Connect with us

News

Menyoal Kelangkaan BBM, Defiyan Cori Sebut BPH Migas Yang Harus Bertanggung Jawab, Bukan Pertamina

Published

on

Jakarta – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, menyoroti mulai terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah dan mempertanyakan kinerja BPH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan distribusi BBM nasional.

Menurutnya, publik tidak seharusnya langsung menyalahkan Pertamina apabila terjadi antrean panjang dan kelangkaan BBM di lapangan.

“BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Migas. Salah satu tugas dan kewajibannya memastikan pasokan BBM, khususnya yang bersubsidi diterima masyarakat penerima manfaat secara tepat. Sedangkan Pertamina sejak UU Migas 22/2001 hanya sebagai operator,” katanya, di Jakarta, Minggu (10/5).

Ditegaskannya, bahwa kasus antrean panjang BBM di empat SPBU Kota Palangkaraya pada 8 Mei 2026, bukan persoalan baru. Ia menyebut fenomena serupa telah berulang kali terjadi sejak era pemerintahan Joko Widodo tanpa penyelesaian yang jelas.

Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diperketat, termasuk melalui razia migas yang sebelumnya pernah dilakukan aparat kepolisian.

Defiyan juga menyinggung adanya potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi akibat ketimpangan harga antara solar subsidi dan non-subsidi, serta kebijakan pembatasan kuota BBM yang dinilai dapat memicu kelangkaan di lapangan.

“Bisa saja pembatasan BBM menjadi pemicu kelangkaan atau ketidaktepatan penerima manfaat akhirnya menyebabkan antrean panjang BBM. Motif ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” imbuhnya.

Ia memaparkan, bahwa alokasi solar subsidi tahun 2023 naik dari 15,1 juta kiloliter pada 2022 menjadi 17 juta kiloliter atau meningkat 12,58 persen. Sementara total pagu subsidi dan kompensasi energi pada 2025 masih mencapai Rp498,8 triliun.

Namun di sisi lain, pemerintah justru menurunkan kuota BBM subsidi pada 2026. Kuota Pertalite turun 6,28 persen menjadi 29,27 juta kiloliter dan solar subsidi turun 1,32 persen menjadi 18,64 juta kiloliter dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, mulai 1 April 2026 pemerintah juga menerapkan pembatasan harian maksimal 50 liter untuk kendaraan pribadi.

Alumnus UGM ini menilai, kenaikan subsidi energi dari Rp208,9 triliun pada 2022 menjadi Rp339,6 triliun pada 2023 atau meningkat Rp130,7 triliun harus diikuti dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat dan transparan.

Ia pun mengingatkan, bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pekerja SPBU atau kasus individual semata.

“Tidak akan selesai hanya dengan memenjarakan oknum petugas SPBU yang hanya menjadi pekerja. BPH Migas harus mengelola hilir migas secara efektif dan efisien kepada para pengusaha pemilik SPBU,” tegasnya.

Korps Alumni Hijau Hitam ini juga mengungkapkan, bahwa pengendalian distribusi BBM tidak tepat jika sepenuhnya dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, kata dia, Polri tidak memiliki kewenangan menentukan alokasi dan distribusi kuota BBM di tiap wilayah.

Meski demikian, Polri tetap dapat melakukan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi di lapangan.

Dalam keterangannya, Defiyan membeberkan, bahwa kewenangan BPH Migas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang telah diubah melalui PP Nomor 30 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

Ia pun meminta, agar Presiden Prabowo Subianto memastikan pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan baik sesuai semangat Asta Cita pemerintahannya.

“Kelangkaan BBM tentu akan membuat resah bahkan mengganggu stabilitas perekonomian. Hal ini tentu tidak disukai Presiden Prabowo Subianto yang serius menjalankan visi-misi Asta Citanya,” pungkas Defiyan.

