Connect with us

News

Dr. Rudy Wenarta Tanggapi Isu Dokter Tolak Pasien BPJS: “Kewajiban dan Tantangan di Lapangan Harus Dipahami”

Published

on


JAKARTA – Baru-baru ini muncul isu terkait seorang dokter yang dikabarkan menolak menangani pasien BPJS karena tarif layanan dianggap minim. Dr. Rudy Wenarta memberikan klarifikasi dan pandangannya mengenai persoalan ini, menekankan pentingnya memahami aturan hukum, sistem BPJS, serta kondisi di lapangan yang dihadapi tenaga medis.

Aturan Hukum dan Kewajiban Dokter
Menurut Dr. Rudy, setiap dokter yang bekerja di rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan BPJS wajib melayani pasien, terutama dalam kasus darurat. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.

“BPJS bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapat pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau. Dokter yang bekerja di rumah sakit wajib melayani pasien, terutama kasus emergensi. Tidak ada alasan untuk menolak pasien darurat,” tegas Dr. Rudy.

Ia menambahkan, bagi dokter yang bekerja secara mandiri dan tidak berafiliasi dengan BPJS, mereka memiliki kewenangan menentukan tarif dan jenis pasien yang dilayani. Namun, untuk dokter di rumah sakit dengan BPJS, menolak pasien non-darurat tetap memiliki prosedur etik dan sanksi jika melanggar aturan.

Sistem Pembayaran BPJS dan Tantangan di Lapangan
Dr. Rudy menjelaskan bahwa sistem pembayaran BPJS berbeda dengan asuransi kesehatan pribadi. BPJS menggunakan sistem per kapita, di mana setiap pasien dibayar per bulan, bukan per tindakan. Artinya, jumlah pembayaran tidak meningkat meskipun pasien melakukan banyak kunjungan.

“Kalau satu pasien kontrol berkali-kali dalam sebulan, bayarannya tetap sama. Dari sisi profesi dokter, hal ini wajar jika menimbulkan tantangan karena mereka dituntut memberikan pelayanan maksimal, meskipun tarifnya rendah,” jelas Dr. Rudy.

Ia menekankan pentingnya evaluasi sistem, agar dokter merasa dihargai dan pelayanan kepada pasien tetap optimal. Menurutnya, pemerintah sebaiknya melibatkan dokter dalam revisi kebijakan tarif BPJS agar lebih transparan dan adil.

Pesan untuk Dokter dan Masyarakat
Dr. Rudy mengingatkan, dokter tetap memiliki tanggung jawab profesional. “Kalau kasusnya darurat, wajib ditangani. Kalau bukan darurat, dokter bisa membatasi pelayanan, tetapi ada prosedur etik yang harus diikuti,” ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat memahami konteks di lapangan. “Dokter pun manusia. Mereka punya kewajiban, kompetensi, dan kebutuhan untuk dihargai. Jadi penting bagi masyarakat tidak salah menilai dokter yang membatasi pelayanan non-darurat,” tambah Dr. Rudy.

Evaluasi Sistem untuk Masa Depan
Dalam pandangannya, sistem BPJS yang menggunakan per kapita sudah tepat secara konsep, namun implementasinya perlu dievaluasi dari sisi tarif dan penghargaan kepada tenaga medis. Dr. Rudy menilai keterlibatan dokter dalam penetapan tarif akan membuat sistem lebih adil dan menjaga kualitas layanan.

“Supaya dokter merasa dihargai dan pasien tetap mendapat layanan optimal, pemerintah harus membuka ruang evaluasi dan masukan dari tenaga medis. Ini bukan soal menolak pasien, tetapi soal menyeimbangkan kewajiban dengan penghargaan profesi,” ujarnya.

