Jakarta – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, menyoroti mulai terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah dan mempertanyakan kinerja BPH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan distribusi BBM nasional.

Menurutnya, publik tidak seharusnya langsung menyalahkan Pertamina apabila terjadi antrean panjang dan kelangkaan BBM di lapangan.

“BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Migas. Salah satu tugas dan kewajibannya memastikan pasokan BBM, khususnya yang bersubsidi diterima masyarakat penerima manfaat secara tepat. Sedangkan Pertamina sejak UU Migas 22/2001 hanya sebagai operator,” katanya, di Jakarta, Minggu (10/5).

Ditegaskannya, bahwa kasus antrean panjang BBM di empat SPBU Kota Palangkaraya pada 8 Mei 2026, bukan persoalan baru. Ia menyebut fenomena serupa telah berulang kali terjadi sejak era pemerintahan Joko Widodo tanpa penyelesaian yang jelas.

Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diperketat, termasuk melalui razia migas yang sebelumnya pernah dilakukan aparat kepolisian.

Defiyan juga menyinggung adanya potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi akibat ketimpangan harga antara solar subsidi dan non-subsidi, serta kebijakan pembatasan kuota BBM yang dinilai dapat memicu kelangkaan di lapangan.

“Bisa saja pembatasan BBM menjadi pemicu kelangkaan atau ketidaktepatan penerima manfaat akhirnya menyebabkan antrean panjang BBM. Motif ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” imbuhnya.

Ia memaparkan, bahwa alokasi solar subsidi tahun 2023 naik dari 15,1 juta kiloliter pada 2022 menjadi 17 juta kiloliter atau meningkat 12,58 persen. Sementara total pagu subsidi dan kompensasi energi pada 2025 masih mencapai Rp498,8 triliun.

Namun di sisi lain, pemerintah justru menurunkan kuota BBM subsidi pada 2026. Kuota Pertalite turun 6,28 persen menjadi 29,27 juta kiloliter dan solar subsidi turun 1,32 persen menjadi 18,64 juta kiloliter dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, mulai 1 April 2026 pemerintah juga menerapkan pembatasan harian maksimal 50 liter untuk kendaraan pribadi.

Alumnus UGM ini menilai, kenaikan subsidi energi dari Rp208,9 triliun pada 2022 menjadi Rp339,6 triliun pada 2023 atau meningkat Rp130,7 triliun harus diikuti dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat dan transparan.

Ia pun mengingatkan, bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pekerja SPBU atau kasus individual semata.

“Tidak akan selesai hanya dengan memenjarakan oknum petugas SPBU yang hanya menjadi pekerja. BPH Migas harus mengelola hilir migas secara efektif dan efisien kepada para pengusaha pemilik SPBU,” tegasnya.

Korps Alumni Hijau Hitam ini juga mengungkapkan, bahwa pengendalian distribusi BBM tidak tepat jika sepenuhnya dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, kata dia, Polri tidak memiliki kewenangan menentukan alokasi dan distribusi kuota BBM di tiap wilayah.

Meski demikian, Polri tetap dapat melakukan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi di lapangan.

Dalam keterangannya, Defiyan membeberkan, bahwa kewenangan BPH Migas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang telah diubah melalui PP Nomor 30 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

Ia pun meminta, agar Presiden Prabowo Subianto memastikan pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan baik sesuai semangat Asta Cita pemerintahannya.

“Kelangkaan BBM tentu akan membuat resah bahkan mengganggu stabilitas perekonomian. Hal ini tentu tidak disukai Presiden Prabowo Subianto yang serius menjalankan visi-misi Asta Citanya,” pungkas Defiyan.

Sumber : Humas MIO Indonesia DKI Jakarta

Reporter : Edo

Jakarta – Chef Expo 2026 sukses digelar di Nusantara International Convention Exhibition Pantai Indah Kapuk (NICE PIK) selama empat hari, menarik ribuan pengunjung. Acara ini tidak hanya menampilkan berbagai kompetisi kuliner, tetapi juga menjadi panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka.

Menurut Slamet Jarwanto, Vice President Indonesian Chef Association bidang event, marketing, dan media relation, jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 35 ribu orang. “Secara keseluruhan, ekspektasi kami terpenuhi. Pameran di gedung baru ini ramai, dan pengunjung terlihat antusias sampai menit-menit terakhir,” ujar Jarwanto, Sabtu (9/5/2026).

