Jakarta – Menanggapi pemberitaan Tempo pada 3 Mei yang memuat pernyataan Garda Pemuda Generasi Indonesia Bersatu (GP-Gibran) terkait konsolidasi relawan untuk mendorong Gibran menjadi Calon Presiden, Gibranku menyampaikan klarifikasi resmi.

Dalam pernyataan persnya, Jum’at (3/7/2026), Ketua Umum Gibranku, Ananta Agung Junaedy, menegaskan bahwa pernyataan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan multi tafsir di publik.

“Pernyataan GP-Gibran Merupakan Aspirasi Pribadi,” ujarnya. Lanjutnya, Ananta menyampaikan apresiasi atas setiap aspirasi dari sesama relawan.

“Gibranku menghormati setiap aspirasi yang disampaikan teman-teman relawan, dalam hal ini GP-Gibran. Namun perlu kami sampaikan bahwa pernyataan tersebut adalah murni aspirasi dari salah satu relawan dan tidak merepresentasikan seluruh relawan,” jelas Ananta Agung Junaedy.

Tetap Setia pada Arahan Mas Wapres

Gibranku menegaskan garis organisasi masih berpegang pada instruksi langsung dari Wakil Presiden.

“Gibranku masih tetap berpegang pada arahan/instruksi yang disampaikan oleh Mas Wapres kepada kami, bahwa relawan harus tetap solid dan setia mengawal serta mendukung program-program pemerintahan Prabowo-Gibran sampai ujung, hingga akhir,” tegasnya.

Fokus Saat Ini: Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

Ananta juga meluruskan bahwa Gibranku tidak memiliki agenda politik elektoral dalam waktu dekat.

“Gibranku sama sekali tidak pernah diminta untuk menyiapkan diri menghadapi kompetisi politik ke depan. Fokus kami hari ini adalah mendukung program-program Pemerintahan demi terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Gibranku berharap klarifikasi ini menjadi penyeimbang atas pemberitaan yang beredar, serta mengajak seluruh relawan dan masyarakat untuk tetap fokus mengawal agenda pembangunan nasional.

Tentang Gibranku

Gibranku adalah jaringan relawan yang berkomitmen mengawal dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wartahot.news – Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diklaim atas lahan The Umalas Signature, Budiman Tiang, melalui perwakilannya Elang, Tim Hambalang 3, dan Ade Ratnasari mendatangi lokasi yang saat ini berdiri bangunan hotel The Umalas Signature pada Jumat (3/7/2026).

Kedatangan rombongan sempat diwarnai ketegangan dengan pihak yang berada di lokasi. Namun, situasi akhirnya dapat diredam setelah kedua belah pihak melakukan komunikasi. Dalam pertemuan tersebut, seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Charles Ringoringo dan mengaku mewakili pihak The Umalas Signature menyampaikan bahwa menurut pihaknya, Budiman Tiang telah kalah dalam perkara di pengadilan.

Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh pihak Budiman Tiang. Mereka menilai putusan yang dimaksud tidak berkaitan dengan tujuan kedatangan mereka, yakni untuk menduduki lahan yang mereka klaim sebagai miliknya berdasarkan SHGB.

Ade Ratnasari mengatakan bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh pihak The Umalas Signature diduga bukan merupakan putusan terkait sengketa tanah. Menurutnya, dokumen tersebut justru merupakan putusan pidana yang berkaitan dengan perkara uang senilai Rp20 juta dan bukan mengenai kepemilikan lahan.

“Dokumentasi yang ditunjukkan kepada kami diduga adalah putusan pidana terkait perkara uang Rp20 juta, bukan putusan sengketa tanah,” ujar Ade Ratnasari.

Karena mengaku tidak mendapatkan bukti yang menunjukkan putusan sengketa tanah sebagaimana disampaikan pihak lawan, perwakilan Budiman Tiang kemudian memasang spanduk di lokasi. Spanduk tersebut berisi tuntutan keadilan bagi Budiman Tiang serta memuat informasi mengenai laporan yang telah diajukan ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/588/XII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak pengelola The Umalas Signature terkait bantahan yang disampaikan oleh perwakilan Budiman Tiang maupun mengenai substansi laporan yang disebutkan tersebut. Sengketa ini masih menunggu kejelasan melalui proses hukum yang berlaku.

Jakarta – Polemik pembagian royalti musik kembali mencuat. Sejumlah penyanyi, pencipta lagu, dan musisi menyampaikan keberatan terhadap nominal royalti yang mereka terima dalam distribusi tahun 2025 yang dibayarkan pada 2026.

Persoalan itu mengemuka dalam Temu Dialog dan Diskusi Penghitungan Royalti Musik Berbasis Penggunaan Lagu dengan Metode Proxy yang digelar LMK PAPPRI di Auditorium Gedung D Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Ketua LMK PAPPRI, Johnny W. Maukar, mengatakan forum tersebut digelar karena banyak anggota mempertanyakan sistem baru penghitungan royalti berbasis metode proxy yang diterapkan LMKN. Menurutnya, para anggota membutuhkan penjelasan langsung mengenai dasar perhitungan royalti, terlebih banyak di antara mereka yang menerima nominal jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kami ingin anggota mendapat penjelasan secara terbuka agar memahami bagaimana metode proxy menghitung penggunaan lagu dan pembagian royaltinya,” ujar Johnny.

Sorotan juga datang dari para pelaku musik yang hadir. Musisi Michael Lailossa mengaku heran hanya menerima royalti sebesar Rp31, padahal lagu-lagunya disebut banyak diputar di sejumlah tempat karaoke di Maluku dan kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, psikolog sekaligus penyanyi Tika Bisono bahkan berencana mengembalikan royalti sebesar Rp2.039 yang diterimanya karena menilai angka tersebut tidak masuk akal. Musisi Budi Ace juga mengaku baru kali ini, selama 17 tahun menjadi anggota LMK, menemukan banyak musisi menerima royalti dengan nilai yang sangat kecil.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Pengawas LMKN Candra Darusman menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah membangun database lagu nasional yang akurat agar distribusi royalti benar-benar diterima oleh pemilik hak yang tepat.

Senada, Komisioner LMKN Jusak Irwan mengatakan metode proxy merupakan sistem yang juga digunakan di berbagai negara ketika data penggunaan lagu belum tersedia secara lengkap. Menurutnya, sistem tersebut masih terus disempurnakan dengan mengedepankan transparansi agar pengelolaan royalti di Indonesia semakin adil dan akuntabel.