Sumber : Humas MIO Indonesia DKI Jakarta

Reporter : Edo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Nama Bung Karno Tercoreng, Alumni UBK Desak Pecat Mahasiswa Terduga Terima Suap

Published

on

Ikatan Alumni UBK

JAKARTA – Polemik dugaan penerimaan uang oleh oknum mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tidak hanya memicu sorotan publik, tetapi juga menggugah reaksi keras dari para alumni. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) menilai kasus tersebut telah mencederai semangat perjuangan yang selama ini melekat pada kampus yang menggunakan nama Proklamator RI, Soekarno.

Melalui tujuh poin pernyataan sikap, IKA UBK mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada permintaan maaf semata. Alumni meminta adanya langkah nyata berupa penegakan disiplin di lingkungan kampus hingga pengusutan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Dewan Penasehat IKA UBK, Achmad Boim, mengatakan organisasi alumni secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh tindakan oknum mahasiswa.

“Kami meminta maaf kepada seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia atas kejadian yang telah mencoreng nama baik Universitas Bung Karno,” ujar Boim, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, menjaga nama besar Bung Karno bukan sekadar menjaga nama institusi, tetapi juga menjaga nilai perjuangan yang selama ini menjadi fondasi gerakan mahasiswa.

Karena itu, IKA UBK meminta rektorat segera memanggil mahasiswa yang diduga terlibat dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Tak hanya menyasar internal kampus, alumni juga mendorong pembentukan tim independen agar proses pemeriksaan berlangsung objektif dan mampu mengungkap seluruh fakta secara transparan.

Sikap IKA UBK juga menyentuh aspek yang lebih luas. Alumni meminta pihak Istana Wakil Presiden memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik yang berkembang sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan oknum kepolisian yang disebut memberikan uang kepada mahasiswa.

Bagi IKA UBK, kejelasan proses hukum menjadi syarat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa maupun institusi Universitas Bung Karno.

Selain itu, organisasi alumni mengajak seluruh mahasiswa aktif dan alumni UBK tetap menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang di tengah polemik.

Pernyataan tersebut muncul setelah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi. Abdi juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada civitas akademika dan masyarakat serta menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun bagi IKA UBK, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pengakuan maupun permintaan maaf. Organisasi alumni menilai kasus tersebut harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar kampus tetap menjadi ruang lahirnya gerakan mahasiswa yang independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Tugas kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga menjaga marwah Universitas Bung Karno agar tetap menjadi kampus yang melahirkan kader-kader bangsa dengan integritas,” tegas Boim.

Kini, publik menunggu langkah konkret dari pihak rektorat dan aparat penegak hukum. Apakah tujuh tuntutan IKA UBK akan menjadi awal dari proses evaluasi menyeluruh, atau justru menambah panjang polemik yang telah menyita perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Continue Reading

News

Hindari Macet dan Antrean Saat ke PRJ 2026, Ini Tips yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Berangkat

Published

on

Jakarta, 22 Juni 2026 – Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan masyarakat. Digelar selama lebih dari satu bulan di JIExpo Kemayoran, PRJ tidak hanya menawarkan berbagai promo belanja dan kuliner, tetapi juga konser musik, hiburan keluarga, dan beragam aktivitas lainnya yang diperkirakan akan menarik jutaan pengunjung sepanjang penyelenggaraannya.

Tingginya antusiasme masyarakat untuk datang ke PRJ juga berarti mobilitas menuju area acara akan meningkat, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Karena itu, perencanaan perjalanan menjadi salah satu kunci agar pengalaman berkunjung tetap nyaman dan menyenangkan.

Pilih Waktu Kunjungan yang Tepat

Salah satu cara untuk menghindari kepadatan adalah dengan memilih waktu kunjungan yang tepat. Jika memungkinkan, pengunjung dapat datang pada hari kerja atau di luar jam-jam sibuk untuk menghindari antrean panjang di area masuk maupun tenant favorit. Selain lebih nyaman, pengunjung juga dapat menikmati area pameran dengan lebih leluasa.

