​

penulis: Jaenal

​PANGKALPINANG — Nama Fira Shahana kini semakin diperhitungkan di panggung publik Bangka Belitung. Tidak hanya aktif di dunia entertainment, perempuan bertalenta yang memegang sertifikasi instruktur Zumba internasional (ZIN) ini resmi terjun ke politik praktis. Fira baru saja dilantik pada 23 Agustus 2026 sebagai Ketua
antar lembaga kppg prov.babel.yang telah dilantik langsung oleh gubernur Babel BPK Hidayat Arsani yg juga sebagai ketua DPD 1 partai Golkar PROV Babel

​Putri pertama dari dua bersaudara pasangan (Purn. CPM) Firdaus AR dan Zawati, S.Pd. ini memiliki garis keturunan Jawa, Cina, dan Palembang. Langkahnya masuk ke politik didasari niat positif untuk meluaskan silaturahmi, bersosialisasi, serta menyebarkan pesan kedamaian dan persaudaraan—tanpa sedikit pun meninggalkan kecintaannya pada seni yang telah dipupuk sejak usia lima tahun.

​Perjalanan Karir Seni dan Prestasi Deretan Nasional
​Dunia panggung bukan hal baru bagi Fira. Mengawali karir menyanyi sejak duduk di bangku SMP, Fira telah mengantongi deretan prestasi bergengsi
diantaranya:
​Juara Bintang Radio Televisi Sumatera Selatan
​Juara 1 Tari Daerah mewakili Babel untuk 8 provinsi se-Kodam II/Sriwijaya (2018)
​Miss Talenta Indonesia 2019 di Jakarta

​Juara Berbakat IMB (2023)
​Di luar panggung kompetisi, Fira dikenal luas di Bangka Belitung sebagai penyanyi TVRI Sumsel, host/presenter TV (termasuk Host Bola Dunia TVRI Babel 2026), moderator, pemain film, hingga MC hits untuk berbagai acara pemerintahan dan event organizer,seperti Queen EO, Arga EO, Magnum Max, dan Kawamuda EO. aktif sebagai instruktur zumba ( ZIN) pada event besar, salah satunya bersama brand sport Honda Babel.

​
​Di tengah kesibukannya menempuh studi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bangka Belitung, Fira kini tengah bersiap mengepakkan sayapnya di industri musik nasional. Fira dijadwalkan terbang ke Jakarta untuk pembuatan video klip lagu perdana berjudul “Makan Hati” di bawah naungan PT Talenus Enterprise dengan produser Firman Blank, yang juga bertindak sebagai pengacara manajemen

​”Terima kasih banyak untuk Bapak Produser sekaligus pengacara manajemen kami, serta seluruh EO seperti Queen EO, Arga EO, Magnum Max, dan Kawamuda EO yang selalu setia bekerja sama dan mendukung perjalanan Fira,” ungkap Fira.
​Tidak berhenti di satu lagu, Fira berencana melanjutkan rekaman untuk lima lagu bergenre dangdut koplo. Proses olah vokal ini turut didampingi oleh Mas Rendra dari awal hingga akhir.
​Rangkaian proyek musik ini diproyeksikan selesai secara menyeluruh pada 2027.
Mengandalkan kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, serta dukungan penuh dari orang tua dan keluarga, Fira berharap karya-karyanya dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Suyudi didampingi para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BNN RI. Pertemuan menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi kedua institusi dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin kompleks.

Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas dukungan serta kerja sama TNI AD dalam membantu pelaksanaan program P4GN. Menurutnya, persoalan narkotika tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai komponen bangsa.

Suyudi menegaskan bahwa permasalahan narkotika merupakan perhatian serius yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan nasional.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan komitmen TNI AD untuk terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman narkotika di Indonesia.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kewaspadaan di wilayah tugas, serta optimalisasi kerja sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan P4GN.

Kolaborasi BNN dan TNI AD diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus penanganan permasalahan narkotika secara lebih komprehensif. Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Melalui audiensi tersebut, BNN dan TNI AD menegaskan komitmen untuk terus mempererat sinergi kelembagaan demi memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga ketahanan nasional, serta mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

#WarOnDrugsForHumanity

Biro Humas dan Protokol BNN RI

JAKARTA — Nama keluarga Arafiq kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Fahd termasuk dalam 17 orang yang diamankan KPK dalam OTT pada Senin, 14 September 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut operasi tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah pejabat pertanahan dan pihak lainnya. Di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

KPK juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing. Uang tersebut ditemukan dalam boks, kardus, hingga koper dengan jumlah sekitar 20 koper. Saat proses awal pemeriksaan, KPK menyebut nilai uang yang diamankan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Budi mengatakan keterangan dari para pihak yang diamankan diperlukan untuk mendalami rangkaian peristiwa sekaligus mengungkap konstruksi perkara. KPK kemudian melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum masing-masing pihak.

Sorotan terhadap Fahd turut mengingatkan publik pada perkara hukum yang sebelumnya menjerat sang adik, Fadia Arafiq. Fadia merupakan Bupati Pekalongan nonaktif yang ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat pengondisian sejumlah proses pengadaan sehingga perusahaan tertentu dapat memenangkan proyek. KPK juga menyebut perusahaan keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya, memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pada 21 satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan sepanjang 2025.

Meski sama-sama menjadi sorotan KPK, kedua perkara tersebut merupakan perkara yang berbeda. Kasus Fahd berkaitan dengan dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, sedangkan perkara Fadia berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.

KPK masih melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masing-masing perkara untuk mengungkap secara lebih rinci dugaan perbuatan, aliran uang, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.