Kasus dugaan malapraktik yang menyeret Jeni Rahmadial Fitri alias JRF masih menjadi sorotan publik. Mantan finalis Puteri Indonesia Riau 2024 itu ditangkap Polda Riau usai diduga membuka klinik kecantikan ilegal dan melakukan tindakan medis tanpa kompetensi.

Sejumlah korban disebut mengalami luka serius usai menjalani prosedur facelift dan eyebrow facelift. Mulai dari pendarahan hebat, infeksi bernanah, hingga cacat permanen pada area wajah dan kepala.

Menanggapi kasus tersebut, dokter estetika Dr Wenny Tan menegaskan bahwa prosedur seperti facelift dan eyebrow facelift merupakan tindakan medis yang kompleks dan tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Untuk tindakan medis apa pun, termasuk facelift atau eyebrow facelift, itu harus dilakukan oleh dokter yang berkompetensi. Tidak bisa sembarangan,” kata Dr Wenny.

Menurutnya, tindakan operasi wajah membutuhkan pemahaman mendalam mengenai anatomi, mulai dari lapisan kulit hingga jaringan di

Jakarta — Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Oakwood Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada 11 hingga 12 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Reaktualisasi Tribrata dan Catur Prasetya untuk Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”.

Rakernis dihadiri langsung Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, pejabat utama Pusjarah Polri, serta peserta dari perwakilan lintas satuan kerja tingkat Mabes Polri dan kewilayahan yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Kapusjarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Pusjarah Polri memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai kesejarahan di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, Pusjarah Polri tidak hanya bertugas melakukan penelitian, dokumentasi, pencatatan, dan pengkajian sejarah Polri, tetapi juga menjaga sistem nilai yang menjadi identitas institusi kepolisian.

“Profesionalisme tugas Polri tidak dapat diwujudkan secara serta-merta, melainkan melalui upaya nyata yang terimplementasi melalui program dan kebijakan. Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri,” ujar Brigjen Pol Abas Basuni S.I.K., M.H., Senin (11/05).

Ia juga menekankan bahwa semangat Polri Presisi harus dipahami dalam konteks kesejarahan, mulai dari pendekatan prediktif, responsibilitas, hingga transparansi berkeadilan.
Menurutnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi menjadi tanggung jawab masa kini untuk menjaga identitas bangsa dan memperkuat integritas anggota Polri di tengah perkembangan zaman.

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah menjadi sarana pengikat dan pengingat insan Bhayangkara dalam menjaga identitas bangsa serta memberikan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam Rakernis tersebut, peserta mendapatkan penguatan materi dari sejumlah narasumber sebagai berikut.
Irwasum Polri yang diwakili Brigjen Pol Eddy Hermanto memberikan materi mengenai penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.

As SDM Kapolri yang diwakili Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto membahas penguatan integritas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam mendukung Polri Presisi.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan materi terkait strategi menghadapi perkembangan teknologi informasi dan pentingnya komunikasi publik di era digital.

Kadiv Humas menekankan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang fungsi kehumasan. Menurutnya, setiap personel Polri, termasuk Pusjarah Polri, memiliki peran dalam menyampaikan informasi secara profesional, terbuka, dan mudah dipahami agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh terkait kinerja kepolisian.

Ia juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, termasuk ancaman misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Karena itu, diperlukan penguatan manajemen media dan kehadiran Polri di ruang digital melalui informasi yang faktual, akurat, dan dapat dipercaya.

“Reputasi Polri terbentuk dari akumulasi kinerja, sikap, dan interaksi personel dengan masyarakat yang dilakukan secara konsisten,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Rakernis juga menghadirkan Komisioner Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari yang membahas perspektif Kompolnas terhadap kinerja, integritas, dan profesionalisme anggota Polri.

Dalam paparannya, Kompolnas mengapresiasi langkah Pusjarah Polri dalam memperkuat internalisasi nilai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kepada seluruh personel Polri.

Selain itu, Kadiv Propam Polri yang diwakili AKBP Dr. H. Heru Waluyo turut menyampaikan materi terkait fungsi pengawasan terhadap personel Polri dalam rangka mendukung penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.