Tentukan Titik Jemput dan Titik Pulang Sebelum Berangkat

Area sekitar PRJ biasanya mengalami peningkatan aktivitas, terutama saat konser berlangsung atau menjelang penutupan acara. Menentukan titik jemput dan titik pulang sejak awal dapat membantu mengurangi kebingungan saat tiba maupun pulang dari lokasi acara, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan efisien.

Siapkan Anggaran Perjalanan Sejak Awal

Selain tiket masuk, pengunjung umumnya perlu menyiapkan anggaran untuk kuliner, belanja, dan transportasi. Dengan mengetahui estimasi biaya perjalanan sebelum berangkat, pengunjung dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik dan menikmati berbagai aktivitas di PRJ tanpa khawatir melebihi anggaran yang telah disiapkan.

Gunakan Moda Transportasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Di tengah tingginya mobilitas menuju area Jakarta Fair, memilih solusi transportasi yang praktis dan memberikan kepastian biaya perjalanan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pengunjung. Dalam hal ini, inDrive dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan ke dan dari PRJ dengan lebih nyaman. Melalui model penawaran harga yang transparan, pengguna dapat mengajukan atau memilih tarif perjalanan yang sesuai sebelum perjalanan dimulai, sehingga memiliki gambaran biaya transportasi sejak awal dan dapat mengatur anggaran kunjungan dengan lebih baik.

Kemudahan dalam merencanakan perjalanan menjadi salah satu faktor yang dapat membantu masyarakat menikmati berbagai aktivitas selama Jakarta Fair berlangsung. Sebagai salah satu acara terbesar yang menarik jutaan pengunjung, tingginya mobilitas menuju area PRJ menjadikan aspek transportasi sebagai hal yang perlu dipertimbangkan sejak awal. Dengan perencanaan yang tepat, pengunjung dapat mengurangi potensi kendala selama perjalanan dan lebih fokus menikmati berbagai hiburan, kuliner, serta promo yang tersedia. Dalam hal ini, transparansi tarif dan fleksibilitas dalam memilih layanan transportasi dapat membantu masyarakat memiliki gambaran biaya perjalanan sejak awal sehingga perjalanan menuju dan dari lokasi acara menjadi lebih nyaman dan sesuai kebutuhan.

Pada akhirnya, menikmati PRJ 2026 bukan hanya soal menentukan tenant atau konser yang ingin dikunjungi, tetapi juga tentang merencanakan perjalanan dengan baik. Dengan memilih waktu kunjungan yang tepat, menyiapkan anggaran, dan menggunakan solusi mobilitas yang sesuai kebutuhan, pengunjung dapat lebih fokus menikmati berbagai hiburan, kuliner, dan pengalaman yang ditawarkan selama Jakarta Fair berlangsung.***

Continue Reading

News

TASPEN Tangerang Serahkan Santunan Jaminan Kematian kepada Ahli Waris ASN PPPK Damkar Tangsel

Published

on

TANGERANG – PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Tangerang menyerahkan manfaat Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp30.034.500 kepada ahli waris almarhum Saefullah, Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan.

Penyerahan manfaat tersebut dilakukan pada Rabu (10/6/2026) sebagai bentuk komitmen TASPEN Tangerang dalam memberikan perlindungan sosial dan kepastian manfaat kepada peserta serta keluarga yang ditinggalkan.

Santunan Jaminan Kematian diberikan sebagai hak peserta sesuai ketentuan program yang dikelola TASPEN. Kehadiran manfaat tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga di tengah suasana duka.

Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) Tangerang, Apandi, menegaskan bahwa penyerahan manfaat ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TASPEN dalam memberikan perlindungan kepada ASN dan keluarganya.

