Denpasar – Sidang praperadilan dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (2/2/2026). Sidang kali ini beragendakan replik, yakni tanggapan pemohon atas jawaban termohon, Kepolisian Daerah Bali.

Tim kuasa hukum I Made Daging menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak lagi memenuhi syarat hukum. Koordinator kuasa hukum, Gede Pasek Suardika, menegaskan bahwa pasal-pasal yang digunakan penyidik tidak relevan dan bermasalah secara yuridis.

“Intinya, penetapan tersangka ini tidak memenuhi syarat hukum. Pertama, Pasal 421 yang digunakan sudah tidak berlaku. Kedua, Pasal 83 yang dijadikan dasar juga telah kedaluwarsa,” kata Gede Pasek usai persidangan.

Ia menjelaskan, dalam replik yang disampaikan di hadapan hakim, tim kuasa hukum menguraikan argumentasi hukum secara menyeluruh dengan merujuk pada asas legalitas serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, Polda Bali keliru dalam memahami tahapan berlakunya suatu undang-undang.

“Undang-undang itu memiliki tahapan yang jelas, mulai dari persetujuan, pengesahan, pengundangan, hingga mulai berlaku. Undang-undang yang kami maksud telah sah dan diundangkan sejak 2 Januari 2023,” ujar Gede Pasek.

Ia menegaskan bahwa meskipun ketentuan teknis pemberlakuan aturan tersebut baru efektif pada 2 Januari 2026, secara hukum undang-undang itu sudah mengikat sejak tanggal pengundangannya. Dengan demikian, pada saat penetapan tersangka dilakukan pada 10 Desember 2025, aturan tersebut sudah sah dan wajib dipatuhi.

“Sejak diundangkan, semua pihak tunduk pada undang-undang itu. Ini yang kami luruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum,” katanya.

Selain mempersoalkan dasar pasal, tim kuasa hukum juga menilai perkara yang dipersoalkan seharusnya berada dalam ranah hukum administrasi pemerintahan, bukan pidana. Menurut Gede Pasek, isu kearsipan yang menjadi pokok perkara telah dijelaskan secara rinci dalam replik sebagai bagian dari argumentasi bahwa kriminalisasi tidak tepat diterapkan dalam kasus ini.

Ia menyebut, penanganan perkara yang dipaksakan justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.

“Proses penyidikan menggunakan uang negara, uang rakyat. Jika kasus ini dipaksakan tanpa dasar hukum yang kuat, itu menjadi pemborosan yang sia-sia,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan anggota tim kuasa hukum lainnya, Made Ariel Suardana. Ia mempertanyakan sikap termohon apabila tetap bersikukuh menentukan pasal secara sepihak.

“Kalau termohon tetap ngotot menentukan pasal, seolah-olah KUHAP hanya berlaku untuk polisi, sementara advokat, jaksa, dan hakim menggunakan KUHAP yang berbeda. Menurut saya, itu sudah kebablasan,” kata Ariel.

Sidang praperadilan perkara ini dijadwalkan berlanjut pada Selasa (3/2/2026) dengan agenda duplik dari pihak termohon. (HB)

DENPASAR — Sejak pukul sembilan pagi, ruang tunggu Pengadilan Negeri Denpasar mulai dipenuhi kuasa hukum, awak media, dan pengunjung sidang. Agenda hari itu jelas: sidang perdana praperadilan yang diajukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, terhadap Polda Bali.

Namun, hingga jarum jam terus bergerak melewati tengah hari, satu kursi tetap kosong.

Sidang yang semula dijadwalkan pagi hari baru dibuka sekitar pukul 13.40 Wita. Bukan karena persoalan teknis pengadilan, melainkan karena majelis menunggu kehadiran pihak termohon. Penantian panjang itu pada akhirnya berujung pada satu kesimpulan: Polda Bali tidak hadir.

Ruang Sidang, Waktu yang Terbuang

Dari pengamatan Wartahot.news di lokasi, suasana sejak pagi berlangsung dalam nada menunggu. Kuasa hukum pemohon telah hadir lebih awal dengan berkas lengkap. Beberapa awak media tampak bolak-balik ruang sidang, menanti kepastian dimulainya agenda.

Ketika sidang akhirnya dibuka oleh hakim tunggal I Ketut Somanasa, harapan bahwa pemeriksaan akan segera berjalan pupus. Absennya termohon membuat hakim tidak memiliki pilihan selain menunda persidangan selama satu pekan ke depan.

Bagi tim kuasa hukum pemohon, penundaan ini bukan sekadar soal jadwal. Mereka menilai ketidakhadiran tanpa pemberitahuan resmi mencerminkan sikap yang tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap lembaga peradilan.

Kuasa Hukum: Ada Waktu, Tapi Tidak Hadir

Koordinator tim kuasa hukum, Gede Pasek Suardika, menyampaikan kekecewaannya usai sidang. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan administratif telah dilalui sesuai prosedur.

