News
Ketika Gelap Terlalu Lama, Solusi Terlalu Pelan Datang
JAKARTA — Bencana selalu punya cara sendiri untuk membuka topeng kepemimpinan. Saat alam menguji, publik tidak mencari slogan, seremoni, atau laporan kinerja. Mereka mencari satu hal sederhana: keputusan yang bekerja.
Aceh sudah 16 hari gelap. Dan sampai hari ini, PT PLN belum juga berani memberi satu kalimat paling penting bagi warga terdampak: kepastian kapan listrik benar-benar kembali.
Di titik inilah krisis berubah bentuk. Bukan lagi sekadar soal banjir atau jaringan rusak, melainkan soal kepemimpinan. Karena seperti kata sejarawan Doris Kearns Goodwin, dalam krisis orang tidak melihat sistem, mereka melihat pemimpinnya.
Masalahnya, yang terlihat justru kebingungan yang berkepanjangan.
Gelap yang Bukan Pertama Kali
Aceh bukan wilayah baru bagi blackout. Bahkan sebelum bencana, pemadaman besar sudah dua kali terjadi. Artinya, rapuhnya sistem kelistrikan di provinsi paling barat Indonesia ini bukan kejutan. Yang mengejutkan justru minimnya langkah antisipatif.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menyebut situasi ini sebagai kegagalan berpikir strategis.
“PLN ini punya track record buruk soal listrik di Aceh. Sebelum bencana pun sudah dua kali blackout. Harusnya ini jadi alarm, bukan sekadar catatan lama,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Namun alarm itu seolah hanya jadi bunyi latar. Jaringan diperbaiki, tiang ditegakkan, kabel disambung. Semua berjalan seperti biasa. Padahal situasinya tidak biasa.
Solusi Ada, Tapi Tak Pernah Disebut
Yang membuat kritik kian tajam bukan karena PLN tidak bekerja, melainkan karena PLN terlihat hanya bekerja dengan satu cara.
Menurut Yudhistira, ada solusi yang jauh lebih cepat, realistis, dan relevan untuk kondisi darurat. Bukan teknologi eksperimental, bukan wacana masa depan. Panel surya dengan baterai.
“Salah satu solusi paling praktis, cepat, dan sangat mungkin dilakukan untuk mengatasi kegelapan adalah panel surya dengan baterai, sambil menunggu jaringan PLN pulih sepenuhnya,” tegasnya.
Dalam bencana, jaringan listrik hampir selalu jadi korban pertama. Tiang roboh, kabel putus, gardu terendam. Di sisi lain, genset pun sering tak berguna karena BBM sulit masuk akibat akses yang terputus.
Di tengah kondisi seperti itu, sistem tenaga surya justru unggul karena satu alasan sederhana: bekerja sendiri.
“Sistem panel surya dengan baterai bisa langsung dimanfaatkan karena tidak bergantung pada jaringan atau pasokan BBM,” kata Yudhistira.
Pertanyaannya sederhana: jika solusinya ada, kenapa tidak dipakai?
Dana Ada, Tapi Prioritas Dipertanyakan
PLN bukan perusahaan kecil dengan anggaran terbatas. Ada dana darurat. Ada anggaran TJSL atau CSR. Dan ada kewenangan untuk bertindak cepat, terutama di titik vital seperti rumah sakit, SPBU, PDAM, dan lokasi pengungsian.
Namun hingga hari ke-16, solar panel darurat tak pernah benar-benar menjadi opsi utama.
“Kalau langkah ini tidak diambil, wajar publik bertanya. Jangan-jangan anggaran sudah habis untuk hal-hal yang kurang relevan. Beli penghargaan, bangun pencitraan, atau sekadar konten media sosial,” sindir Yudhistira.
Sindiran ini terasa pedas, tapi sulit dibantah. Dalam krisis, kehadiran pemimpin di kamera tidak pernah bisa menggantikan hadirnya listrik di rumah sakit.
Dunia Sudah Bergerak, Kita Masih Berdiskusi
Aceh bukan kasus unik. Dunia sudah berkali-kali menghadapi bencana serupa dan belajar dengan cepat.
Pasca Badai Maria di Puerto Rico, Tesla memasang panel surya dan baterai untuk menopang rumah sakit anak dan membangun microgrid sementara. Di Nepal, setelah gempa 2015, organisasi nirlaba menghadirkan listrik tenaga surya ke desa-desa terpencil. Bahkan sejak 1988, tenaga surya sudah dipakai dalam operasi bantuan bencana.
