News
Desak Cabut Izin PT MCM, Warga Kalsel Suarakan Penolakan Hauling Batu Bara di Jalan Negara

Banjarmasin, 18 April 2025 – Gelombang penolakan terhadap aktivitas hauling batu bara oleh PT Mantimin Coal Mining (MCM) kini menggema hingga Kalimantan Selatan. Ratusan warga dari berbagai daerah bersama aktivis Brigade 08 turun ke jalan, menggelar aksi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (17/4), menuntut pencabutan izin tambang MCM dan penghentian penggunaan jalan negara oleh truk hauling.
“Kami tidak mau tragedi seperti di Muara Kate terjadi di Kalimantan Selatan,” tegas Romeir Emma Ramadayanti Rivilla, Ketua Brigade 08 Hulu Sungai Utara (HSU).
Emma, yang memimpin massa dari Tanjung, Balangan, Barabai, Kandangan hingga Rantau, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap warga Muara Kate, Kalimantan Timur, yang sejak akhir 2023 mendirikan posko perlawanan terhadap truk-truk hauling milik MCM yang melintas tanpa izin.
Sejak awal 2024, puluhan truk batu bara berpelat KT (Kaltim) rutin melintasi ruas jalan nasional dari Tabalong menuju Banjarmasin. Jalan selebar 5 meter itu kini rusak parah, terutama di sisi kiri jalur. Tak jarang terjadi pecah ban akibat dugaan kelebihan muatan, serta membahayakan keselamatan warga.
“Kami di Hulu Sungai sudah jenuh. Jalan penuh truk. Warga terganggu, aktivitas terhambat, dan ini jelas melanggar hukum,” tambah Emma.
Padahal, larangan hauling di jalan umum sudah diatur jelas: Perda Kalsel No. 3 Tahun 2008, Perda Kaltim No. 10 Tahun 2012, serta UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Aktivitas hauling di jalan nasional dinyatakan ilegal tanpa izin khusus.
“Kami di sini bukan hanya protes. Kami menjaga marwah hukum yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri,” ujar Emma.
Gubernur Kalsel, Muhidin, menyatakan dukungan atas aksi warga dan meminta Kapolda untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Sesuai aturan, tidak boleh ada angkutan batu bara yang menggunakan jalan negara,” katanya.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan penertiban, terutama saat arus mudik Lebaran lalu. Ia menyebut telah mengerahkan personel dari Polres Tabalong hingga Brimob untuk pengawasan ketat.
“Kami tidak akan membiarkan lagi truk hauling melintas di jalan negara,” tegas Kapolda.
Namun, penolakan ini bukan tanpa dasar sejarah kelam. Tragedi Muara Kate pada 15 November 2024 menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap tambang. Kala itu, posko warga yang menolak hauling diserang orang tak dikenal. Seorang kakek, Russell (60), tewas tertembak. Seorang lainnya, Anson (55), luka parah. Hingga kini, pelaku belum tertangkap.
Tragedi tak berhenti di sana. Teddy, seorang pemuda, tewas dalam insiden tabrak lari truk hauling pada Mei 2024. Menyusul kemudian, Veronika, seorang pendeta, tewas pada Oktober 2024 ketika sebuah truk batu bara gagal menanjak di kawasan Marangit.
Setiap hari, 600 hingga 1.000 truk melintasi jalur sempit dan berdebu, menjadikan jalan umum sebagai “jalur maut” bagi warga setempat.
Kini, suara dari Kalimantan Selatan bergema tak hanya sebagai protes, tetapi sebagai panggilan untuk keadilan, penegakan hukum, dan keselamatan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal. Jika tidak ditindaklanjuti, kami siap bawa isu ini ke DPR RI. Rakyat tidak boleh kalah di tanahnya sendiri,” pungkas Emma.
News
Pemerintah Bantah Isu Pajak Amplop Hajatan: “Tidak Benar dan Tidak Ada”

