Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melalui Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Penyelundupan berhasil membongkar dugaan tindak pidana penyelundupan komoditas pangan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam operasi tersebut, tim menyita total 23.146 kilogram atau 23,146 ton bawang dan cabai kering dari dua lokasi berbeda.

Pengungkapan kasus dilakukan pada Senin, 13 April 2026, sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tegas terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, termasuk penyelundupan.

Dua lokasi yang menjadi sasaran penindakan berada di Jalan Budi Karya No. 5, Pontianak Selatan, serta Jalan Budi Karya Kompleks Pontianak Square No. C-6, Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dari lokasi pertama petugas menemukan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai kuning dengan total berat 10.350 kilogram atau 10,35 ton.

Sementara di lokasi kedua, tim menemukan bawang merah, bawang putih, bawang bombai merah berry, cabai kering, serta bawang bombai kuning dengan total berat 12.796 kilogram atau 12,796 ton.

“Total komoditas pangan hasil impor ilegal yang ditemukan sejumlah 23.146 kilogram atau 23,146 ton,” kata Ade Safri.

Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan terdiri dari bawang merah sebanyak 118 karung dengan total 2.124 kilogram, bawang putih 457 karung dengan total 9.140 kilogram, bawang bombai kuning 399 karung seberat 7.980 kilogram, bawang bombai merah berry 188 karung seberat 1.692 kilogram, serta cabai kering 221 karung dengan total 2.210 kilogram.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pemilik ruko maupun gudang, komoditas tersebut diketahui berasal dari sejumlah negara, yakni bawang merah dari Thailand, bawang putih dari China, bawang bombai dari Belanda, bawang bombai merah berry dari India, serta cabai kering dari China.

“Penyelundupan atau impor ilegal komoditas pangan tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat, melalui negara Malaysia,” ujar Ade Safri.

Saat ini, penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya gudang penyimpanan lain yang digunakan jaringan tersebut di wilayah Kalimantan Barat.

“Tim sedang mengidentifikasi gudang atau tempat penyimpanan komoditas pangan hasil impor ilegal lainnya. Saat ini ada tiga lokasi yang sedang dalam pemantauan tim,” tegas Ade Safri.

Sebagai bagian dari proses hukum, petugas telah memasang garis polisi di dua lokasi penyimpanan barang dan berkoordinasi dengan Perum Bulog Pontianak terkait penitipan barang bukti komoditas pangan.

Ade Safri menegaskan, pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara dan mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

“Komitmen Polri adalah melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana penyelundupan guna menyelamatkan kekayaan negara, memulihkan kerugian keuangan negara, serta mencegah kebocoran penerimaan negara,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam melindungi sumber daya dan penerimaan negara demi menjaga fondasi kedaulatan ekonomi nasional.

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu secara serentak di 10 kecamatan sebagai langkah konkret menjaga keseimbangan ekosistem sungai sekaligus melindungi kesehatan masyarakat, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini dipusatkan di Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, dan dilaksanakan secara hybrid di sejumlah titik perairan lainnya.

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari gerakan terpadu tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam merespons meningkatnya populasi ikan sapu-sapu yang kini menjadi sorotan publik.

“Operasi penangkapan ikan sapu-sapu ini merupakan langkah konkret untuk mengendalikan populasi spesies invasif yang berpotensi merusak ekosistem sungai,” ujarnya.

Menurutnya, lonjakan populasi ikan sapu-sapu tidak bisa dianggap sepele. Selain mengganggu habitat alami perairan, ikan tersebut juga dinilai berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi masyarakat.

“Ikan sapu-sapu berpotensi mengandung bakteri dan logam berat, sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Karena itu, pengendaliannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pelaksanaan operasi dilakukan serentak di 10 kecamatan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Di Kecamatan Kramat Jati, kegiatan dipusatkan di Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung sebagai titik utama.

Sementara itu, di Kecamatan Matraman kegiatan berlangsung di Pintu Air Gunung Antang, Kelurahan Palmeriam. Di Kecamatan Duren Sawit dipusatkan di Kali Buaran II, dan di Kecamatan Cakung dilaksanakan di kawasan Perumahan Rokem, Tambun Rengas.

Kemudian di Kecamatan Jatinegara, operasi digelar di Rumah Pompa Air BC Sudin SDA, Kelurahan Bidara Cina. Di Kecamatan Cipayung berlangsung di Waduk Cilangkap 2 Agrowisata, Kelurahan Cilangkap, dan di Kecamatan Pasar Rebo dipusatkan di Irigasi Setu Pedongkelan, Kelurahan Pekayon.

