Jakarta – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Selain Dadan, dua mantan pejabat BGN lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Berdasarkan keterangan penyidik, para tersangka diduga terlibat dalam proses pengelolaan program yang menyebabkan kerugian negara. Dugaan tersebut mencakup penunjukan yayasan pengelola yang tidak memenuhi persyaratan serta pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan program makan bergizi gratis.

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Kejaksaan Agung menyatakan proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Kasus ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat yang berharap adanya transparansi dan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya pada program-program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah juga telah melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

JAKARTA – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menyita perhatian. Terdakwa Gamaginta melalui tim kuasa hukumnya resmi mengajukan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Tim penasihat hukum dari MTK Indonesia Lawfirm menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat hukum, kabur, dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum yang dipimpin Prof. Dr. Werdhi Sutisari, S.H., M.H., Ph.D., menyatakan bahwa perkara yang didakwakan kepada kliennya sejatinya merupakan sengketa bisnis dan keperdataan. Sengketa tersebut lahir dari hubungan kontraktual antara LPEI dengan dua debitur, yakni PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit.

“Hubungan hukum antara LPEI dan debitur pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian pembiayaan yang tunduk pada rezim hukum perdata,” tegas tim kuasa hukum dalam eksepsinya.

Mereka menjelaskan bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi atau kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual, maka penyelesaiannya berada dalam koridor hukum perikatan melalui mekanisme wanprestasi.

“Kecuali dapat dibuktikan sejak awal adanya unsur tipu muslihat, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana,” imbuh mereka.

Tim pembela juga menyoroti posisi Gamaginta yang baru menjabat sebagai Kepala Departemen Syariah I LPEI pada Januari 2017 dan mengundurkan diri efektif per 1 Agustus 2018. Sementara proses awal pembiayaan kepada para debitur disebut telah berlangsung sejak tahun 2015.

Atas dasar itu, mereka menilai jaksa tidak cermat karena tetap membebankan pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa yang terjadi sebelum Gamaginta menjabat maupun setelah tidak lagi bekerja di LPEI. “Penuntut umum secara tidak logis menganggap perbuatan yang didakwakan masih berlanjut bahkan setelah terdakwa mengundurkan diri,” ujar tim hukum.

Selain itu, kuasa hukum mempertanyakan penggunaan hasil audit BPKP sebagai dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp992,82 miliar. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, kewenangan konstitusional untuk menetapkan dan menghitung kerugian negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tim pembela pun meminta Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena merupakan sengketa keperdataan. Mereka juga meminta surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Gamaginta dengan dakwaan primair Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait dugaan penyimpangan pembiayaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum menjatuhkan putusan sela yang menentukan apakah proses persidangan dilanjutkan atau tidak. 

Bogor Jawa Barat-Suasana hangat dan penuh kebahagiaan menyelimuti pertemuan Keluarga Besar H. Taharman yang menggelar acara syukuran ulang tahun bersama di kawasan Puncak, Bogor.Sabtu dan Minggu (30/05/2026) Momen istimewa ini diadakan untuk merayakan para anggota keluarga yang berulang tahun di bulan Mei, sekaligus menjadi ajang mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar seluruh kerabat.

Deretan nama yang berbahagia dan menjadi pusat perayaan kali ini antara lain Bunda Arni, Bunda Era, Bu Ema, Tante Winda, Tante Windi, Mesya, Putri, hingga Anjani. Semua berkumpul dalam satu tempat, saling mengucapkan selamat, mendoakan kebaikan, kesehatan, serta keberkahan umur dan rezeki bagi para yang berulang tahun.

Acara berlangsung penuh keakraban, diwarnai dengan canda tawa, santap makan bersama, serta pemotongan kue sebagai simbol rasa syukur atas bertambahnya usia. Lokasi di Puncak yang sejuk dan asri semakin menambah kesan nyaman dan menyenangkan bagi seluruh keluarga yang hadir.

Semoga dengan perayaan ini, Keluarga Besar H. Taharman senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keutuhan. Harapannya, tali silaturahmi yang sudah terjalin baik ini akan semakin kuat, erat, dan terus terjaga dari generasi ke generasi, membawa kedamaian dan kemajuan bagi seluruh anggota keluarga.