“TASPEN Tangerang senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan andal kepada seluruh peserta. Penyerahan manfaat Jaminan Kematian kepada ahli waris almarhum Bapak Saefullah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami dalam memastikan hak peserta dapat diterima oleh keluarga yang ditinggalkan secara optimal,” ujar Apandi.

Menurutnya, manfaat tersebut diharapkan dapat membantu keluarga almarhum menghadapi masa sulit sekaligus memberikan ketenangan di tengah duka yang dirasakan.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, TASPEN terus memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan berkelanjutan bagi peserta dan keluarganya. Program Jaminan Kematian menjadi salah satu bentuk perlindungan yang memberikan dukungan finansial ketika peserta meninggal dunia.

Melalui penyaluran manfaat ini, TASPEN Tangerang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Dengan demikian, setiap hak peserta dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai prinsip pelayanan prima.

TASPEN Tangerang juga terus berupaya memastikan seluruh peserta dan ahli waris memperoleh akses layanan yang mudah, cepat, dan transparan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Continue Reading

TERKINI

Entertainment21 hours ago

Cerita Menarik Pembuatan MV Terbaru Aldi Taher & Band

Penulis : Katasiboy JAKARTA – Nama Aldi Taher kembali mencuri perhatian. Musisi sekaligus entertainer yang dikenal dengan gaya ceplas-ceplosnya itu...

Hukum22 hours ago

Elang Tiga Hambalang Ikut Turun Tangan, Kasus Budiman Tiang Jadi Sorotan

Jakarta – Sengketa lahan yang melibatkan Budiman Tiang kembali menjadi sorotan. Lewat konferensi pers yang digelar di BOWL Coffee Connection,...

Infotainment2 days ago

Daus Mini Geram Namanya Dicatut di TikTok, Pilih Tempuh Jalur Hukum Bersama Brigade 08

JAKARTA – Media sosial kembali menjadi tantangan bagi figur publik. Kali ini, komedian Daus Mini mengaku harus menghadapi dugaan penyalahgunaan...

Infotainment3 days ago

Icha Yang Ungkap Kebahagiaan hingga Tekad Kembali Tampil di Panggung Internasional

Jember – Penyanyi muda Icha Yang akhirnya kembali ke kampung halamannya di Jember setelah sukses menorehkan prestasi hingga tampil di...

Ikatan Alumni UBK Ikatan Alumni UBK
News3 days ago

Nama Bung Karno Tercoreng, Alumni UBK Desak Pecat Mahasiswa Terduga Terima Suap

JAKARTA – Polemik dugaan penerimaan uang oleh oknum mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tidak hanya memicu sorotan publik, tetapi juga...

Juara Umum Lomba Operet Paksi 2025 kategori SMA Juara Umum Lomba Operet Paksi 2025 kategori SMA
Infotainment4 days ago

PAKSI (Panggung Kreasi) 2026: Saat Ratusan Pelajar Bali Memilih Panggung Teater daripada Layar Ponsel

DENPASAR – Di saat media sosial menjadi “panggung” utama bagi sebagian besar generasi muda, ratusan pelajar di Bali justru memilih...

News5 days ago

Hindari Macet dan Antrean Saat ke PRJ 2026, Ini Tips yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Berangkat

Jakarta, 22 Juni 2026 – Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali menjadi salah satu agenda yang paling...

News6 days ago

TASPEN Tangerang Serahkan Santunan Jaminan Kematian kepada Ahli Waris ASN PPPK Damkar Tangsel

TANGERANG – PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Tangerang menyerahkan manfaat Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp30.034.500 kepada ahli waris almarhum...

News6 days ago

Resmi Dilantik, Saroha Manullang Nahkodai Imigrasi NTT

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi kembali melakukan rotasi pejabat di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelantikan...

News6 days ago

Ade Ratnasari Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Persoalan Keimigrasian ke KPK

Jakarta – Kuasa hukum Budiman Tiang, Ade Ratnasari, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/6/2026), untuk menyampaikan laporan yang...

Trending