Kesimpulan
Isu dokter menolak pasien BPJS sejatinya terkait persepsi tentang tarif rendah dan jumlah pasien yang tinggi. Menurut Dr. Rudy, hal ini bisa dimengerti dari sisi profesi, tetapi harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Evaluasi sistem BPJS, keterlibatan dokter dalam revisi kebijakan, dan pemahaman publik menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Nama Bung Karno Tercoreng, Alumni UBK Desak Pecat Mahasiswa Terduga Terima Suap

Published

on

Ikatan Alumni UBK

JAKARTA – Polemik dugaan penerimaan uang oleh oknum mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tidak hanya memicu sorotan publik, tetapi juga menggugah reaksi keras dari para alumni. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) menilai kasus tersebut telah mencederai semangat perjuangan yang selama ini melekat pada kampus yang menggunakan nama Proklamator RI, Soekarno.

Melalui tujuh poin pernyataan sikap, IKA UBK mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada permintaan maaf semata. Alumni meminta adanya langkah nyata berupa penegakan disiplin di lingkungan kampus hingga pengusutan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Dewan Penasehat IKA UBK, Achmad Boim, mengatakan organisasi alumni secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh tindakan oknum mahasiswa.

“Kami meminta maaf kepada seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia atas kejadian yang telah mencoreng nama baik Universitas Bung Karno,” ujar Boim, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, menjaga nama besar Bung Karno bukan sekadar menjaga nama institusi, tetapi juga menjaga nilai perjuangan yang selama ini menjadi fondasi gerakan mahasiswa.

Karena itu, IKA UBK meminta rektorat segera memanggil mahasiswa yang diduga terlibat dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Tak hanya menyasar internal kampus, alumni juga mendorong pembentukan tim independen agar proses pemeriksaan berlangsung objektif dan mampu mengungkap seluruh fakta secara transparan.

Sikap IKA UBK juga menyentuh aspek yang lebih luas. Alumni meminta pihak Istana Wakil Presiden memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik yang berkembang sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan oknum kepolisian yang disebut memberikan uang kepada mahasiswa.

Bagi IKA UBK, kejelasan proses hukum menjadi syarat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa maupun institusi Universitas Bung Karno.

Selain itu, organisasi alumni mengajak seluruh mahasiswa aktif dan alumni UBK tetap menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang di tengah polemik.

Pernyataan tersebut muncul setelah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi. Abdi juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada civitas akademika dan masyarakat serta menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun bagi IKA UBK, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pengakuan maupun permintaan maaf. Organisasi alumni menilai kasus tersebut harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar kampus tetap menjadi ruang lahirnya gerakan mahasiswa yang independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Tugas kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga menjaga marwah Universitas Bung Karno agar tetap menjadi kampus yang melahirkan kader-kader bangsa dengan integritas,” tegas Boim.

Kini, publik menunggu langkah konkret dari pihak rektorat dan aparat penegak hukum. Apakah tujuh tuntutan IKA UBK akan menjadi awal dari proses evaluasi menyeluruh, atau justru menambah panjang polemik yang telah menyita perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Continue Reading

News

Hindari Macet dan Antrean Saat ke PRJ 2026, Ini Tips yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Berangkat

Published

on

Jakarta, 22 Juni 2026 – Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan masyarakat. Digelar selama lebih dari satu bulan di JIExpo Kemayoran, PRJ tidak hanya menawarkan berbagai promo belanja dan kuliner, tetapi juga konser musik, hiburan keluarga, dan beragam aktivitas lainnya yang diperkirakan akan menarik jutaan pengunjung sepanjang penyelenggaraannya.

Tingginya antusiasme masyarakat untuk datang ke PRJ juga berarti mobilitas menuju area acara akan meningkat, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Karena itu, perencanaan perjalanan menjadi salah satu kunci agar pengalaman berkunjung tetap nyaman dan menyenangkan.

Pilih Waktu Kunjungan yang Tepat

Salah satu cara untuk menghindari kepadatan adalah dengan memilih waktu kunjungan yang tepat. Jika memungkinkan, pengunjung dapat datang pada hari kerja atau di luar jam-jam sibuk untuk menghindari antrean panjang di area masuk maupun tenant favorit. Selain lebih nyaman, pengunjung juga dapat menikmati area pameran dengan lebih leluasa.

