisian pun masih mengumpulkan keterangan saksi serta alat bukti untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.
News
Bursa Wapres Menghangat, Relawan Tegak Lurus Prabowo Sodorkan Nama Gus Ipul-Dasco kepada Presiden
JAKARTA – Dinamika politik nasional menjelang pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menjadi perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri pada 12 November 2026. Menyikapi kekosongan tersebut, Relawan Tegak Lurus Prabowo mulai menyuarakan figur yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman pemerintahan, serta kekuatan sosial untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Relawan Tegak Lurus Prabowo, Ir. H. Arse Pane, S.H., secara terbuka menyodorkan nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI.
Menurut Arse Pane, Gus Ipul memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan, pengalaman kepemimpinan organisasi, serta kedekatan dengan masyarakat akar rumput. Kombinasi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membantu Presiden Prabowo menjalankan agenda strategis pemerintahan, khususnya mewujudkan target Asta Cita.
“Kami dari Relawan Tegak Lurus Prabowo mengingatkan Presiden agar benar-benar mempertimbangkan sosok wakil yang tepat. Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengalaman, integritas, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat,” ungkap Arse Pane kepada media, Selasa (17/11/2026).
Arse Pane menilai Saifullah Yusuf bukanlah figur baru dalam panggung politik nasional. Pada usia 62 tahun, Gus Ipul memiliki perjalanan panjang dalam organisasi kemasyarakatan, legislatif, pemerintahan daerah, hingga kabinet pemerintahan.
Menurutnya, salah satu kekuatan Gus Ipul terletak pada kedekatannya dengan lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan kalangan Nahdliyin yang memiliki jaringan sosial serta keagamaan luas di berbagai daerah Indonesia.
“Kalau kita berbicara tentang kekuatan sosial dan basis masyarakat, kalangan Nahdliyin merupakan salah satu kekuatan besar bangsa ini. Gus Ipul memiliki pengalaman panjang membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari sisi popularitas, pengalaman, dan jaringan organisasi, beliau sudah sangat dikenal,” ujar Arse.
Ia juga menyoroti kiprah Gus Ipul dalam Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama. Saifullah Yusuf pernah menjabat Ketua Umum GP Ansor selama dua periode, yakni 2000–2010, serta Sekretaris Jenderal PBNU periode 2022–2027.
Pengalaman organisasi tersebut dinilai memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial, keagamaan, kebangsaan, dan kepemudaan.Selain pengalaman organisasi, Gus Ipul mempunyai perjalanan panjang di bidang pemerintahan.
Ia pernah menjadi anggota DPR RI pada awal reformasi, kemudian dipercaya menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, periode 2004–2007.
Karier pemerintahan Gus Ipul berlanjut sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode, mendampingi Gubernur Soekarwo pada 2009–2019.Selanjutnya, ia menjabat Wali Kota Pasuruan periode 2021–2024 sebelum dipercaya menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia pada 11 September 2024.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan Arse Pane menilai Gus Ipul mempunyai bekal memadai untuk menjalankan tugas kenegaraan apabila mendapatkan kepercayaan dari Presiden dan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme konstitusi.
Arse Pane juga menyoroti kiprah Gus Ipul sebagai Menteri Sosial, terutama dalam mendorong program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Program pendidikan berbasis asrama tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Bahkan, pada 12 November 2026, Gus Ipul melantik 2.394 guru Sekolah Rakyat yang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Program Sekolah Rakyat merupakan langkah penting untuk membangun masa depan generasi bangsa. Gus Ipul telah memperlihatkan keterlibatannya dalam menjalankan program tersebut. Ini menjadi salah satu catatan yang patut diperhitungkan,” kata Arse.
Menurutnya, keberhasilan menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan figur yang akan mendampingi Presiden.
Di tengah munculnya usulan terhadap Gus Ipul, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.
Dasco merupakan salah satu tokoh penting Partai Gerindra yang menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo serta posisinya dalam struktur politik dan parlemen membuat namanya turut diperbincangkan oleh sejumlah kalangan.
Pada Selasa (17/11/2026), Dasco bahkan telah memberikan tanggapan mengenai dukungan sejumlah pihak terhadap dirinya untuk menjadi Wakil Presiden.
Ia mengajak semua pihak menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI.
Dengan demikian, munculnya nama Dasco maupun Gus Ipul masih berada dalam ranah aspirasi dan wacana politik. Belum ada penetapan resmi mengenai siapa figur yang akan diajukan Presiden Prabowo.
Bagi Arse Pane, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau memiliki posisi strategis dalam partai politik.
Lebih dari itu, figur yang dipilih harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, serta membantu mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Ia berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang berbagai aspek, mulai dari pengalaman pemerintahan, kemampuan kepemimpinan, integritas, rekam jejak pengabdian, hingga kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa.
“Kami tidak sedang berbicara tentang kepentingan kelompok atau golongan. Yang kami dorong adalah kepentingan bangsa dan negara. Presiden membutuhkan wakil yang bisa bekerja, memahami persoalan rakyat, memiliki pengalaman pemerintahan, dan mampu memperkuat agenda Asta Cita,” tegasnya.
Arse kembali menegaskan bahwa Gus Ipul merupakan salah satu figur yang menurut Relawan Tegak Lurus Prabowo patut masuk dalam pertimbangan Presiden.
“Kami melihat Gus Ipul memiliki pengalaman yang panjang, baik di organisasi, legislatif, pemerintahan daerah maupun kabinet. Karena itu, kami menyodorkan nama Saifullah Yusuf sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Arse Pane.
Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang, dengan batas waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, keputusan akhir berada pada mekanisme konstitusional, sedangkan berbagai aspirasi dan usulan masyarakat menjadi bagian dari dinamika demokrasi dalam menentukan figur terbaik untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia.
News
Polemik Suket Gibran Mengemuka, Erdi Surbakti Soroti Dugaan Persekongkolan dan Kepentingan Politik
JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti penanganan persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mempertanyakan konsistensi penerapan hukum oleh sejumlah lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026), Erdi menilai perbedaan proses dan putusan yang berkaitan dengan persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Menurut dia, setiap lembaga negara harus bekerja berdasarkan kewenangan, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa menimbulkan kesan adanya pertentangan antarlembaga.
Erdi bahkan mengemukakan dugaan adanya persekongkolan sejumlah pihak dalam rangkaian penanganan perkara tersebut. Namun, ia menegaskan pandangan itu merupakan penilaiannya yang perlu diuji melalui fakta, dokumen, dan proses pembuktian hukum.Erdi berpendapat, persoalan suket Gibran tidak dapat dilepaskan dari putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang sebelumnya telah diproses di MK.
Menurutnya, putusan yang menetapkan hasil pemilihan dan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus dihormati dalam sistem hukum nasional. Ia menilai, kepastian hukum perlu dijaga agar penerapan hukum tata negara, administrasi negara, perdata, maupun pidana tidak berjalan dengan penafsiran yang saling bertentangan.
“Rezim hukum nasional seharusnya saling menghormati. MK dan MA tidak seharusnya mempolitisasi suket Gibran sebagai sebuah kejahatan,” ujar Erdi.
Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan hukum harus ditempatkan sesuai objek perkara, kewenangan lembaga, serta konsekuensi hukum dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lebih lanjut, Erdi menyoroti proses penanganan perkara di MK yang menurut penafsirannya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sehingga permohonan ditolak.
Di sisi lain, ia mempertanyakan proses di MA yang disebutnya menghasilkan putusan mengenai ketidakabsahan suket Gibran.Bagi Erdi, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai objek sengketa, dasar kewenangan, pertimbangan hukum, dan prosedur pemeriksaan yang digunakan masing-masing lembaga.
Ia juga menilai, apabila benar terdapat proses registrasi dan pembacaan putusan dalam rentang waktu yang sama, kronologi tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak membangun persepsi bahwa proses peradilan berlangsung di luar mekanisme hukum yang semestinya.
Erdi menyebut rangkaian persoalan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kriminalisasi melalui proses hukum. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang memengaruhi penanganan perkara.
Meski demikian, dugaan kriminalisasi maupun persekongkolan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai fakta. Pembuktiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan independen, alat bukti yang sah, serta mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk memenangkan kepentingan politik ataupun menekan pihak tertentu.
Dalam pandangannya, Erdi turut mempertanyakan peran pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam memastikan persoalan hukum tersebut memperoleh perhatian secara objektif.
Ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan informasi yang utuh, proporsional, dan berdasarkan fakta mengenai perkembangan persoalan tersebut dari jajaran pembantunya.
Menurut Erdi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara disikapi secara hati-hati dan tidak berdasarkan informasi sepihak.
Erdi juga mengemukakan dugaan adanya kepentingan politik yang lebih luas di balik penanganan perkara yang berkaitan dengan Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menyinggung sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki posisi politik berseberangan dengan Gibran dan Jokowi. Selain itu, Erdi mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai isu politik dan hukum lainnya, termasuk isu mengenai dugaan penangkapan mantan Kapolri dengan tuduhan makar.
Namun, keterkaitan antara persoalan suket Gibran, dinamika politik, dan isu dugaan makar tersebut belum dapat dipastikan. Tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat tanpa bukti dan informasi yang dapat diverifikasi.
Erdi menegaskan bahwa persoalan ini tidak semestinya berkembang menjadi pertarungan kepentingan politik yang justru mengaburkan substansi hukum.
Ia mendorong MK, MA, KPU, serta pemerintah untuk memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat dijelaskan secara transparan, berdasarkan dokumen resmi, dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Menurutnya, independensi peradilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan siapa pun.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta dan aturan, bukan persepsi maupun kepentingan politik. Setiap lembaga negara harus mampu mempertanggungjawabkan proses dan keputusannya kepada publik,” demikian pokok pandangan Erdi.
Persoalan ini pada akhirnya membutuhkan penjelasan yang komprehensif dari lembaga-lembaga terkait. Klarifikasi resmi, keterbukaan dokumen, dan pengujian melalui mekanisme hukum menjadi langkah penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan demokrasi Indonesia.
-
News6 days agoMayjen TNI (Purn.) Bambang Sutrisno Nyatakan Dukungan kepada Prof. Tubagus Bahrudin dalam Bursa Cawapres RI
-
Ekonomi3 weeks agoGEPPMI Fasilitasi 800 Calon PMI Ikuti Seleksi Kerja di Hotel Bintang Lima Turki
-
Politik6 days agoPBI Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
-
News5 days agoKapolri Suyudi Ario Seto Ucapkan Selamat HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Apresiasi Dedikasi Personel
-
News5 days agoKapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Transparansi dan Keadilan dalam Raker Bersama Komisi III DPR RI
-
News4 days agoPolemik Suket Gibran Mengemuka, Erdi Surbakti Soroti Dugaan Persekongkolan dan Kepentingan Politik
-
Infotainment3 weeks agoEtenia Croft Rayakan Nominasi AMI Awards 2026 Lewat Sahabat Terbaik Dance Competition
-
Sosial3 weeks agoBareskrim Polri Salurkan Bantuan UMKM Pengayah Mart ke Pura Adhitya Jaya Rawamangun
