JAKARTA — Bencana selalu punya cara sendiri untuk membuka topeng kepemimpinan. Saat alam menguji, publik tidak mencari slogan, seremoni, atau laporan kinerja. Mereka mencari satu hal sederhana: keputusan yang bekerja.

Aceh sudah 16 hari gelap. Dan sampai hari ini, PT PLN belum juga berani memberi satu kalimat paling penting bagi warga terdampak: kepastian kapan listrik benar-benar kembali.

Di titik inilah krisis berubah bentuk. Bukan lagi sekadar soal banjir atau jaringan rusak, melainkan soal kepemimpinan. Karena seperti kata sejarawan Doris Kearns Goodwin, dalam krisis orang tidak melihat sistem, mereka melihat pemimpinnya.

Masalahnya, yang terlihat justru kebingungan yang berkepanjangan.

Gelap yang Bukan Pertama Kali

Aceh bukan wilayah baru bagi blackout. Bahkan sebelum bencana, pemadaman besar sudah dua kali terjadi. Artinya, rapuhnya sistem kelistrikan di provinsi paling barat Indonesia ini bukan kejutan. Yang mengejutkan justru minimnya langkah antisipatif.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menyebut situasi ini sebagai kegagalan berpikir strategis.

“PLN ini punya track record buruk soal listrik di Aceh. Sebelum bencana pun sudah dua kali blackout. Harusnya ini jadi alarm, bukan sekadar catatan lama,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Namun alarm itu seolah hanya jadi bunyi latar. Jaringan diperbaiki, tiang ditegakkan, kabel disambung. Semua berjalan seperti biasa. Padahal situasinya tidak biasa.

Solusi Ada, Tapi Tak Pernah Disebut

Yang membuat kritik kian tajam bukan karena PLN tidak bekerja, melainkan karena PLN terlihat hanya bekerja dengan satu cara.

Menurut Yudhistira, ada solusi yang jauh lebih cepat, realistis, dan relevan untuk kondisi darurat. Bukan teknologi eksperimental, bukan wacana masa depan. Panel surya dengan baterai.

“Salah satu solusi paling praktis, cepat, dan sangat mungkin dilakukan untuk mengatasi kegelapan adalah panel surya dengan baterai, sambil menunggu jaringan PLN pulih sepenuhnya,” tegasnya.

Dalam bencana, jaringan listrik hampir selalu jadi korban pertama. Tiang roboh, kabel putus, gardu terendam. Di sisi lain, genset pun sering tak berguna karena BBM sulit masuk akibat akses yang terputus.

Di tengah kondisi seperti itu, sistem tenaga surya justru unggul karena satu alasan sederhana: bekerja sendiri.

“Sistem panel surya dengan baterai bisa langsung dimanfaatkan karena tidak bergantung pada jaringan atau pasokan BBM,” kata Yudhistira.

Pertanyaannya sederhana: jika solusinya ada, kenapa tidak dipakai?

Dana Ada, Tapi Prioritas Dipertanyakan

PLN bukan perusahaan kecil dengan anggaran terbatas. Ada dana darurat. Ada anggaran TJSL atau CSR. Dan ada kewenangan untuk bertindak cepat, terutama di titik vital seperti rumah sakit, SPBU, PDAM, dan lokasi pengungsian.

Namun hingga hari ke-16, solar panel darurat tak pernah benar-benar menjadi opsi utama.

“Kalau langkah ini tidak diambil, wajar publik bertanya. Jangan-jangan anggaran sudah habis untuk hal-hal yang kurang relevan. Beli penghargaan, bangun pencitraan, atau sekadar konten media sosial,” sindir Yudhistira.

Sindiran ini terasa pedas, tapi sulit dibantah. Dalam krisis, kehadiran pemimpin di kamera tidak pernah bisa menggantikan hadirnya listrik di rumah sakit.

Dunia Sudah Bergerak, Kita Masih Berdiskusi

Aceh bukan kasus unik. Dunia sudah berkali-kali menghadapi bencana serupa dan belajar dengan cepat.

