Wartahot — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan alasan di balik sering tidak berfungsinya situs resmi DPR RI yang menyebabkan publik kesulitan mengakses dokumen atau draf legislasi, termasuk terkait Rancangan Undang-Undang (RUU).

Menurut Indra, situs DPR yang dikelola bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri kerap menjadi sasaran serangan siber. Ia menyebut bahwa serangan peretasan terjadi sangat intens, bahkan mencapai ribuan kali.

“Jadi sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan. Itu di-hack, itu banyak sekali,” kata Indra kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan Indra menanggapi keluhan publik terkait sulitnya mengakses dokumen RUU, khususnya draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut tidak dapat diunduh.

Indra menegaskan bahwa kendala tersebut murni akibat aktivitas hacker, bukan karena ada unsur kesengajaan untuk menutupi informasi. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya beberapa kali terpaksa mematikan sementara situs DPR RI guna melindungi sistem internal dari kerusakan yang lebih luas.

“Beberapa kali kami harus mengambil tindakan untuk mematikan. Karena banyak sekali hacker-hacker itu yang mencoba masuk dan menerobos sistem yang ada di kita,” jelasnya.
“Kalau serangan itu sudah tinggi dan tidak dimatikan, maka bisa merusak keseluruhan sistem.”

Ia menambahkan, langkah mematikan situs diambil setelah berkonsultasi dengan lembaga teknis terkait. Biasanya, keputusan shutdown dilakukan atas rekomendasi pihak keamanan siber.

“Biasanya mereka yang merekomendasikan, ‘ini tolong Sekretariat Jenderal ini dishut down dulu karena serangannya terlalu banyak’,” ucap Indra.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut meluruskan dugaan bahwa proses penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara tertutup atau ugal-ugalan. Ia menegaskan, tidak ada niat untuk menyembunyikan dokumen.

“Jadi enggak ada yang sama sekali disembunyikan. Saya menolak keras kalau proses penyusunan RUU ini disebut ugal-ugalan,” kata Habiburokhman di lokasi yang sama.

Ia memastikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan RUU telah diunggah secara transparan dan dapat diakses publik saat sistem situs dalam kondisi normal.

“Kami selalu mengupload. Setiap upload segera mungkin setelah kami memperoleh dokumen tersebut,” tegasnya.

Garut, 17 Juli 2025 — Nama Irjen Pol Karyoto kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan karena sepak terjangnya dalam pemberantasan korupsi, melainkan karena momentum pernikahan anaknya yang mempertemukannya dengan keluarga besar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Putri Irjen Karyoto, Luthfianisa Putri Karlina — yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Garut — resmi dipersunting oleh Maula Akbar, putra sulung dari Gubernur Dedi Mulyadi. Resepsi pernikahan digelar secara khidmat dan meriah pada Rabu, 16 Juli 2025 di Pendopo Garut, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan.

Pernikahan ini menjadi perhatian publik karena menyatukan dua keluarga besar yang memiliki pengaruh kuat di bidang hukum dan pemerintahan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Sosok Irjen Pol Karyoto

Irjen Pol Karyoto, S.I.K., M.H., merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 1968. Lulusan Akpol 1990 ini dikenal luas sebagai sosok yang tegas dan berdedikasi tinggi, satu angkatan dengan tokoh-tokoh besar seperti Komjen Pol Tomsi Tohir dan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri.

Sejak Maret 2023, Irjen Karyoto dipercaya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Komjen Pol Fadil Imran. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadikannya salah satu figur penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rekam Jejak Karier

Irjen Karyoto telah menempuh perjalanan panjang di kepolisian dengan jabatan strategis antara lain:

• Kapolres Ketapang (2008)
• Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009)
• Penyidik Utama Tingkat II Bareskrim Polri (2010)
• Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011)
• Kapolresta Barelang (2012)
• Dirreskrimum Polda DIY (2014)
• Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN (2016)
• Wakapolda Sulawesi Utara (2018)
• Wakapolda D.I. Yogyakarta (2019)
• Deputi Penindakan KPK (2020)

Kiprah panjang dan konsistensinya menunjukkan rekam jejak yang bersih serta komitmen dalam menjaga marwah institusi hukum.

Kehidupan Keluarga

Irjen Karyoto menikah dengan Linna Iskandar, perempuan asal Garut yang pernah menempuh pendidikan di SMAN 1 Garut. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai tiga anak. Salah satu anak mereka, Luthfianisa Putri Karlina, kini menjabat sebagai Wakil Bupati Garut. Dalam berbagai kesempatan, Putri Karlina kerap menyebut bahwa semangat dan darah politik yang ia miliki merupakan warisan dari garis keturunan ibunya.

Kini, dengan menjadi besan dari Gubernur Jawa Barat, posisi Irjen Karyoto semakin diperhitungkan dalam peta sosial-politik daerah. Publik pun menanti, apakah pernikahan antara dua keluarga ini akan membuka jalan baru dalam sinergi pemerintahan dan penegakan hukum di Jawa Barat.

Jakarta, 15 Juli 2025 – Pengacara sekaligus praktisi hukum Deolipa Yumara buka suara soal pencabutan gugatan wanprestasi yang sebelumnya diajukan Nikita Mirzani terhadap Resta Gladis. Gugatan itu resmi dicabut lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, atas perintah langsung dari Nikita.

“Pencabutan gugatan itu langkah yang wajar dan sah dalam proses hukum. Bisa jadi setelah ditelaah, pihak Nikita menilai bahwa gugatan ini tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup kuat karena hanya didasarkan pada perjanjian lisan,” jelas Bang Deo.

Menurutnya, menggugat atas dasar perjanjian lisan memang sah-sah aja, tapi susah banget buat dibuktikan di pengadilan. “Omongan itu lidah tak bertulang. Hari ini ngomong A, besok B. Kalau dasarnya cuma omong-omong, itu susah dijadikan bukti,” lanjutnya.

Makanya, langkah mencabut gugatan itu dianggap lebih bijak dan hemat energi. “Daripada membuang waktu, tenaga, dan biaya untuk perkara yang lemah, lebih baik konsentrasi untuk membela Nikita dalam kasus pidana yang ada,” kata Bang Deo.

Waktu ditanya apakah langkah ini bisa dibilang tanda menyerah, Deolipa menjawab santai, “Kalau dia sudah mencabut, berarti dia sudah tahu bakal kalah. Kalau yakin menang, ya jalan terus. Tapi kalau sudah dicabut, berarti sudah tahu hasil akhirnya.”

Dia juga menegaskan nggak ada yang namanya main-main sama hukum di sini, ini murni soal strategi hukum. “Yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Nikita adalah strategi berproses secara hukum. Bisa saja awalnya mencoba, siapa tahu menang. Tapi karena dilihat tidak memungkinkan, akhirnya dicabut. Itu sah dan tak masalah.”

Dengan dicabutnya gugatan, urusan perdata pun dinyatakan selesai. Tinggal tunggu satu sidang lagi buat pengesahan pencabutan.

“Tok tok tok, selesai. Clear. Sekarang tinggal fokus ke pidana,” tutup Bang Deo.