Jakarta, 25 Agustus 2025 — Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada rencana pengenaan pajak terhadap sumbangan dalam acara pernikahan atau hajatan masyarakat. Bantahan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8/2025).
Prasetyo membantah kabar yang sempat ramai di media sosial mengenai pajak amplop hajatan, yang disebut-sebut akan diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
“Teman-teman di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sudah menjelaskan mengenai isu yang sedang ramai di publik. Bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan dari acara-acara pernikahan, itu tidak ada,” tegas Prasetyo.
Sebelumnya, isu ini mencuat ke permukaan setelah viral pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan pajak terhadap hadiah dalam bentuk uang yang diberikan pada acara-acara sosial, seperti pernikahan. Isu tersebut juga disinggung oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, dalam rapat di Senayan baru-baru ini.
“Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal defisit. Bahkan, kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah,” ujar Mufti.
Menanggapi hal itu, pemerintah menekankan bahwa tidak ada dasar hukum maupun kebijakan fiskal yang menetapkan pajak untuk sumbangan pribadi dalam acara keluarga atau sosial.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada penjelasan resmi dari otoritas terkait.
News
Wakil Ketua DPR Minta Presiden Prabowo dan Kemenlu Jembatani Perdamaian Thailand-Kamboja

Jakarta, 25 Juli 2025 — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat menjembatani upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja, yang saat ini tengah bersitegang akibat eskalasi konflik di perbatasan kedua negara.
“Indonesia punya hubungan baik dengan Thailand maupun Kamboja. Nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat,” ujar Dasco di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Dasco menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara dua negara anggota ASEAN tersebut.
Selain mendorong upaya diplomatik, Dasco juga menyoroti keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik. Ia meminta Kemenlu RI untuk terus melakukan komunikasi dan perlindungan terhadap WNI yang berada di Thailand maupun Kamboja.
“Kita minta Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan komunikasi-komunikasi guna menenangkan warga negara kita (di sana),” katanya.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam menyusul insiden ledakan ranjau di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand, yang menyebabkan sejumlah personel militer Thailand mengalami luka serius. Pemerintah Thailand kemudian menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.
Situasi makin memanas setelah dilaporkan terjadi baku tembak antara pasukan militer kedua negara di wilayah perbatasan pada Kamis (24/7/2025).
Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN, diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menjaga stabilitas dan keamanan regional.
News
Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto Soroti Citra Polri: “Saya Tidak Toleransi Penyalahgunaan Wewenang”

Serang, 24 Juli 2025 — Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan keprihatinannya terhadap sorotan negatif yang saat ini menerpa institusi Polri. Menurutnya, perilaku segelintir oknum anggota kepolisian telah mencoreng nama baik institusi di mata publik.
“Saya prihatin atas sorotan negatif terhadap Polri di ruang publik akibat perilaku segelintir oknum, seperti penolakan laporan masyarakat dan gaya hidup berlebihan,” ujar Irjen Suyudi, Kamis (24/7).
Kapolda menegaskan sikap tegasnya terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota. “Saya tidak akan memberikan toleransi bagi personel yang menyalahgunakan kewenangan atau melanggar hukum. Kita adalah pelindung masyarakat, bukan pelaku pelanggaran. Tentunya penting untuk menjaga citra institusi,” tegasnya.
Untuk membangun kembali kepercayaan publik, Irjen Suyudi menekankan pentingnya profesionalisme dan pendekatan humanis dalam setiap tugas kepolisian. Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk mengimplementasikan program comander wish yang telah dicanangkan, seperti Salat Subuh Keliling, Minggu Kasih, Polisi Peduli Pengangguran, dan Warung Bhabinkamtibmas.
“Terus ditingkatkan sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat,” tuturnya.
Irjen Suyudi yang merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994 ini berharap, upaya tersebut dapat mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat, serta memulihkan citra institusi yang sempat tercoreng.
-
Entertainment5 days ago
Jason Chen Bersinar di ASEAN Fashion Festival 2025, Tampil Membawa Busana Karya Anak Bangsa di Panggung Internasional
-
News6 days ago
Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan Melayat ke Rumah Duka Aipda Anumerta Cecep Saeful Bahri
-
Hukum2 weeks ago
Perkara Perdata Dihentikan, Nikita Mirzani Kini Prioritaskan Proses Pidana
-
News1 week ago
Irjen Pol Karyoto Resmi Jadi Besan Gubernur Dedi Mulyadi, Sorotan Masyarakat Tertuju pada Dua Keluarga Tokoh Jawa Barat
-
News2 weeks ago
Menlu RI Tegaskan Dukungan Teguh Indonesia untuk Palestina di Forum CEAPAD IV
-
News1 week ago
Situs DPR RI Sering Down, Sekjen DPR RI: Ribuan Kali Dapat Serangan Hacker
-
Hukum1 week ago
Bela Investor Asing, Ade Ratnasari Akan Laporkan Oknum Dugaan Penipuan ke Polda Bali
-
Olahraga2 weeks ago
Gerald Venenburg Optimistis Garuda Muda Tampil Maksimal Lawan Brunei di Laga Perdana Piala AFF U-23