Pasca Badai Maria di Puerto Rico, Tesla memasang panel surya dan baterai untuk menopang rumah sakit anak dan membangun microgrid sementara. Di Nepal, setelah gempa 2015, organisasi nirlaba menghadirkan listrik tenaga surya ke desa-desa terpencil. Bahkan sejak 1988, tenaga surya sudah dipakai dalam operasi bantuan bencana.

Indonesia bukan kekurangan contoh. Hanya kekurangan keberanian untuk menjadikannya kebijakan standar.

Transisi Energi yang Mandek di Seremoni

Kritik paling telak justru datang dari narasi besar yang selama ini digaungkan: transisi energi.

Menurut Yudhistira, terlalu banyak kerja sama, peresmian, dan pabrik panel surya yang ramai diberitakan, tapi senyap saat krisis datang.

“Banyak proyek transisi energi berhenti di seremoni. Ketika bencana terjadi, perangkatnya tidak siap. Ini menunjukkan jarak antara narasi dan kesiapan nyata,” katanya.

Jika dalam kondisi darurat masih harus menunggu prosedur, produksi, dan distribusi, maka energi terbarukan kehilangan maknanya sebagai solusi cepat.

Yang Dipertaruhkan Bukan Citra, Tapi Nyawa

Panel surya bukan pengganti jaringan nasional. Itu tidak diperdebatkan. Namun dalam bencana, ia bisa menjadi jembatan penyelamat.

“Panel surya dan baterai seharusnya menjadi bagian dari sistem siaga bencana nasional, bukan proyek jangka panjang yang baru berguna di seminar,” tegas Yudhistira.

Aceh hari ini memberi pelajaran mahal. Bahwa kegelapan terpanjang bukan datang dari alam, tetapi dari keputusan yang terlalu lama diambil.

Dan dalam bencana, menunggu sering kali sama berbahayanya dengan tidak berbuat apa-apa. (heybali)

Jakarta — Polemik pemberitaan terkait tudingan malpraktik terhadap Dr. Song Hyung Min akhirnya berakhir damai. Dr. Song dan pasien berinisial EV mencapai kesepakatan perdamaian dalam pertemuan klarifikasi yang digelar di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Kesepakatan damai tersebut dicapai setelah kedua belah pihak melakukan klarifikasi secara langsung, dengan didampingi masing-masing kuasa hukum. Pasien EV didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, sementara Dr. Song Hyung Min didampingi kuasa hukumnya, Antonius Edwin, S.H.

Kuasa hukum EV, Deolipa, menyatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk meluruskan kesalahpahaman yang sempat berkembang di publik. Ia menegaskan bahwa penyelesaian ditempuh secara kekeluargaan tanpa melanjutkan persoalan ke ranah hukum.

“Kedua belah pihak sepakat damai. Win-win solution. Tidak ada pihak yang dirugikan,” jelas Deolipa.

Sementara itu, kuasa hukum Dr. Song, Antonius Edwin, S.H., menyampaikan bahwa kesepakatan damai ini sekaligus menegaskan tidak adanya niat kliennya untuk menghindari proses klarifikasi. Menurutnya, pertemuan ini bertujuan menjaga nama baik para pihak serta menghentikan polemik yang merugikan.

“Dengan tercapainya kesepakatan damai, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan dan tidak memperpanjang isu tersebut di ruang publik,” jelas Antonius.

Jakarta — Seorang warga negara Prancis berinisial I M diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan dana investasi kripto yang dilakukan oleh dua orang terlapor berinisial Max dan Nader. Kuasa hukum korban, Ade Ratnasari, mengungkapkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Polda Bali dan kini tengah dalam tahap penyelidikan.

Ade menjelaskan bahwa kasus bermula pada tahun 2019, ketika Max datang kepada I M dalam kondisi yang disebut “susah” dan meminta bantuan. Karena iba, I M meminjamkan kartu kreditnya. Hubungan tersebut kemudian berlanjut ke tawaran investasi kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan XRP.