Ini merupakan penyelenggaraan ke-8 Chef Expo, sekaligus kali pertama digelar di NICE PIK. “Biasanya kami mengadakan pameran di tempat lain, tapi pengunjung tidak kalah ramai,” tambah Jarwanto.

Salah satu sorotan adalah partisipasi generasi muda dalam kompetisi, termasuk Black Box Competition. Susanto, Presiden Indonesian Safe Association, menyebut bahwa kehadiran anak muda memberi harapan untuk kelanjutan industri kuliner Indonesia.

“Tahun ini juara kompetisi didominasi anak muda. Kami bangga karena sudah menemukan penerus bagi generasi chef profesional,” kata Susanto.

Chef Expo 2026 menghadirkan sembilan kategori lomba, antara lain main course, main course red meat, fruit carving, cake decoration, dan modern cuisine. Penilaian fokus pada Indonesian Modern Cuisine, yakni cita rasa Indonesia yang dibawakan dengan presentasi modern agar lebih mudah diterima di panggung internasional.

Acara ini juga diramaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Indonesian Safe Association dan Fresh Rating, lembaga sertifikasi halal berbasis Singapura, serta mendapat dukungan Kementerian Kesehatan.

Diana Dewi dari KADIN DKI Jakarta menambahkan, “Kuliner Indonesia bukan sekadar makanan, tapi juga bagian dari sejarah dan budaya. Penting bagi kita untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan kuliner Indonesia ke dunia internasional.”

Ke depan, panitia berharap penyelenggaraan tahun 2027 bisa lebih besar dan bermanfaat. Slamet Jarwanto menegaskan, “Tahun depan kami akan meningkatkan kualitas acara, jumlah peserta, serta variasi lomba. Kami juga ingin lebih banyak generasi muda yang terlibat untuk meneruskan tongkat estafet dunia kuliner Indonesia.”

Chef Expo 2026 membuktikan bahwa dunia kuliner Indonesia bukan hanya hiburan, tetapi juga sektor kreatif yang mampu menarik generasi muda dan memperluas pengaruh kuliner nusantara ke kancah internasional.

JAKARTA UTARA — Peresmian Jembatan Garuda di kawasan Anak Kali Sentiong, Jalan Pesanggrahan RW 01, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jumat (8/5/2026), disambut antusias warga dua wilayah yang selama ini mendambakan akses penghubung yang layak.

Jembatan yang diresmikan Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si. itu menjadi penghubung strategis antara RT 005/RW 001 Kelurahan Sunter Agung dengan RT 006/RW 012 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan.

Ketua RW 12 Pesanggrahan, Kelurahan Pademangan Timur, Overus, M.R., mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas terealisasinya pembangunan jembatan yang disebut telah lama dinantikan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga TNI Angkatan Darat. Hari ini Jembatan Garuda penghubung Sunter Agung dan Pademangan Timur resmi dibuka oleh Bapak Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi. Jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami,” ujar Overus.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut menjadi solusi penting bagi aktivitas warga sehari-hari, sekaligus memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antarwilayah.

“Jembatan Garuda ini sudah puluhan tahun kami nantikan. Kini warga Sunter Agung dan Pademangan Timur bisa lebih mudah beraktivitas. Kami seluruh warga dua wilayah mengucapkan banyak terima kasih karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi mengatakan pembangunan jembatan merupakan bagian dari program peningkatan konektivitas wilayah sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

“Di wilayah Kodam Jaya ada 10 program jembatan. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan salah satunya. Semoga jembatan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Deddy Suryadi.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada hari yang sama, Kodam Jaya meresmikan tiga Jembatan Garuda secara serentak, yakni Jembatan Pesanggrahan di Jakarta Utara, Jembatan Usaha Tani Bebelan di Kabupaten Bekasi, dan Jembatan Gotong Royong Penanggungan di Kota Tangerang.

“Saat ini masih ada tujuh titik lainnya dalam proses pengerjaan, meliputi enam jembatan gantung dan satu jembatan beton,” ujarnya.

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Faizal Rizal, S.I.P., Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany, S.H., M.I.P., serta jajaran Forkopimko Jakarta Utara.

Hadir pula Walikota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, S.IP., M.A., Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yongky Dilatha, S.I.K., M.Si., Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., dan perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Selain peresmian jembatan, kegiatan juga diisi dengan peninjauan program gentengisasi, penyerahan bantuan sembako, pemotongan tumpeng, hingga pemberian piagam kepada masyarakat.

Keberadaan Jembatan Garuda diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga, memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Sunter Agung dan Pademangan Timur.