Selanjutnya, di Kecamatan Ciracas kegiatan dilakukan di Kali Cipinang, Kelurahan Rambutan. Di Kecamatan Pulo Gadung berlokasi di Kali Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda, Kelurahan Kayu Putih, serta di Kecamatan Makasar dilaksanakan di Kali Sunter Sipon Kalimalang, Kelurahan Cipinang Melayu.

Munjirin mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga para camat, lurah, dan masyarakat.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program pengendalian ikan sapu-sapu, yang tidak hanya berfokus pada penangkapan, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat dan komunitas lingkungan untuk terus berperan aktif menjaga kebersihan dan kelestarian sungai,” katanya.

Menurut Munjirin, sungai yang bersih dan sehat tidak hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Pemkot Jakarta Timur, lanjutnya, berkomitmen melanjutkan program pengendalian ikan sapu-sapu secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pemantauan berkala.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap populasi ikan sapu-sapu dapat ditekan secara signifikan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan,” pungkasnya.

JAKARTA – Ancaman serius penggunaan rokok elektrik atau vape kini menjadi sorotan utama dalam sebuah seminar nasional yang digelar di Jakarta pada Jumat (17/4/2026). Acara yang diinisiasi oleh Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlish (Gus Rofi’i), ini mempertemukan otoritas hukum, akademisi, dan perwakilan organisasi keagamaan untuk membahas langkah konkret penghentian peredaran vape di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Irjen Pol. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D., menegaskan bahwa BNN tidak pernah memberikan toleransi atau mengkategorikan merek vape tertentu sebagai produk yang aman. Menurutnya, segala jenis vape mengandung zat kimia berbahaya, bahkan kini sering menjadi modus baru peredaran New Psychoactive Substances (NPS) atau narkotika jenis baru yang isinya terus berubah setiap waktu.

“Kami di BNN memandang masalah ini harus diselesaikan dengan cepat agar tidak ada lagi jatuh korban. Proses pelarangan secara menyeluruh memang membutuhkan waktu karena melibatkan banyak stakeholder, mulai dari Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perindustrian karena menyangkut sektor UMKM. Namun, dasar penelitian dari laboratorium BNN dan universitas terus kami perkuat untuk menuju aturan hukum yang tegas, entah itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Perpres,” ujar Irjen Pol. Agus Irianto.

Agus juga menanggapi kritisnya akses publik terhadap vape yang kini dijual bebas di gerai ritel modern. Ia menekankan bahwa jika aturan pelarangan sudah diundangkan, seluruh pihak wajib patuh. Saat ini, BNN terus melakukan penyelidikan melalui pengambilan sampel produk di lapangan guna membuktikan adanya bukti material kandungan narkotika yang tersembunyi dalam cairan vape.

Di sisi lain, Gus Rofi’i selaku penyelenggara menekankan bahwa inisiatif ini muncul dari keprihatinan mendalam terhadap warga Nahdliyin, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Ia menilai sosialisasi bahaya vape harus dimulai dari lingkungan paling dasar, yakni pondok pesantren.

“Saya sebagai santri merasa memiliki kewajiban untuk menjembatani komunikasi antara BNN dengan dunia pesantren. Kita tahu bahwa penggunaan vape sudah mulai masuk ke pelosok, bahkan ada santri yang patungan untuk membeli di minimarket. Edukasi ini adalah solusi agar para santri dan warga tidak terjebak dalam tren yang merusak kesehatan,” jelas Gus Rofi’i.

Senada dengan hal tersebut, Ketua RMI NU DKI, KH Rakhmad Zailani Kiki, serta pengamat Prof. Dr. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, M.S., yang turut hadir dalam acara tersebut, sepakat bahwa narasi “vape lebih aman dari rokok” adalah kekeliruan besar. Diskusi ini mengungkap bahwa banyak negara tetangga seperti Singapura dan Thailand telah lebih dulu menerapkan pelarangan sejak bertahun-tahun lalu. Indonesia diharapkan dapat menyusul dengan regulasi yang tidak hanya mengatur cukai, tetapi benar-benar membatasi akses demi perlindungan kesehatan publik secara jangka panjang.

Seminar ini diakhiri dengan komitmen bersama antara BNN dan para tokoh agama untuk mempercepat nota kesepahaman (MoU) terkait sosialisasi masif bahaya vape di seluruh jaringan organisasi keagamaan di Indonesia.

penulis : aleksandro