Indonesia bukan kekurangan contoh. Hanya kekurangan keberanian untuk menjadikannya kebijakan standar.
Transisi Energi yang Mandek di Seremoni
Kritik paling telak justru datang dari narasi besar yang selama ini digaungkan: transisi energi.
Menurut Yudhistira, terlalu banyak kerja sama, peresmian, dan pabrik panel surya yang ramai diberitakan, tapi senyap saat krisis datang.
“Banyak proyek transisi energi berhenti di seremoni. Ketika bencana terjadi, perangkatnya tidak siap. Ini menunjukkan jarak antara narasi dan kesiapan nyata,” katanya.
Jika dalam kondisi darurat masih harus menunggu prosedur, produksi, dan distribusi, maka energi terbarukan kehilangan maknanya sebagai solusi cepat.
Yang Dipertaruhkan Bukan Citra, Tapi Nyawa
Panel surya bukan pengganti jaringan nasional. Itu tidak diperdebatkan. Namun dalam bencana, ia bisa menjadi jembatan penyelamat.
“Panel surya dan baterai seharusnya menjadi bagian dari sistem siaga bencana nasional, bukan proyek jangka panjang yang baru berguna di seminar,” tegas Yudhistira.
Aceh hari ini memberi pelajaran mahal. Bahwa kegelapan terpanjang bukan datang dari alam, tetapi dari keputusan yang terlalu lama diambil.
Dan dalam bencana, menunggu sering kali sama berbahayanya dengan tidak berbuat apa-apa. (heybali)
News
Jasaraharja Putera Perkuat Manajemen Risiko Pariwisata Melalui FGD Pilot Project 2026 di Labuan Bajo
JAKARTA – Dalam upaya memperkuat ketahanan sektor pariwisata nasional yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama.
Seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata di destinasi prioritas nasional, penerapan perlindungan risiko yang komprehensif melalui asuransi pariwisata menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus keberlanjutan ekosistem pariwisata.
Sebagai wujud komitmen tersebut, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo” dilaksanakan dengan tema “Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo”. Kegiatan ini dilaksanakan, di DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya, pada Rabu 17 Desember 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian strategis lintas sektor sesuai mandat pengembangan destinasi pariwisata nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi.
Rangkaian kegiatan FGD diawali dengan
sambutan dari Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Herfan Brilianto.
Dalam sambutannya, Herfan Brilianto menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko pariwisata merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.
Penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental yang menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global. Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama dari standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam
pengembangan sektor pariwisata.
“Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,” ungkapnya.
Sesi utama diisi dengan paparan narasumber yang membahas pengelolaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah, serta perspektif industri dalam penerapan asuransi pariwisata di Labuan Bajo, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif.
Draft Pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam.
FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan bahwa asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia.
“Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan
finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong
profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri
pariwisata,” ujarnya.
FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, dan Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Roland Permana.
Diskusi diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Muh. Nurdin dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris.
Diskusi mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur.
Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi.
Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya.
PT Jasaraharja Putera menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mendukung agenda pemerintah dalam pengembangan pariwisata nasional yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, melalui penyediaan solusi perlindungan asuransi yang andal serta kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan.
News
HUT ke-32 Jasaraharja Putera, SATUNAYA Tegaskan Satu Langkah Bernilai untuk Masa Depan Keberlanjutan
Jakarta – Tiga dekade lebih perjalanan PT Jasaraharja Putera menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen perusahaan dalam menghadirkan perlindungan yang bernilai dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, 14 Desember 2025.
Memasuki usia ke-32 tahun, PT Jasaraharja Putera merayakan Hari Ulang Tahun dengan mengusung tema “SATUNAYA: Satu Jalan, Bernilai, Nyata untuk Masa Depan Berkelanjutan”, sebagai wujud tekad bersama seluruh insan perusahaan untuk melangkah seirama dalam menciptakan nilai nyata bagi masa depan.
Dalam rangka HUT ke-32, PT Jasaraharja Putera melaksanakan berbagai kegiatan CSR, meliputi program recycle old uniform, penyaluran bantuan ke kampung pemulung, donor darah sebagai wujud kepedulian lingkungan dan sosial, serta memperkuat kebersamaan melalui kegiatan bersama mitra strategis perusahaan yang sejalan dengan semangat SATUNAYA.