Menurut Ade, terlapor menggiring korban untuk menanamkan dana dengan iming-iming keuntungan besar. Total dana yang masuk dari 2019 hingga 2023 mencapai sekitar Rp1,5 miliar, dan kerugian yang kemudian dilaporkan bertambah hingga mencapai Rp10 miliar, karena adanya pengembangan transaksi dan aset digital milik korban yang tidak kunjung dikembalikan.

“Hari ini ya agenda hari ini adalah ingin membahas soal kasus dugaan ya dugaan penipuan investasi crypto… beliau yang membawa sistem crypto… ada yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri sesuai pasal 372-378,” ujar Ade.

Ade menegaskan bahwa kliennya berulang kali dijanjikan keuntungan maupun pengembalian dana, namun tidak pernah terealisasi. Bahkan, menurutnya, terlapor sempat berkelit dengan alasan tidak memiliki uang, meski masih terlihat berlibur ke luar negeri.

“Ternyata setelah ditelusuri hasilnya tidak kunjung ada… klien saya ini merasa bahwa dia hanya jadi korban, dimanfaatkan oleh rekan yang dianggap partner kerjanya,” ungkap Ade.

Respons Terlapor Dinilai Tidak Kooperatif

Ade mengaku telah mencoba menghubungi pihak terlapor melalui istrinya, namun respons yang diterima disebut tidak sopan dan bahkan menantang.

“Responnya sangat kurang sopan ya… bahkan menantang klien saya yang saat itu berada di Prancis untuk datang ke Indonesia,” kata Ade.

Ia juga mempertanyakan ucapan pihak terlapor yang sempat menyebut soal deportasi, padahal sang korban adalah seorang ekspatriat yang membuka perusahaan resmi di Indonesia.

Imigrasi dan Legalitas Terlapor Dipertanyakan

Kuasa hukum korban juga menyoroti proses pemanggilan dari Imigrasi Bali. Ia menyebut adanya dugaan bahwa terlapor tidak memiliki izin usaha yang benar dan mungkin menggunakan sponsor visa yang tidak sesuai.

“Harusnya itu ditinjau langsung siapa sponsornya… dugaan kami itu fiktif, tapi kok bisa terkoneksi semuanya,” ujarnya.

Ade berharap pihak imigrasi dan kepolisian dapat tegas karena masalah ini berpotensi merugikan banyak orang, termasuk wisatawan yang tertarik berinvestasi di Bali.

Proses Hukum Berjalan Lambat

Meski laporan sudah masuk sejak beberapa waktu lalu, menurut Ade, terlapor belum juga hadir dalam panggilan klarifikasi.

“Sudah dua kali nih diundang untuk klarifikasi, asik tuh di luar negeri… habis menipu di Indonesia lalu bisa kembali jalan-jalan,” tegasnya.

Ia meminta Kapolda Bali dan penyidik untuk segera menaikkan status laporan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka, agar proses cekal (cegah tangkal) dapat dilakukan.

Kerugian Mencapai Rp10 Miliar, Diduga Ada Korban Lain

Ade menyebut bahwa nominal kerugian yang dilaporkan mencapai Rp10 miliar, dan ia menduga masih banyak korban lain yang belum berani melapor.

“Ada beberapa orang-orang yang sedang berlibur ke Bali ditawarkan demikian… akhirnya tertipu… menimbulkan trauma,” jelasnya.

Imbauan kepada Masyarakat

Kuasa hukum I M mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan investasi kripto ilegal yang tidak berizin.

“Crypto ini bukanlah alat transaksi yang sah… cek dulu perusahaannya sudah diawasi lembaga keuangan atau belum… jangan tergiur dengan keuntungan besar,” pesannya.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Korban berharap kasus ini segera diusut tuntas agar tidak ada lagi masyarakat — khususnya WNA yang berinvestasi di Indonesia — yang menjadi korban penipuan serupa.