Tentukan Titik Jemput dan Titik Pulang Sebelum Berangkat

Area sekitar PRJ biasanya mengalami peningkatan aktivitas, terutama saat konser berlangsung atau menjelang penutupan acara. Menentukan titik jemput dan titik pulang sejak awal dapat membantu mengurangi kebingungan saat tiba maupun pulang dari lokasi acara, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan efisien.

Siapkan Anggaran Perjalanan Sejak Awal

Selain tiket masuk, pengunjung umumnya perlu menyiapkan anggaran untuk kuliner, belanja, dan transportasi. Dengan mengetahui estimasi biaya perjalanan sebelum berangkat, pengunjung dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik dan menikmati berbagai aktivitas di PRJ tanpa khawatir melebihi anggaran yang telah disiapkan.

Gunakan Moda Transportasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Di tengah tingginya mobilitas menuju area Jakarta Fair, memilih solusi transportasi yang praktis dan memberikan kepastian biaya perjalanan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pengunjung. Dalam hal ini, inDrive dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan ke dan dari PRJ dengan lebih nyaman. Melalui model penawaran harga yang transparan, pengguna dapat mengajukan atau memilih tarif perjalanan yang sesuai sebelum perjalanan dimulai, sehingga memiliki gambaran biaya transportasi sejak awal dan dapat mengatur anggaran kunjungan dengan lebih baik.

Kemudahan dalam merencanakan perjalanan menjadi salah satu faktor yang dapat membantu masyarakat menikmati berbagai aktivitas selama Jakarta Fair berlangsung. Sebagai salah satu acara terbesar yang menarik jutaan pengunjung, tingginya mobilitas menuju area PRJ menjadikan aspek transportasi sebagai hal yang perlu dipertimbangkan sejak awal. Dengan perencanaan yang tepat, pengunjung dapat mengurangi potensi kendala selama perjalanan dan lebih fokus menikmati berbagai hiburan, kuliner, serta promo yang tersedia. Dalam hal ini, transparansi tarif dan fleksibilitas dalam memilih layanan transportasi dapat membantu masyarakat memiliki gambaran biaya perjalanan sejak awal sehingga perjalanan menuju dan dari lokasi acara menjadi lebih nyaman dan sesuai kebutuhan.

Pada akhirnya, menikmati PRJ 2026 bukan hanya soal menentukan tenant atau konser yang ingin dikunjungi, tetapi juga tentang merencanakan perjalanan dengan baik. Dengan memilih waktu kunjungan yang tepat, menyiapkan anggaran, dan menggunakan solusi mobilitas yang sesuai kebutuhan, pengunjung dapat lebih fokus menikmati berbagai hiburan, kuliner, dan pengalaman yang ditawarkan selama Jakarta Fair berlangsung.***

Continue Reading

News

TASPEN Tangerang Serahkan Santunan Jaminan Kematian kepada Ahli Waris ASN PPPK Damkar Tangsel

Published

on

TANGERANG – PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Tangerang menyerahkan manfaat Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp30.034.500 kepada ahli waris almarhum Saefullah, Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan.

Penyerahan manfaat tersebut dilakukan pada Rabu (10/6/2026) sebagai bentuk komitmen TASPEN Tangerang dalam memberikan perlindungan sosial dan kepastian manfaat kepada peserta serta keluarga yang ditinggalkan.

Santunan Jaminan Kematian diberikan sebagai hak peserta sesuai ketentuan program yang dikelola TASPEN. Kehadiran manfaat tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga di tengah suasana duka.

Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) Tangerang, Apandi, menegaskan bahwa penyerahan manfaat ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TASPEN dalam memberikan perlindungan kepada ASN dan keluarganya.