Permohonan praperadilan didaftarkan pada 5 Januari 2026, nomor perkara terbit pada 7 Januari, dan surat panggilan sidang diterima pihak termohon pada 13 Januari. Artinya, terdapat jeda waktu sekitar sepuluh hari sebelum sidang digelar.

“Waktu itu cukup untuk koordinasi. Kalau memang tidak bisa hadir, mestinya ada pemberitahuan resmi ke pengadilan,” ujar Pasek. Ia menilai ketidakhadiran tanpa kabar justru menimbulkan kesan mengabaikan proses hukum.

Sorotan soal Konsistensi Penegakan Hukum

Selain soal absensi, tim kuasa hukum juga menyinggung perbandingan dengan penanganan perkara lain yang dinilai berjalan sangat cepat meski menggunakan alat bukti serupa. Kontras ini, menurut mereka, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keadilan prosedural.

Praperadilan sendiri merupakan mekanisme penting untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat, khususnya penetapan tersangka. Karena itu, kehadiran termohon dinilai krusial agar proses berjalan efektif dan tenggat waktu yang diatur undang-undang tidak tergerus oleh penundaan.

Menanti Sidang Lanjutan

Hingga sore hari, ruang sidang kembali lengang. Para pihak meninggalkan pengadilan dengan agenda yang sama: menunggu sidang lanjutan pekan depan. Namun penantian hari ini meninggalkan catatan tersendiri.

Bagi publik yang mengikuti kasus ini, bukan hanya substansi hukum yang menjadi perhatian, tetapi juga sikap para pihak dalam menghormati proses peradilan. Di ruang sidang, kehadiran bukan formalitas. Ia adalah bentuk paling dasar dari kepatuhan pada hukum.

Dan hari ini, setelah menunggu sejak pagi, satu pihak memilih untuk tidak datang.(Heybali)

Jakarta – Kuasa hukum Ratu Meta, Machi Achmad, kembali menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami kliennya. Machi memastikan, proses hukum kini sudah masuk tahap lanjutan dan tersangka berinisial Yogi Rinaldi telah resmi ditahan.

Saat ditemui awak media, Machi menjelaskan bahwa berdasarkan SP2HP terakhir serta informasi langsung dari penyidik, perkara tersebut sudah dinyatakan P21 dan masuk tahap dua sejak 12 Januari 2026. Artinya, tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

“Per tanggal 12 Januari 2026, perkara ini sudah tahap dua. Tersangka atas nama Yogi Rinaldi kini ditahan sebagai tahanan Kejaksaan Jakarta Timur dan berdasarkan informasi yang kami validasi, yang bersangkutan ditahan di Rutan Cipinang,” ujar Machi Achmad.

Ia menambahkan, meski SP2HP resmi baru diterbitkan pada 15 Januari 2026, pihaknya sudah lebih dulu menerima informasi terkait penahanan tersebut dari aparat penegak hukum. Keterangan ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik dan rekan-rekan media mengenai perkembangan laporan kliennya.

Dalam kasus ini, tersangka dijerat Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Machi berharap proses hukum berjalan objektif dan seluruh fakta yang ada bisa menjadi pertimbangan jaksa dan majelis hakim.

“Kami melaporkan Pasal 44 PKDRT. Dari bukti dan keterangan saksi, dampaknya cukup serius, termasuk klien kami kehilangan pekerjaan. Namun kami tetap menghormati kewenangan jaksa dan hakim dalam menentukan ayat dan putusan nantinya,” tegas Machi.

Machi juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang dinilai bekerja cepat dan serius hingga perkara ini berujung pada penahanan tersangka.

Di sisi lain, Ratu Meta mengungkapkan bahwa selain mengalami kekerasan fisik, dirinya juga menghadapi persoalan penelantaran anak. Ia mengaku sejak peristiwa KDRT dan pisah rumah, kebutuhan kedua anaknya tidak lagi terpenuhi, termasuk soal nafkah.

“Untuk anak-anak saja tidak pernah ada nafkah, sudah berbulan-bulan. Bahkan saat anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, tidak ada bantuan sama sekali,” ungkap Ratu Meta dengan nada haru.

Ia berharap proses hukum ini bisa memberikan keadilan, sekaligus menjadi pelajaran agar pelaku ke depannya lebih bertanggung jawab, terutama sebagai seorang ayah.

Sementara itu, Machi Achmad memperkirakan perkara ini tidak lama lagi akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengingat masa penahanan di tingkat kejaksaan memiliki batas waktu sekitar 50 hari.

“Kami tinggal menunggu jadwal sidang. Harapannya, proses ini bisa segera berjalan dan keadilan bagi klien kami bisa terwujud,” pungkas Machi.