wartahot.news – Ade Ratnasari bersama kliennya yang berinisial BT diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan dana dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Kasus ini diduga melibatkan seorang oknum berinisial AMR (juga disebut A), yang bersama istrinya berinisial CN—diketahui sebagai seorang selebgram dan sosialita—diduga menjalankan aksinya dengan menjanjikan kemudahan dalam proses pengurusan tertentu.

Menurut keterangan dari Ade, AMR diduga kerap mengaku sebagai pejabat negara serta mencatut nama sejumlah pejabat untuk meyakinkan para korban. Namun setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi, pihak-pihak yang disebutkan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini.

Peristiwa ini bermula dari adanya dugaan praktik percaloan atau makelar, di mana korban dijanjikan percepatan proses tertentu dengan imbalan sejumlah uang. Dalam prosesnya, korban menyerahkan dana secara bertahap hingga total kerugian mencapai lebih dari satu miliar rupiah.

Ade Ratnasari mengalami kerugian sekitar Rp200 juta, sementara kliennya BT diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp700 juta lebih.

Terkait dugaan tersebut, pihak korban menyatakan akan menempuh jalur hukum dan berencana melaporkan kasus ini secara resmi kepada sejumlah instansi, termasuk Bareskrim Polri, guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor. Kasus ini masih dalam tahap pendalaman, dan semua pihak diimbau untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang.

Bogor, 21 April 2026 — Dugaan ketidaksesuaian tindakan medis dan pelayanan di RSIA Bunda Suryatni menjadi sorotan publik. Kasus ini mencuat setelah orang tua pasien anak mengungkap pengalaman mereka selama menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

Menurut keterangan keluarga, anak mereka dibawa ke IGD pada 13 April 2026 dini hari dengan indikasi campak. “Saat di IGD, anak kami sempat dirawat di ruang isolasi sebelum akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap,” ujar orang tua pasien.

Namun, dalam proses perawatan lanjutan, keluarga menyoroti tindakan pemasangan infus yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Petugas mencoba beberapa kali, tapi infus tidak masuk ke pembuluh vena. Bahkan sampai dicoba di beberapa titik,” ungkapnya.

Keluarga menyebutkan bahwa percobaan tersebut berdampak pada kondisi fisik anak.

“Setelah itu lengan anak kami mengalami pembengkakan. Kondisinya justru terlihat semakin lemah dibanding sebelumnya,” kata orang tua pasien.

Lebih lanjut, keluarga mengaku keberatan ketika tindakan medis kembali dilakukan pada area yang masih mengalami pembengkakan.

“Kami sempat menolak karena khawatir. Setahu kami, area yang bengkak seharusnya tidak langsung digunakan lagi untuk tindakan,” jelasnya.

Selain itu, keluarga juga menyoroti dugaan tidak dijalankannya prosedur operasional standar (SOP), termasuk tidak adanya gelang identitas pasien.

“Selama dirawat, anak kami tidak diberikan gelang pasien. Padahal itu penting sebagai identitas dan bagian dari SOP rumah sakit,” tambahnya.

Merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai, pihak keluarga mengaku telah menyampaikan komplain kepada manajemen rumah sakit.

“Kami sudah menyampaikan keluhan, tapi respons yang kami terima belum menjawab apa yang kami pertanyakan,” ujarnya.

Keluarga juga mengaitkan persoalan ini dengan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait standar pelayanan dan keselamatan pasien.

“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Hingga berita ini disusun, pihak RSIA Bunda Suryatni belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi maupun tudingan yang disampaikan keluarga pasien. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi berimbang.

Sementara itu, keluarga pasien menyatakan telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dinas kesehatan setempat.

“Kami sedang menempuh langkah lanjutan. Jika tidak ada titik terang, kami mempertimbangkan jalur hukum,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, komunikasi terbuka, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan medis demi menjaga keselamatan pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melalui Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Penyelundupan berhasil membongkar dugaan tindak pidana penyelundupan komoditas pangan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam operasi tersebut, tim menyita total 23.146 kilogram atau 23,146 ton bawang dan cabai kering dari dua lokasi berbeda.

Pengungkapan kasus dilakukan pada Senin, 13 April 2026, sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tegas terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, termasuk penyelundupan.

Dua lokasi yang menjadi sasaran penindakan berada di Jalan Budi Karya No. 5, Pontianak Selatan, serta Jalan Budi Karya Kompleks Pontianak Square No. C-6, Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dari lokasi pertama petugas menemukan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai kuning dengan total berat 10.350 kilogram atau 10,35 ton.

Sementara di lokasi kedua, tim menemukan bawang merah, bawang putih, bawang bombai merah berry, cabai kering, serta bawang bombai kuning dengan total berat 12.796 kilogram atau 12,796 ton.

“Total komoditas pangan hasil impor ilegal yang ditemukan sejumlah 23.146 kilogram atau 23,146 ton,” kata Ade Safri.

Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan terdiri dari bawang merah sebanyak 118 karung dengan total 2.124 kilogram, bawang putih 457 karung dengan total 9.140 kilogram, bawang bombai kuning 399 karung seberat 7.980 kilogram, bawang bombai merah berry 188 karung seberat 1.692 kilogram, serta cabai kering 221 karung dengan total 2.210 kilogram.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pemilik ruko maupun gudang, komoditas tersebut diketahui berasal dari sejumlah negara, yakni bawang merah dari Thailand, bawang putih dari China, bawang bombai dari Belanda, bawang bombai merah berry dari India, serta cabai kering dari China.

“Penyelundupan atau impor ilegal komoditas pangan tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat, melalui negara Malaysia,” ujar Ade Safri.

Saat ini, penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya gudang penyimpanan lain yang digunakan jaringan tersebut di wilayah Kalimantan Barat.

“Tim sedang mengidentifikasi gudang atau tempat penyimpanan komoditas pangan hasil impor ilegal lainnya. Saat ini ada tiga lokasi yang sedang dalam pemantauan tim,” tegas Ade Safri.

Sebagai bagian dari proses hukum, petugas telah memasang garis polisi di dua lokasi penyimpanan barang dan berkoordinasi dengan Perum Bulog Pontianak terkait penitipan barang bukti komoditas pangan.

Ade Safri menegaskan, pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara dan mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

“Komitmen Polri adalah melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana penyelundupan guna menyelamatkan kekayaan negara, memulihkan kerugian keuangan negara, serta mencegah kebocoran penerimaan negara,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam melindungi sumber daya dan penerimaan negara demi menjaga fondasi kedaulatan ekonomi nasional.