Menurutnya, Tribrata merupakan pedoman hidup, sedangkan Catur Prasetya menjadi pedoman kerja seluruh anggota Polri. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai tersebut dinilai penting guna meminimalisir pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana di lingkungan kepolisian.

Melalui Rakernis ini, Pusjarah Polri berharap nilai-nilai dasar kepolisian dapat terus terpelihara dan terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika perkembangan global dan tantangan era modernisasi.

Jakarta – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, menyoroti mulai terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah dan mempertanyakan kinerja BPH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan distribusi BBM nasional.

Menurutnya, publik tidak seharusnya langsung menyalahkan Pertamina apabila terjadi antrean panjang dan kelangkaan BBM di lapangan.

“BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Migas. Salah satu tugas dan kewajibannya memastikan pasokan BBM, khususnya yang bersubsidi diterima masyarakat penerima manfaat secara tepat. Sedangkan Pertamina sejak UU Migas 22/2001 hanya sebagai operator,” katanya, di Jakarta, Minggu (10/5).

Ditegaskannya, bahwa kasus antrean panjang BBM di empat SPBU Kota Palangkaraya pada 8 Mei 2026, bukan persoalan baru. Ia menyebut fenomena serupa telah berulang kali terjadi sejak era pemerintahan Joko Widodo tanpa penyelesaian yang jelas.

Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diperketat, termasuk melalui razia migas yang sebelumnya pernah dilakukan aparat kepolisian.

Defiyan juga menyinggung adanya potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi akibat ketimpangan harga antara solar subsidi dan non-subsidi, serta kebijakan pembatasan kuota BBM yang dinilai dapat memicu kelangkaan di lapangan.

“Bisa saja pembatasan BBM menjadi pemicu kelangkaan atau ketidaktepatan penerima manfaat akhirnya menyebabkan antrean panjang BBM. Motif ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” imbuhnya.

Ia memaparkan, bahwa alokasi solar subsidi tahun 2023 naik dari 15,1 juta kiloliter pada 2022 menjadi 17 juta kiloliter atau meningkat 12,58 persen. Sementara total pagu subsidi dan kompensasi energi pada 2025 masih mencapai Rp498,8 triliun.

Namun di sisi lain, pemerintah justru menurunkan kuota BBM subsidi pada 2026. Kuota Pertalite turun 6,28 persen menjadi 29,27 juta kiloliter dan solar subsidi turun 1,32 persen menjadi 18,64 juta kiloliter dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, mulai 1 April 2026 pemerintah juga menerapkan pembatasan harian maksimal 50 liter untuk kendaraan pribadi.

Alumnus UGM ini menilai, kenaikan subsidi energi dari Rp208,9 triliun pada 2022 menjadi Rp339,6 triliun pada 2023 atau meningkat Rp130,7 triliun harus diikuti dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat dan transparan.

Ia pun mengingatkan, bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pekerja SPBU atau kasus individual semata.

“Tidak akan selesai hanya dengan memenjarakan oknum petugas SPBU yang hanya menjadi pekerja. BPH Migas harus mengelola hilir migas secara efektif dan efisien kepada para pengusaha pemilik SPBU,” tegasnya.

Korps Alumni Hijau Hitam ini juga mengungkapkan, bahwa pengendalian distribusi BBM tidak tepat jika sepenuhnya dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, kata dia, Polri tidak memiliki kewenangan menentukan alokasi dan distribusi kuota BBM di tiap wilayah.

Meski demikian, Polri tetap dapat melakukan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi di lapangan.

Dalam keterangannya, Defiyan membeberkan, bahwa kewenangan BPH Migas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang telah diubah melalui PP Nomor 30 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

Ia pun meminta, agar Presiden Prabowo Subianto memastikan pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan baik sesuai semangat Asta Cita pemerintahannya.

“Kelangkaan BBM tentu akan membuat resah bahkan mengganggu stabilitas perekonomian. Hal ini tentu tidak disukai Presiden Prabowo Subianto yang serius menjalankan visi-misi Asta Citanya,” pungkas Defiyan.

Sumber : Humas MIO Indonesia DKI Jakarta

Reporter : Edo