“TASPEN Tangerang senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan andal kepada seluruh peserta. Penyerahan manfaat Jaminan Kematian kepada ahli waris almarhum Bapak Saefullah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami dalam memastikan hak peserta dapat diterima oleh keluarga yang ditinggalkan secara optimal,” ujar Apandi.

Menurutnya, manfaat tersebut diharapkan dapat membantu keluarga almarhum menghadapi masa sulit sekaligus memberikan ketenangan di tengah duka yang dirasakan.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, TASPEN terus memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan berkelanjutan bagi peserta dan keluarganya. Program Jaminan Kematian menjadi salah satu bentuk perlindungan yang memberikan dukungan finansial ketika peserta meninggal dunia.

Melalui penyaluran manfaat ini, TASPEN Tangerang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Dengan demikian, setiap hak peserta dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai prinsip pelayanan prima.

TASPEN Tangerang juga terus berupaya memastikan seluruh peserta dan ahli waris memperoleh akses layanan yang mudah, cepat, dan transparan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Continue Reading

TERKINI

Entertainment1 day ago

Cerita Menarik Pembuatan MV Terbaru Aldi Taher & Band

Penulis : Katasiboy JAKARTA – Nama Aldi Taher kembali mencuri perhatian. Musisi sekaligus entertainer yang dikenal dengan gaya ceplas-ceplosnya itu...

Hukum1 day ago

Elang Tiga Hambalang Ikut Turun Tangan, Kasus Budiman Tiang Jadi Sorotan

Jakarta – Sengketa lahan yang melibatkan Budiman Tiang kembali menjadi sorotan. Lewat konferensi pers yang digelar di BOWL Coffee Connection,...

Infotainment3 days ago

Daus Mini Geram Namanya Dicatut di TikTok, Pilih Tempuh Jalur Hukum Bersama Brigade 08

JAKARTA – Media sosial kembali menjadi tantangan bagi figur publik. Kali ini, komedian Daus Mini mengaku harus menghadapi dugaan penyalahgunaan...

Infotainment3 days ago

Icha Yang Ungkap Kebahagiaan hingga Tekad Kembali Tampil di Panggung Internasional

Jember – Penyanyi muda Icha Yang akhirnya kembali ke kampung halamannya di Jember setelah sukses menorehkan prestasi hingga tampil di...

Ikatan Alumni UBK Ikatan Alumni UBK
News3 days ago

Nama Bung Karno Tercoreng, Alumni UBK Desak Pecat Mahasiswa Terduga Terima Suap

JAKARTA – Polemik dugaan penerimaan uang oleh oknum mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tidak hanya memicu sorotan publik, tetapi juga...

Juara Umum Lomba Operet Paksi 2025 kategori SMA Juara Umum Lomba Operet Paksi 2025 kategori SMA
Infotainment4 days ago

PAKSI (Panggung Kreasi) 2026: Saat Ratusan Pelajar Bali Memilih Panggung Teater daripada Layar Ponsel

DENPASAR – Di saat media sosial menjadi “panggung” utama bagi sebagian besar generasi muda, ratusan pelajar di Bali justru memilih...

News5 days ago

Hindari Macet dan Antrean Saat ke PRJ 2026, Ini Tips yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Berangkat

Jakarta, 22 Juni 2026 – Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali menjadi salah satu agenda yang paling...

News6 days ago

TASPEN Tangerang Serahkan Santunan Jaminan Kematian kepada Ahli Waris ASN PPPK Damkar Tangsel

TANGERANG – PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Tangerang menyerahkan manfaat Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp30.034.500 kepada ahli waris almarhum...

News6 days ago

Resmi Dilantik, Saroha Manullang Nahkodai Imigrasi NTT

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi kembali melakukan rotasi pejabat di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelantikan...

News6 days ago

Ade Ratnasari Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Persoalan Keimigrasian ke KPK

Jakarta – Kuasa hukum Budiman Tiang, Ade Ratnasari, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/6/2026), untuk menyampaikan laporan yang...

Trending