Selain rangkaian kegiatan CSR, PT Jasaraharja Putera juga menyelenggarakan acara puncak HUT di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dengan rangkaian kegiatan yang mengusung konsep family gathering.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Direksi PT Jasa Raharja selaku induk perusahaan yaitu Plt Direktur Utama, Dewi Aryani Suzana dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Harwan Muldidarmawan, serta seluruh insan PT Jasaraharja Putera yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai beserta keluarga.
Rangkaian acara diawali dengan kegiatan fun walk yang melibatkan seluruh peserta sebagai simbol kebersamaan, kesehatan, dan semangat kolaborasi. Dalam kesempatan tersebut, PT Jasaraharja Putera juga melaksanakan penyerahan dukungan ESG (Environmental, Social, and Governance) kepada pengelola TMII sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan penguatan nilai sosial yang berkelanjutan.
Suasana kebersamaan ini mencerminkan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, sinergi, dan inklusivitas sebagai fondasi dalam menjalankan bisnis.
Dalam sambutannya, Direksi PT Jasa Raharja menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT Jasaraharja Putera selama 32 tahun dalam memperkuat industri asuransi umum nasional serta mendukung peran Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi.
Sementara itu, Komisaris PT Jasaraharja Putera menegaskan pentingnya konsistensi tata kelola perusahaan yang baik serta inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan industri ke depan.
Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyampaikan bahwa tema SATUNAYA menjadi pengingat akan pentingnya kesatuan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan asuransi yang bernilai dan berdampak nyata.
“Melalui semangat SATUNAYA, kami berkomitmen untuk terus berinovasi,
memperkuat layanan, serta menjalankan bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Perayaan HUT ke-32 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi penguat semangat transformasi dan kebersamaan seluruh insan PT Jasaraharja Putera dalam melangkah satu jalan menuju masa depan yang berkelanjutan, bernilai, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
News
Didampingi Kuasa Hukum, Dr. Song Hyung Min dan Pasien EV Resmi Berdamai
Jakarta — Polemik pemberitaan terkait tudingan malpraktik terhadap Dr. Song Hyung Min akhirnya berakhir damai. Dr. Song dan pasien berinisial EV mencapai kesepakatan perdamaian dalam pertemuan klarifikasi yang digelar di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Kesepakatan damai tersebut dicapai setelah kedua belah pihak melakukan klarifikasi secara langsung, dengan didampingi masing-masing kuasa hukum. Pasien EV didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, sementara Dr. Song Hyung Min didampingi kuasa hukumnya, Antonius Edwin, S.H.
Kuasa hukum EV, Deolipa, menyatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk meluruskan kesalahpahaman yang sempat berkembang di publik. Ia menegaskan bahwa penyelesaian ditempuh secara kekeluargaan tanpa melanjutkan persoalan ke ranah hukum.
“Kedua belah pihak sepakat damai. Win-win solution. Tidak ada pihak yang dirugikan,” jelas Deolipa.
Sementara itu, kuasa hukum Dr. Song, Antonius Edwin, S.H., menyampaikan bahwa kesepakatan damai ini sekaligus menegaskan tidak adanya niat kliennya untuk menghindari proses klarifikasi. Menurutnya, pertemuan ini bertujuan menjaga nama baik para pihak serta menghentikan polemik yang merugikan.
“Dengan tercapainya kesepakatan damai, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan dan tidak memperpanjang isu tersebut di ruang publik,” jelas Antonius.
-
News4 weeks agoPutri Ariyanti Haryo Wibowo Resmi Laporkan Direktur PT Sup ke Polda Bali
-
Ekonomi4 weeks agoHey Bali Hadirkan Layanan Praktis bagi Wisatawan: Dari Adaptor Gratis hingga Bantuan Barang Tertinggal
-
Infotainment3 weeks agoVirgoun Jadi Sorotan, Eks Istri Inara Rusli Dilaporkan atas Dugaan Skandal Asmara!
-
Sosial3 weeks agoSedang Viral, Tokoh Utama Relief Borobudur Ternyata Semar
-
Infotainment3 weeks agoRasakan Sensasi Tokyo Lewat VR: “Walk Tokyo: Virtual Journey” Hadir di Mall of Indonesia, Gratis untuk Semua Pengunjung
-
News2 weeks agoIMPACT: Kebijakan Baru Imigrasi Bali yang Masuki Era Berbasis Data dan Riset
-
Infotainment3 weeks agoGala Premier “Nia Kurnia Sari” Angkat Kisah Nyata Tragis, Qya Ditra Perankan Tokoh Antagonis Utama
-
News3 weeks agoRayakan Road to HUT ke-32, Jasaraharja Putera Gelar CSR untuk Anak-Anak Kampung Pemulung
