JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp800 juta dari Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marcal. Uang tersebut diduga diterima Hercules dari PT Summarecon Agung Tbk terkait pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan pembukaan blokir lahan yang tengah disidik lembaga antirasuah.

“Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat,” ujar Budi, Jumat (16/10/2026).

Budi menjelaskan, Hercules menyerahkan uang tersebut melalui kuasa hukumnya berinisial NMB kepada penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Menurut KPK, penyerahan uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyitaan sebagai bagian dari penyidikan.

“Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh,” kata Budi.

Berawal dari OTT Kasus Suap HGB

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.

KPK menduga Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

KPK Geledah Sejumlah Lokasi

Dalam proses penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta sejumlah ruangan direktorat terkait di Kementerian ATR/BPN.

Sehari kemudian, penyidik menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.

Pada 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari berselang, penyidik mendatangi Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 29 September 2026.

Penyitaan uang Rp800 juta dari Hercules menjadi bagian dari perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan HGB tersebut. KPK masih mendalami keterkaitan uang itu dengan perkara yang sedang ditangani.

JAKARTA – Direktur Utama sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Brawijaya Mataram Nusantara, Rd Sandy M.I. Tumiwa, S.H., resmi menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Rabu (14/10/2026). Keanggotaan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring usaha, membuka peluang kemitraan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bergabungnya Sandy Tumiwa dengan KADIN diharapkan dapat memperluas ruang komunikasi dan kerja sama antara perusahaan yang dipimpinnya dengan para pelaku usaha, investor, serta pemangku kepentingan di berbagai bidang. Langkah ini juga membuka peluang pengembangan bisnis yang berorientasi pada produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan.

Sandy menilai, kolaborasi antarpelaku usaha memiliki peran penting dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Menurutnya, sinergi yang dibangun melalui jejaring dunia usaha dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai bentuk kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus manfaat bagi masyarakat.

“Menjadi bagian dari KADIN merupakan kesempatan untuk memperluas jaringan, membangun kolaborasi, dan berkontribusi bagi perkembangan dunia usaha. Saya berharap sinergi ini dapat melahirkan peluang kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Sandy Tumiwa dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Sebagai pimpinan PT Brawijaya Mataram Nusantara, Sandy diharapkan dapat memanfaatkan jaringan KADIN untuk menjajaki potensi kemitraan baru, memperkuat konektivitas perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Menurut arah pengembangan tersebut, hubungan antara dunia usaha dan sektor kreatif menjadi salah satu ruang kolaborasi yang berpotensi dikembangkan. Industri kreatif, termasuk perfilman, dinilai memiliki peluang untuk memberikan kontribusi tidak hanya melalui karya dan inovasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

Di luar aktivitasnya di dunia usaha, Sandy Tumiwa juga terlibat dalam pengembangan industri perfilman melalui proyek film layar lebar berjudul Aku Bukan Musuhmu, Tapi Aku Sahabatmu, yang mengusung kampanye Stop Bullying atau penghentian perundungan.

Dalam proyek tersebut, Sandy menjalankan peran sebagai Executive Producer. Keterlibatannya mencerminkan upaya memanfaatkan industri perfilman sebagai medium penyampaian pesan sosial, khususnya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya membangun lingkungan yang aman, saling menghormati, dan bebas dari perundungan.

Film dengan pesan sosial tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya empati, persahabatan, serta kepedulian terhadap sesama. Pada saat yang sama, pengembangan proyek perfilman juga memiliki potensi untuk mendorong aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai profesi dan pelaku industri kreatif.

Persinggungan antara dunia usaha dan perfilman membuka peluang bagi pengembangan model kolaborasi yang menggabungkan aspek komersial dengan nilai sosial. Dukungan kemitraan, investasi, serta jejaring profesional dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri kreatif agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Keanggotaan Sandy Tumiwa di KADIN diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mempertemukan potensi dunia usaha dengan peluang pengembangan industri kreatif dan ekonomi daerah.

Dengan terbukanya ruang komunikasi bersama para pelaku usaha, peluang kolaborasi dapat dijajaki melalui berbagai inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kapasitas perusahaan, dan potensi sektor yang dikembangkan.

Sandy berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada perluasan jaringan bisnis semata, tetapi juga dapat diarahkan pada kerja sama konkret yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Keterlibatan dunia usaha, menurutnya, perlu didukung semangat kolaborasi agar peluang yang tersedia dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif.

Melalui keanggotaan KADIN dan keterlibatannya dalam industri kreatif, Sandy Tumiwa berharap dapat mengambil bagian dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha Indonesia. Penguatan kemitraan, pengembangan inovasi, serta pemanfaatan potensi ekonomi kreatif menjadi sejumlah bidang yang dapat dijajaki untuk memperluas kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan nasional.

Dengan demikian, langkah Sandy bergabung dengan KADIN diharapkan dapat menjadi pintu bagi terbentuknya jejaring kerja sama yang lebih luas antara perusahaan, pelaku industri kreatif, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, produktivitas, dan keberlanjutan usaha.

JAKARTA – Brigjen Pol Dr. Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si. resmi menjabat Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri mulai 10 Oktober 2026. Ia menggantikan Brigjen Pol Wira Satya Triputra yang mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Susatyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 yang memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan operasional kepolisian. Sebelum menduduki jabatan barunya, ia pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat, Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, serta Kapolresta Bogor Kota.

Namanya juga dikenal melalui sejumlah penugasan penting. Saat menjabat Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, Susatyo terlibat langsung dalam penanganan aksi teror di kawasan Thamrin dan Sarinah, Jakarta.

Dalam perjalanan kariernya di bidang pemberantasan narkotika, ia juga pernah memimpin operasi yang mengungkap peredaran narkoba, termasuk penyitaan 12 kilogram sabu dan pembongkaran industri rumahan narkotika saat bertugas di Polda Banten.

Selain itu, Susatyo pernah menangani kasus pembunuhan yang menjadi perhatian publik di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Saat memimpin Polresta Bogor Kota, ia turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menata ulang ruang kerja di lingkungan Polresta untuk memperluas ruang pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih nyaman.

Upaya peningkatan pelayanan tersebut mengantarkan Polresta Bogor Kota meraih penghargaan kategori Pelayanan Prima.

Rekam Jejak Pendidikan dan Karier

Susatyo menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian dan melanjutkan pendidikan pengembangan kepolisian melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) serta Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim). Ia juga memiliki gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI).

Sepanjang kariernya, Susatyo pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Kapolsek Kartasura, Kapolres Madiun Kota, Kapolres Sukabumi Kota, Wakapolres Metro Jakarta Pusat, hingga Penyidik Tindak Pidana Bareskrim Polri.

Pada akhir Desember 2025, Susatyo memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi atau jenderal bintang satu.

Penunjukannya sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri menambah pengalaman kepemimpinannya di bidang penegakan hukum. Dalam jabatan tersebut, ia akan mengemban tanggung jawab dalam lingkup penanganan tindak pidana umum di Bareskrim Polri.