Jakarta, 25 Juli 2025 — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat menjembatani upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja, yang saat ini tengah bersitegang akibat eskalasi konflik di perbatasan kedua negara.

“Indonesia punya hubungan baik dengan Thailand maupun Kamboja. Nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat,” ujar Dasco di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dasco menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara dua negara anggota ASEAN tersebut.

Selain mendorong upaya diplomatik, Dasco juga menyoroti keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik. Ia meminta Kemenlu RI untuk terus melakukan komunikasi dan perlindungan terhadap WNI yang berada di Thailand maupun Kamboja.

“Kita minta Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan komunikasi-komunikasi guna menenangkan warga negara kita (di sana),” katanya.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam menyusul insiden ledakan ranjau di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand, yang menyebabkan sejumlah personel militer Thailand mengalami luka serius. Pemerintah Thailand kemudian menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

Situasi makin memanas setelah dilaporkan terjadi baku tembak antara pasukan militer kedua negara di wilayah perbatasan pada Kamis (24/7/2025).

Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN, diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Jakarta –‎ Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menghadiri forum tingkat tinggi United Nations Ocean Conference (UNOC).

Dwikorita di Jakarta, Senin, (16/6/2025), mengatakan, dirinya hadir mewakili Pemerintah Indonesia dalam forum UNOC yang berlangsung selama dua hari di Nice, Prancis.

Dwikorita dalam forum tersebut menyampaikan pentingnya keberlanjutan sistem peringatan dini bencana di tengah tantangan kepemimpinan daerah yang kerap berubah-ubah. 

Peningkatan kesadaran dunia terhadap mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi dan tsunami, kata Dwikorita, merupakan kabar baik dan sangat diapresiasi. 

Namun, lanjut dia dalam forum yang berlangsung pada 9–10 Juni 2025‎ tersebut, peningkatan kesadaran saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kesinambungan tindakan nyata di tingkat lokal atau daerah.

“Satu kota di Indonesia sudah kami siapkan dengan sistem peringatan dini tsunami secara komprehensif,” ujarnya.

Semua unsur terlibat, dari pembuat kebijakan, peneliti, universitas, masyarakat hingga pemimpin daerah. Tapi ketika kepemimpinan di daerah tersebut berganti, semua kebijakan itu “masuk laci”. 

“Tiga tahun kemudian, tsunami terjadi. Dan mereka tidak siap,” kata Dwikorita.

Ia menggarisbawahi bahwa bencana di era perubahan iklim kini semakin tidak bisa diprediksi. Contohnya, munculnya Siklon Tropis Seroja tahun 2021 yang secara teori tidak seharusnya terbentuk di dalam wilayah tropis Indonesia, yaitu Wilayah yang berada diantara 10 derajat Lintang Utara hingga 10 derajat Lintang Selatan. 

“Siklon tropis seharusnya tidak terbentuk di dalam zona tropis trrdebut, namun kenyataannya hal tersebut terjadi,” tandasnya.‎

Menurut dia, peristiwa itu menjadi bukti bahwa pendekatan mitigasi dan peringatan dini harus terus dikembangkan dan tidak boleh bergantung pada keberuntungan semata.

“Ini mengejutkan kami dan menunjukkan bahwa tantangan bencana semakin tidak terduga,” tegasnya.

Dalam konteks penguatan sistem peringatan dini, Dwikorita juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan observasi laut dalam, yang terus berkembang di banyak negara. 

Namun ia mengingatkan bahwa teknologi tanpa dukungan sosial-politik yang konsisten akan sia-sia.

“Kita belajar bahwa saat semua orang siap, entah bagaimana bencana tidak terjadi,” katanya. 

“Tapi saat kita mulai lengah, bencana bisa datang. Inilah refleksi penting yang harus dijaga kesinambungannya oleh semua pihak,” ujarnya.

Dwikorita mengapresiasi pelajaran dari berbagai negara seperti Jamaika, Afrika Selatan, Brasil, dan negara-negara Pasifik, yang menjadi inspirasi dalam membangun ketahanan menghadapi bencana laut. 

Namun menurut Dwikoritka, pembelajaran terpenting tetap berada pada bagaimana menjaga kesinambungan komitmen, terutama di level lokal atau daerah.

Wartahot – Praktisi hukum dan tokoh publik, Zecky Alatas, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2024. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah berani yang sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Tunggakan pajak kendaraan dihapuskan, dan masyarakat hanya perlu membayar pajak berjalan. Ini keputusan yang berpihak pada rakyat. Sejauh ini belum ada gubernur lain yang melakukan hal serupa. Semoga kebijakan seperti ini bisa ditiru oleh gubernur lain di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta,” ujar Zecky.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi kendaraan roda dua maupun roda empat tanpa batasan jumlah tahun tunggakan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan mereka mulai 20 Maret – 6 Juni 2025, hanya dengan membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

Keputusan ini berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun badan usaha, yang berada dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

Zecky menambahkan bahwa kebijakan ini mencerminkan karakter kepemimpinan Dedi Mulyadi yang cepat tanggap dalam membuat keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

“Ini yang disebut pemimpin mendengar suara rakyat, bukan hanya sekadar berbicara. Saya harap gubernur-gubernur lain bisa meniru langkah ini, karena kebijakan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam situasi ekonomi yang menantang,” tambahnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk memperbarui pajak kendaraan mereka tanpa terbebani oleh tunggakan masa lalu. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor yang lebih tertib dan teratur di masa mendatang.